 |
| Masalahnya, ditemukan sederet keanehan dalam penganggaran, termasuk satu unit mobil dianggarkan sampai Rp 2 miliar, sementara satu unit pesawat TV diplot Rp 100 juta. Gbr Ist |
DENPASAR - Gonjang-ganjing soal Rancangan APBD Denpasar 2014 yang diajukan eksekutif ke legislatif, belumlah reda. Kali ini, giliran Fraksi Golkar yang menuding Pemkot Denpasar terlalu berlebihan dalam menyusun RAPBD 2014. Masalahnya, ditemukan sederet keanehan dalam penganggaran, termasuk satu unit mobil dianggarkan sampai Rp 2 miliar, sementara satu unit pesawat TV diplot Rp 100 juta.
Wakil Ketua DPRD Denpasar dari Fraksi Golkar, Wayan Mariyana Wandira, menilai draft RAPBD 2014 yang diajukan Pemkot tanpa didasari kajian yang matang. Bahkan, anggaran yang dialokasikan dari uang rakyat disebut boros dan digunakan untuk keperluan yang dianggap aneh-aneh. “Inilah alasan kami dari Fraksi Golkar DPRD Denpasar menolak keras RAPBD 2014 yang diajukan eksekutif. Kami sudah merinci sejumlah pos penganggaran yang dianggap aneh dan pemborosan dalam draft RAPBD tersebut,” tandas Mariyana Wandira di Denpasar, Minggu (1/12). Alokasi anggaran yang dianggap aneh dan pemborosan, menurut Mariyana Wandira, terdapat di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar, termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Pehubungan (Dishub), dan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga (Disdikpora).
Salah satu yang paling aneh, kata Mariyana Wandira, adalah pengadaan satu unit mobil PKB Keliling Dishub Denpasar. “Bayangkan, satu unit mobil PKB Keliling dianggarkan sampai Rp 2 miliar. Mobil apa itu harganya melambung hingga Rp 2 miliar?” tandas Mariyana wandira yang juga Ketua DPD II Golkar Denpasar. Keanehan lainnya dalam draft RAPBD Denpasar 2014 yang diajukan Pemkot adalah pengadaan satu unit pesawat TV 80 Inch yang dianggarkan sampai Rp 100 juta. TV tersebut rencananya akan ditempatkan di Ruang Pertemuan Kantor Dishub Denpasar. “Ini ‘kan aneh. Kalau memang pengadaan di dalam ruang pertemuan, kenapa harus TV 80 Inch yang harganya mencapai Rp 100 juta? Kenapa tidak pasang layar proyektor saja,” tanya Mariyana Wandira. Pos anggaran dalam draft RAPBD Denpasar 2014 yang juga dianggap aneh dan pemborosan adalah pengadaan 200 unit helem di Dinas Perhubungan.
Menurut Mariyana Wandira, total anggaran untuk pengadaan 200 unit helm ini mencapai Rp 80 juta, karena harganya Rp 40.000 per unit. Paparan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Denpasar, AA Mahendra, Minggu kemarin. “Kami teliti beberapa bagian draft RAPBD 2014 yang kami terima, memang ada alokasi penganggaran yang aneh. Inilah yang kami pertanyakan. Inilah, kenapa kami tidak menyetujui RAPBD 2014 dalam rapat paripurna DPRD Denpasar kemarin,” papar AA Mahendra. Anggaran lain yang juga dianggap aneh adalah sejumlah SKPD menganggarkan biaya untuk sewa tanaman, namun sekaligus menganggarkan perawatan tanaman mencapai ratusan juta rupiah. Ada pula finising Kolam Renang dan tembok penyengker Disdikpora Denpasar yang dianggarkan sampai Rp 1,6 miliar. Juga ada anggaran pemeliharaan Gedung Diskominfo Denpasar sebesar Rp 200 juta dan sewa satu unit panggung di Diskominfo seharga Rp 25 juta (lihat tabel).
Karena sederet keanehan yang dianggap pemborosan ini, baik AA Mahendra maupun Mariyana Wandira meminta agar Pemkot Denpasar kembali melakukan kajian terkait RAPBD 2014. “Kajian itu penting, agar penganggaran yang dialokasikan bisa lebih tepat dan masuk akal,” pinta Mariyana Wandira. Sayangnya, pihak eksekutif belum bisa dimintai konfirmasinya terkait tudingan boros yang disampaikan Fraksi Golkar DPRD Denpasar. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, IB Rahoela, juga belum bisa dikonfirmasi. Saat IB Rahoela dihubungi via ponselnya, Minggu petang, terdengar nada sibuk. SMS yang dikirimkan juga belum dijawab. Sebelumnya, ada 20 anggota Dewan yang boikot rapat paripurna DPRD Denpasar dengan agenda persetujuan RAPBD 2014, Jumat (29/11), sehingga sidang hari itu gagal terlaksana. Pemicu aksi boikot ini adalah adanya draft RAPBD 2014 dari Pemkot Denpasar yang dianggap banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran.
Mereka yang boikot rapat paripurna hari itu adalah 9 anggota Fraksi Golkar, 9 anggota Fraksi Demokrat, serta 1 anggota Dewan dari PKS dan 1 anggota Dewan dari PPRN. Kejanggalan draft RAPBD 2014 yang dimasalahkan, antara lain, proyek bernilai puluhan miliar rupiah namun dipecah-pecah menjadi di bawah Rp 200 juta. Dengan dipecahnya proyek menjadi di bawah Rp 200 juta, maka proyek tersebut tidak perlu ditenderkan, cukup hanya dilakukan Penunjukkan Langsung (PL). Menurut anggota Fraksi Gabungan DPRD Denpasar dari PKS, Ricky Teguh Argawa, sistem Penunjukan Langsung inilah yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pileg 2014.
"Proyek yang sebetulnya bisa ditenderkan jadi satu, tapi malah dipecah-pecah biar bisa jadi Penunjukan Langsung," kritik Ricky Teguh. Dia mencontohkan, proyek di Dinas PU soal belanja pemeliharaan jalan sebesar Rp 5,3 miliar, yang dalam draft RAPBD Denpasar dipecah menjadi 26 paket di mana setiap paketnya bernilai di bawah Rp 200 juta. Demikian pula anggaran peningkatan jalan Rp 3 miliar lebih yang dipecah menjadi 19 paket pengerjaan. “Kami melihat 10 sampai 20 persen proyek dipecah-pecah dengan nilai dibawah Rp 200 juta," beber Ricky Teguh.
sumber : NusaBali
