Menyingkap Berita Tanpa Ditutup Tutupi
Home » , » Ancam Cabut MoU JKBM? Para Jenderal Back-up Pastika

Ancam Cabut MoU JKBM? Para Jenderal Back-up Pastika

Written By Dre@ming Post on Rabu, 27 Maret 2013 | 7:28:00 PM

Di kalangan sesepuh TNI/Polri, kata Agum, telah dikembangkan 4 kriteria yang mesti dimiliki pemimpin, baik itu tingkat daerah maupun nasional. Kriteria pertama, kepribadiannya harus bagus, harus punya sifat manusia yang Pancasilais. Kedua, track record harus bagus, jangan yang jejak langkahnya belepotan. Rakyat pemilih harus tahu apa saja yang dikerjakan calon pemimpin selama ini dan apa yang akan dikerjakan saat jadi pemimpin nanti. Ketiga, leadership-nya calon pemimpin harus teruji. “Jangan tiba-tiba mau jadi Gubernur. Harus ada jenjang. Bila di TNI/Polri, sudah pasti ada prosesnya. Tapi di sipil, harus juga ditunjukkan proses menjadikan seorang pemimpin dewasa dan punya wawasan,” tandas Agum. Keempat, seorang pemimpin harus berasal dari latar belakang keluarga yang jelas, sehingga bisa memimpin dengan lebih baik. “Kalau mengurus keluarga saja berantakan, bagaimana mengurus bangsa dan negara?” tegas Agum. Terkait upaya mengawal dan memenangkan Pasti-Kerta di Pilgub Bali, 15 Mei 2013 nanti, Agum meminta keluarga besar Pepabri menunjukan soliditas. “Bila keluarga besar maju dalam pemilihan Gubernur, maka saudara-saudara sudah tahu siapa yang mesti dipilih,” Agum mengingatkan. “Nanti siapa pun yang maju dari Pepabri dan memenangkan Pilgub 2013, harus ingat amanahnya untuk membawa Bali ke depan lebih baik.
Komisi I Ancam Cabut MoU JKBM

Ide pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dari Pemprov Bali tanpa mengajak Kabupaten/Kota, terus bergulir. Komisi I DPRD Bali yang membidangi masalah hukum desak Pemprov batalkan saja MoU JKBM, jika rancangan persetujuannya terus ‘dimainkan’ tanpa kunjung diteken Bupati/Walikota. Bila perlu, tahun depan Pemprov Bali menanggung sendirian JKBM untuk rakyat dari dana APBD.

Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya, mengatakan Gubernur Made Mangku Pastika sebaiknya meminta ketegasan para Bupati/Walikota. “Apakah mau atau tidak (sharing JKBM yang jangkauannya diperluas, Red). Kalau mau, lanjutkan MoU-nya. Sebaliknya kalau tidak mau, supaya dijawab tegas, sehingga masyarakat tidak terkena dampak dari JKBM,” tandas Arjaya di Denpasar, Minggu (24/3) siang. Politisi militan PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan yang selama ini getol dan komit membela program JKBM ini menegaskan, MoU bisa dicabut dan Gubernur Bali sebaiknya mengkover sendirian anggaran JKBM dengan APBD Bali. Komisi I DPRD Bali pun akan mengusulkan agar polanya diubahm, tidak lagi berbentuk kerjasama.

“Lebih baik pelaksanaan JKBM ini mandiri saja ke depan, jangan dikerjasamakan lagi dengan Kabupaten/Kota, kalau memang urusan tandatangan ruwetnya setengah mati. Kalau perlu payung hukum, bisa diusulkan ada Perda atau dengan SK Gubernur,” tegas Arjaya, yang sudah dua kali periode secara beruntun menduduki jabatan Ketua Komisi I DPRD Bali. Arjaya mengingatkan, seharusnya tidak sampai terjadi kasus MoU sharing JKBM tak kunjung diteken para Bupati/Walikota, karena sudah ada surat dan pembahasan bersama dengan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Bali. “Pembahasan dan kesepakatan waktu pertemuan di Pemprov Bali kan sudah jelas. Surat sudah dikirimkan 17 Februari 2013. Kami sangat menyayangkan hal ini sampai terjadi. Program Bali Mandara ini kan untuk masyarakat, yang dananya dari rakyat, bukan oknum pejabat. Ngapaain dimainkan? Sudahlah, jangan korbankan rakyat saat masa politik Pilgub,” tandas Arjaya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan saran Ketua Komisi I Dewan bisa saja dilaksanakan, dalam artian program JKBM tanpa melibatkan Kabupaten/Kota.

