 |
| Forum Bali Mandara (Forbara) memperluas jaringan dengan membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengawal pemerintahan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta periode 2013-2018. "Kami ingin menjembatani kepentingan masyarakat di kabupaten/kota dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali," kata Ketua DPP Forbara Provinsi Bali Putu Arsana Atmaja di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Sabtu. |
Pastika Akui Program Bali Mandara Banyak Tantangan
Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengakui pelaksanaan program Bali Mandara hingga periode kepemimpinannya yang kedua masih mengalami banyak tantangan karena kurangnya sosialisasi pada masyarakat.
"Karena masalah komunikasi, maksud baik dalam perumusan program Bali Mandara belum tentu diterima seperti itu oleh masyarakat," katanya saat memberikan sambutan pada Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ormas Forum Relawan Bali Mandara (Forbara) periode 2013-2018, di Denpasar, Minggu petang.
Oleh karena itu, ujar dia, menjadi tugas utama Forbara untuk turut menyosialisasikan pada masyarakat Bali supaya tahu hak dan kewajibannya menuju Pulau Dewata yang maju, aman, damai dan sejahtera (mandara).
"Program Bali Mandara sesungguhnya bukan milik saya, bukan milik Pemprov Bali, melainkan milik seluruh rakyat Bali yang harus diingat betul-betul," ucapnya yang juga menjadi Pelindung dalam struktur kepengurusan DPP Forbara itu.
Mantan Kapolda Bali ini mengingatkan bahwa tidak semua tujuan yang baik bisa diterima dan dipahami dengan baik pula oleh masyarakat.
"Tujuan yang positif harus disosialisasikan dengan baik sehingga seluruh masyarakat bisa menerima dan melaksanakan dengan baik," ujarnya.
Program Bali Mandara, lanjut dia, sangat memerlukan pengawalan dari berbagai komponen masyarakat dan jika dikaitkan dengan otonomi daerah di kabupaten/kota seharusnya pemkab/pemkot hendaknya mendukung menjelaskan pada masyarakat.
"Saya yakin, pemerintah kabupaten/kota juga ingin menyejahterakan rakyatnya. Tidak ada yang tidak ingin damai, pasti semua ingin damai, aman, maju dan sejahtera. Intinya, semua tujuan pemerintah sama," katanya.
Ia pun meminta Forbara nantinya tidak menjadi ormas yang partisan. Apapun partai dan latar belakang agamanya boleh menjadi anggota Forbara.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Forbara Putu Arsana Atmaja mengatakan ormas yang dipimpinnya dapat menjembatani kepentingan masyarakat terhadap program-program yang ada di Provinsi Bali.
"Pengurus kami ada hingga di tingkat desa dengan keanggotaan esekitar 2.000 orang. Selama ini program Bali Mandara kami lihat sosialisasinya masih kurang sehingga kami ikut membantu Pemprov Bali mengawal dan menyosialisasikan kepada masyarakat," katanya.
Untuk program kerja pertama dalam kepengurusan dirinya yang kedua kali itu, Forbara dalam waktu dekat akan bersosialisasi menyasar Kabupaten Karangasem, selanjutnya Buleleng dan bergantian ke semua kabupaten/kota di Bali.
Forbara Perluas Jaringan di Kabupaten/Kota
Singaraja - Forum Bali Mandara (Forbara) memperluas jaringan dengan membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengawal pemerintahan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta periode 2013-2018.
"Kami ingin menjembatani kepentingan masyarakat di kabupaten/kota dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali," kata Ketua DPP Forbara Provinsi Bali Putu Arsana Atmaja di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Sabtu.
Pembentukan Forbara di tingkat kabupaten/kota diawali dari Kabupaten Karangasem pada 16 November 2013. Dilanjutkan dengan Kabupaten Buleleng pada Minggu (1/12) besok.
Untuk DPD Forbara Kabupaten Buleleng diketuai oleh I Putu Muliyasa. Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana sebagai pelindung. "Pengukuhan rencana kami gelar di gedung IMACO, Buleleng," kata Arsana Atmaja.
Ia menilai program-program Bali Mandara selama periode 2008-2013 sudah diimplementasikan dengan baik oleh Pastika yang saat itu berpasangan dengan Anak Agung Ngurah Puspayoga.
sumber : antarabali
