 |
| Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendapati jumlah koperasi di Indonesia mencapai 209.000. Dari jumlah itu, 62.000 koperasi terpaksa dibubarkan karena tidak berkualitas. |
GIANYAR - Saat dipercaya menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI oleh Presiden RI Joko Widodo, 27 Oktober 2014, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendapati jumlah koperasi di Indonesia mencapai 209.000. Dari jumlah itu, 62.000 koperasi terpaksa dibubarkan karena tidak berkualitas.
‘’62.000 koperasi itu tidak saya berikan nomer induk. Sisanya kami bina dan sukses menjalankan usahanya dengan baik,’’ jelasnya saat peresmian Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Jalan Raya Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Sabtu (10/10).
Puspayoga menjelaskan, kementeriannya telah menerbitkan nomer induk untuk 147.000 koperasi karena terbukti memiliki kualitas baik. ‘’Ada koperasi tak berkualitas yang beroperasi saat Pilkada atau Pilpres. Ya.. kita tak berikan nomor induk dan kita bekukan,’’ jelasnya.
Puspasyoga mengklaim, usaha produksi barang dan jasa koperasi di Indonesia tak berpengaruh terhadap pelemahan nilai rupiah yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Mantan Wagub Bali ini mencontoh di tengah pelemahan ekonomi global, dirinya malah meresmikan koperasi di Mojosari, Mojokerto, Jawa Tengah. Koperasi ini membangun pabrik asbes dengan biaya Rp 265 miliar di atas lahan seluas 6 hektare. Koperasi ini memenuhi kebutuhan produk asbes di Indonesia.
‘’Masyarakat jangan panic dalam menghadapi pelemahan ekonomi global. Karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah paket kebijakan ekonomi dari jilid 1, 2 hingga jilid 3,’’ jelasnya.
Guna menggeliatkan ekonomi nasional, jelas Puspayoga, kementeriannya memiliki tugas membangun koperasi berkualitas dan memberdayakan UMKM. Terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Langkah yang diambil Kementerian Koperasi dan UKM adalah penyiapan SDM, kualitas produk, akses pembiayaan.
Karena menurut menteri asal Puri Satria, Denpasar ini, semangat MEA sendiri adalah sinergitas bukan persaingan. Untuk itu dalam aspek pembiayaan perbankan diharapkan dapat memberikan pelayanan baik kepada koperasi dan UMKM. Bentuk kebijakan Kementerian Koperasi menurunkan suku bunga perbankan, seperti kredit usaha rakyat (KUR), yang dulunya 12 persen kini menjadi 9 persen. Kata dia, kebijakan ini sebagai langkah untuk memperbaiki perekonomian nasional yang tidak saja mengejar pertumbuhan ekonomi, namun pada pemerataan perekonomian secara menyeluruh.
Terkait dengan keberadaan koperasi, selain membentuk Deputi Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini kementerian telah memiliki data base tentang jumlah koperasi berkualitas yang ada di seluruh Indonesia.
Menkop dan UMKM Puspayoga dalam kunjungan kerja di Gianyar, selain meresmikan Kantor PLUT-KUMKM, juga menyaksikan penandatangan kesepakatan bersama Pemkab Gianyar dengan BRI tentang percepatan pelayanan penerbitan, izin usaha mikro kecil (IUMK) dan kartu izin usaha mikro kecil.
Selain itu, Menkop Puspayoga menyerahkan bantuan sosialisasi revitalisasi pasar tradisonal, kepada KSU Banjar Negari, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, bantuan mesin kepada perajin perak kepada Koperasi Perajin Perak Celuk, penyerahan bantuan pengembangan sistem bisnis Bagi KUMKM Sentra kepada KSU Putra Samudra, Desa Lebih, Gianyar. Pemberian bantuan sosial kepada SMK Kertayasa, Tebongkang, Desa Singakerta.
Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata menyampaikan komitmennya untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Gianyar. Penandatangan kesepatan dengan BRI diharapkan makin meningkatkan ekonomi kerakyatan. Kadis Koperasi dan UKM Gianyar I Wayan Ardana menjelaskan, kini di Kabupaten Gianyar memiliki 75.224 unit UMKM dan 1.174 koperasi. Dalam meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM, keberadaan gedung PLUT-KUMKM bantuan kementerian koperasi sebagai wadah untuk memberikan pendidikan kepada para UMKM dan koperasi untuk lebih berkualitas. Hingga saat ini telah menamatkan 36 angkatan dengan total peserta sebanyak 1.628 orang. Hinggi kini, Kabupaten Gianyar telah mengeluarkan 233 izin UMK, dan ini bisa dibilang paling banyak di Bali bahkan di Indonesia.
sumber : nusabali