Soalnya, sejak kasus MoU sharing JKBM tak kunjung ditandatangani Bupati/Walikota, pihakntya sudah melapor ke Gubernur Pastika. “Saya sudah laporkan ke Pak Gubernur saat itu juga, setelah muncul ribut-ribut di media. Pak Gubernur juga punya ide, ke depan JKBM tidak lagi MoU dengan Kabupaten/Kota. Pemprov akan laksanakan sendiri JKBM dengan APBD Bali secara penuh,” ujar Suarjaya secara terpisah, Minggu kemarin. Alasannya, lanjut Suarjaya, supaya kasus seperti sekarang tidak terus berulang. “Sebenarnya, proses dan prosedur sudah kita laksanakan, mulai dari rapat koordinasi dengan para Direktur RSUD dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, hingga mengirimkan surat untuk meminta persetujuan Bupati/Walikota. Kami bahkan sudah bersurat kedua kalinya.

Kalau tidak ditandatanganinya oleh Bupati/Walikota, kita serahkan kepada Pak Gubernur saja. Tergantung keputusan beliau seperti apa,” ujar Suarjaya. Usulan kerjasama sharing program JKBM yang dimintakan persetujuannya ke para Bupati/Walikota ini berisi penambahan beberapa item. Di antaranya, untuk cuci darah seumur hidup sesuai kebutuhan medis yang ditanggung JKBM, tanggungan kecelakaan lalulintas tunggal yang tidak mendapatkan tanggungan dari Jasa Raharja, serta tanggungan biaya operasi bagi pasien cacat bawaan seperti bayi tanpa anus, hydrochepalus, dan bayi tanpa saluran kencing. Sebelumnya, salah satu daerah, yakni Pemkab Buleleng, berdalih terlambat terima surat soal persetujuan sharing program JKBM dari Pemprov Bali, sehingga MoU belum ditandatangani. Namun, Pemkab Buleleng sudah membahas tindaklanjutnya.

Dalam pembahasan tindaklanjut itu, ada pemikiran agar prosentase pelimpahan klim ditinjau ulang. Evaluasi ini mengingat luas wilayah, jumlah penduduk, dan besaran PAD Buleleng. Selama ini, Buleleng mendapat jatah pembayaran klaim sebesar 48 persen, sedangkan Pemprov Bali tanggung 52 persen dari total klaim JKBM dalam setahun. Menurut Bupati Putu Agus Suradnyana, Buleleng sama sekali tidak berniat menghambat program JKBM. Bupati Buleleng menyebutkan, pada tahun 2012 lalu, premi yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 6.000 per orang dalam sebulan, namun untuk tahun 2013 meningkat jadi sebesar Rp 8.500 per orang dalam bulan. Di Buleleng sendiri, jumlah warga yang ditanggung JKBM mencapai 353.000 jiwa.

Artinya, khusus untuk Buleleng saja, dana JKBM yang harus dialokasikan mencapai Rp 36 miliar di mana sebanyak Rp 17,3 miliar atau 48 persennya ditanggung Pemkab. Pada prinsipnya, lanjut Bupati Agus Suradnyana, Pemkab Buleleng menyetujui keikutsertaan dalam program JKBM dan itu sudah pernah disampaikan secara lisan. Namun, saat ini Pemkab Buleleng masih mempertanyakan masalah sharing cost yang dinilai sangat besar. Apalagi, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan PAD Buleleng yang tidak sampai 10 persen dari total APBD. “Daerah lain sharing cost-nya ada yang hanya 30 sampai 35 persen. Sedangkan kami hampir imbang dengan Provinsi. Kalau Pemkab Badung sampai 65 persen, itu wajar karena PAD-nya tinggi. Intinya kami siap ikut kok,” ujarnya di Singaraja, Jumat (22/3) lalu.

Para Jenderal Back-up Pastika

Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Replublik Indonesia (Pepabri) Wilayah Bali secara resmi nyatakan dukungan kepada pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) di Pilgub Bali 2013. Ketua Umum Pepabri, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bahkan hadir dalam ikrar dukungan Pasti-Kerta (Cagub-Cawagub yang diusung Koalisi Bali Mandara) di Sekretariat Sekar Tunjung Center (STC) Denpasar, Senin (25/3) pagi. Agum Gumelar instruksikan para purnawirawan total menangkan Pasti-Kerta.

Kebulatan tekad dan ikrar dukungan Pasti-Kerta di Posko Pemenangan Relawan Forum Bali Mandara STC Denpasar kemarin dihadiri ratusan anggota Pepabri Wilayah Bali. Agum Gumelar terjun langsung dari Jakarta didampingi sejumlah Jenderal Purnawirawan asal Bali, seperti Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma---mantan Kasum ABRI yang kini Ketua Umum PHDI Pusat)---dan Mayjen TNI (Purn) Putu Sastra Wingarta. Agum Gumelar menegaskan, calon pemimpin yang dipilih melalui Pilgub Bali 2013 nanti tidak sekadar jujur dan bertakwa, karena kriteria tersebut sangat normatif.

Yang lebih utama, partai harus menyediakan calon pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Menurut Agum Gumelar, saat ini partai masih berorientasi kemenangan. “Ini hal wajar. Tapi, kalau hanya itu (kemenangan) yang dipikirkan partai, yang muncul siapa? Para pelawak dan orang-orang populer yang tidak paham bagaimana mengelola pemerintahan. Seharusnya, bagaimana memberi hal yang lebih baik kepada rakyatnya,” tegas mantan KSAD dan Ketua Umum KONI Pusat ini.

Di kalangan sesepuh TNI/Polri, kata Agum, telah dikembangkan 4 kriteria yang mesti dimiliki pemimpin, baik itu tingkat daerah maupun nasional. Kriteria pertama, kepribadiannya harus bagus, harus punya sifat manusia yang Pancasilais. Kedua, track record harus bagus, jangan yang jejak langkahnya belepotan. Rakyat pemilih harus tahu apa saja yang dikerjakan calon pemimpin selama ini dan apa yang akan dikerjakan saat jadi pemimpin nanti. Ketiga, leadership-nya calon pemimpin harus teruji. “Jangan tiba-tiba mau jadi Gubernur. Harus ada jenjang. Bila di TNI/Polri, sudah pasti ada prosesnya. Tapi di sipil, harus juga ditunjukkan proses menjadikan seorang pemimpin dewasa dan punya wawasan,” tandas Agum. Keempat, seorang pemimpin harus berasal dari latar belakang keluarga yang jelas, sehingga bisa memimpin dengan lebih baik. “Kalau mengurus keluarga saja berantakan, bagaimana mengurus bangsa dan negara?” tegas Agum. Terkait upaya mengawal dan memenangkan Pasti-Kerta di Pilgub Bali, 15 Mei 2013 nanti, Agum meminta keluarga besar Pepabri menunjukan soliditas. “Bila keluarga besar maju dalam pemilihan Gubernur, maka saudara-saudara sudah tahu siapa yang mesti dipilih,” Agum mengingatkan. “Nanti siapa pun yang maju dari Pepabri dan memenangkan Pilgub 2013, harus ingat amanahnya untuk membawa Bali ke depan lebih baik.

Itu yang lebih utama. Jadi, sudah jelas siapa yang mesti didukung.” Diingatkan pula, dalam ajang Pilgub Bali 2013 ini jangan dibiasakan menjelek-jelekkan rival. Hindari cacimaki dan kampanye hitam, karena jurus seperti itu tidak akan mengundang simpati, tapi justru membuat masyarakat antipati. “Bila pihak lawan melakukan itu, biarkan saja, jangan dibalas,” pinta Agum. Sementara, Cagub Mangku Pastika---yang juga anggota Pepabri dengan pangkat Komjen Pol (Purn)---mendorong anggota Pepabri untuk menjadi anggota legislatif. Dengan begitu, mereka akan lebih kokoh dalam memperjuangkan keutuhan bangsa dan negara. Dalam DPRD Bali 2009-2014 ini, sebut Pastika, hanya ada seorang Brigjen TNI (Purn) I Gusti Bagus Alit Putra sebagai wakil dari Pepabri. Alit Putra yang mantan Wagub Bali kini menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat. Pada peruiode sebelumnya, ada Letkol TNI (Purn) I Nengah Sudirta duduk di Fraksi Demokrat DPRD Bali 2004-2009).

“Tentu akan sangat bermanfaat jika ada 3 atau 4 orang pentolan Pepabri diantara 55 anggota DPRD Bali. Sehingga suara kita terwakili,” ujar Pastika yang masih menjabat Gubernur Bali hingga Agustus 2013 mendatang. Dalam Pilgub Bali 2013 nanti, paket Pasti-Kerta hampir dipastikan akan tarung head to head melawan pasangan AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan alias PAS (Cagub-Cawagub yang diusung PDIP dan didukung PKS). Pasti-Kerta diusung Nawasanga Parpol yang tergabung dalam Koalisi Bali Mandara, yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PNBKI, Hanura, PKPB, Pakar Pangan, PKPI, dan PAN. Para Jenderal Purnawirawan berada di belakang Pasti-Kerta. Selain trio Letjen TNI (Purn) Agum Gumelar, Myjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma, dan Mayjen TNI (Purn) Putu Sastra Wingarta, masih ada dereten jenderal dari unsur partai pengusung.

Mereka, antara lain, Letjen TNI Purn Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra), Jenderal TNI Purn Wiranto (Ketua Umum DPP Hanura), Jenderal TNI Purn Susilo Bambang Yudhoyono (Ketuya Majelis Tinggi Demokrat), Brigjen TNI Purn IGB Alit Putra (Ketua Majelis Daerah Demokrat Bali), Jenderal TNI Purn R Hartono (Ketua Umum DPP PKPB), hingga Brigjen Pol Purn Njoman Gede Suweta (Ketua PAN Bali). Sementara itu, PDIP Klungkung rapatkan barisan di kediaman Ketua DPC PDIP Wayan Candra di Puri Cempaka, Jalan Bypass Perof Dr IB Mantra kawasan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Senin kemarin, untuk upaya pemenangan PAS ke Pilgub Bali 2013. Selain melibatkan pengurus strukturan dari DPC PDIP Klungkung, PAC PDIP se-Klungkung, hingga Ranting PDIP se-Klungkung, konsolidasi pemenangabn PAS di Puri Cempaka kemarin juga dihadiri anggota Fraksi PDIP DPRD Klungkung dan Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Klungkung. Dalam rapat konsolidasi kemarin, Ketua DPC PDIP yang juga Bupati Klungkung, Wayan Candra, mengabsensi langsung satu per satu per satu kader struktural partainya. “Saya tegaskan kader agar tetap solid, benar-benar berjuang memenangkan PAS.

Jangan pas-pasan,” pinta Wayan Candra. Sedangkan Sekretaris DPC PDIP Klungkung, AA Gede Anom, dalam konsolidasi kemarin menekankan melintansi kader untuk all out memenangkan Pilgub Bali 2013. “Jadilah jadi kader pelopor, bukan kader pelapor,” ujar nakhoda partai yang juga Ketua DPRD Klungkung ini. Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Klungkung, Ketut Mandia. Politisi muda asal Desa Pikat, Kecamatan Dawan ini ingatkan kader PDIP jangan jadi kader ‘peminta-minta’. “Jangan minta sana, minta sini-lah,” ujar Ketut Mandia yang fungsionaris DPD PDIP Bali.


sumber : NUSABALI
Share this article :

Menuju Bali I 2018

Visitors Today

Recent Post

Popular Posts

Hot Post

Gunung Agung Status Awas, Area Steril 12 Km, Pengungsi Diperkirakan 100 Ribu Orang

Bupati Mas Sumantri saat kunjungi warganya yang mengungsi di Buleleng (kiri). Walikota IB Rai Mantra saat mengunjungi pengungsi di kawasan...

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Bali - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen