Menyingkap Berita Tanpa Ditutup Tutupi
Home » , » Bali Kompak Dukung SBY, Syarief Jadi ‘Penguasa’

Bali Kompak Dukung SBY, Syarief Jadi ‘Penguasa’

Written By Dre@ming Post on Senin, 01 April 2013 | 8:05:00 AM

Bali Kompak Dukung SBY

"Ini The Dream Team bagi Partai Demokrat. Pak SBY dengan bantuan Pak Syarief, Pak Mangindaan, dan Pak Marzuki Alie akan menjadi motor penggerak partai untuk bangkit kembali," tegas Michael Wattimena dilansir detikcom secara terpisah di Inna The Grand Bali Beach Hotel Sanur, Minggu kemarin
Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Inna The Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Sabtu (30/3) ini, kemungkinan besar akan golkan Presiden SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Apalagi, dua kandidat kuat: Marzuki Alie dan Saan Mustopa, sudah sepakat mendukung SBY---yang kini Ketua Majelis Tinggi Demokrat---sebagai ketua umum. Demokrat Bali juga kompak arahkan dukungan ke SBY.

Informasi terakhir, Jumat (29/3) malam, Marzuki Alie (anggota Majelis Tinggi Demokrat) dan Saan Mustopa (Wakil Sekjen DPP Demokrat), yang semula digadang-gadang akan bertarung, sudah tidak lagi berambisi maju memperebutkan kursi Ketua Umum DPP Demokrat di KLB. Keduanya pilih mendukung SBY sebagai nakhoda partai.

"Partai Demokrat membutuhkan figur ketua umum yang mampu membawa partai ini penuh kebersamaan. Saya melihat itu ada di Pak SBY. Kader-kader pun meyakini Pak SBY mampu membawa partai keluar dari persoalan," ujar Saan Mustopa dikutip detikcom di sela persiapan KLB Demokrat di Sanur tadi malam. Saan Mustopa yakin SBY mampu mengemban tugas Ketua Umum DPP Demokrat, tanpa mengganggu tugasnya di pemerintahan selaku Presiden RI. Di lain sisi, Marzuki Alie juga mendukung penuh SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Hal ini diakui Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Max Sopacua, yang notabene orang terdekat Marzuki Alie. Wakil Ketua Steering Comittee KLB Demokrat, Jafar Hafsah, juga menegaskan dukungan terhadap SBY sebagai ketua umum semakin kuat.

"Pak SBY pilihan kita," jelas Jafar Hafsah kepada wartawan di lokasi KLB Demokrat, Sanur, Jumat kemarin. Menurut Jafar, KLB dirancang untuk menyelamatkan partai dan sekaligus memantapkan konsolidasi menuju Pemilu 2014. "KLB ini adalah momentum kebangkitan Partai Demokrat, sehingga sosok ketua umum yang didorong adalah figur yang bisa mempersatukan semua kubu. Tak ada pilihan lebih bijak selain mendukung SBY,” tegasnya. SBY sendiri sebetulnya tidak terlalu berambisi menjadi Ketua Umum DPP Demokrat untuk menggantikan Anas Urbaningrum, yang pilih berhenti sebulan lalu pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Namun, SBY tetap akan mempertimbangkan dorongan kadernya agar tampil memimpin Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Jero Wacik, mengatakan pihaknya telah menanyakan langsung sikap SBY terkait posisi ketua umum. "Beliau (SBY) mengatakan sebetulnya tidak ingin menjadi ketua umum. Tugasnya sebagai Presiden, itu nomor satu, tidak boleh diganggu," ujar Jero Wacik, Jumat kemarin. Namun, lanjut Jero Wacik, SBY masih mau mempertimbangkan dorongan mayoritas DPD Demokrat dan DPC Demokrat se-Indonesia untuk menjadi ketua umum. "Ini ‘kan situasi darurat.

Karena itu, beliau mengatakan begini, kalau memang aspiranya begitu dengan syarat, jangan banyak-banyak diganggu," papar Jero Wacik yang juga Menteri ESDM. "Kami diminta buatlah formulasi, apakah ada ketua harian, apakah pengurusnya ditambah, sehingga tidak sering-sering merecoki beliau,"lanjut politisi senior Demokrat asal Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli ini. Menurut Jero Wacik, solusi terbaik memang SBY yang memimpin Partai Demokrat, agar tidak ada friksi pasca KLB. "Partai Demokrat harus diselamatkan, daripada ada si A, B, C tidak kompak lagi," katanya. Nah, agar SBY selaku Presiden tidak banyak diganggu tugas sebagai ketua umum partai, maka harus ada Ketua Harian DPP Demokrat. Selain itu, kata Jero Wacik, juga menambah beberapa Wakil Ketua Umum DPP Demokrat. Sementara, DPD Demokrat Bali bersama 9 DPC Demokrat se-Bali juga kompak mendukung SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. “Bali sudah pasti arahnya ke Pak SBY.

Karena figur beliau dan kemampuan beliau, kami dari jajaran DPD Demokrat dan 9 DPC Demokrat se-Bali memberikan dukungan penuh kepada beliau untuk tongkat komando pimpinan Demokrat,” tegas Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta, di Sanur, Jumat kemarin. Mudarta menegaskan, pilihan ke SBY ini sudah dikuatkan dengan aspirasi yang diserap melalui DPC Demokrat dan PAC Demokrat se-Bali. “Dari arus bawah sangat kuat dukungannya ke Pak SBY,” ujar politisi muda Demokrat asal Jembrana ini. Dalam KLB Demokrat di Sanur hari ini, ada 575 peserta yang memiliki hak suara.

Jumlah suara tersebut masing-masing berasal dari Dewan Pembina Demokrat (5 suara), DPP Demokrat (3 suara), DPD Demokrat se-Indonesia (66 suara), DPC Demokrat se-Indonesia (497 suara), dan Ormas/sayap partai (4 suara). Di sisi lain, informasi yang dihimpun menyebutkan, jika SBY terpilih sebagai Ketua Umum DPP Demokrat, maka posisi Sekjen DPP Demokrat dipastikan akan berpindah dari tangan putranya, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Jero Wacik yang kini Sekretaris Majelis Tinggi disebut-sebut berpeluang menggantikan Ibas sebagai Sekjen DPP Demokrat. “Kalau SBY terpilih, maka Ibas diganti.

Jero Wacik berpelung jadi Sekjen DPP Demokrat,” ujar sumber di arena KLB Demokrat, Jumat kemarin. Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum bersama loyalisnya dilarang memasuki arena KLB di Sanur. Menurut Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta, Anas bukanlah delegasi KLB, karena tak lagi pengurus partai. Hal ini juga berlaku bagi mantan Ketua DPC Demokrat Cilacap, Tri Dianto. "Keduanya dibolehkan berada di luar acara. Tapi, yang boleh masuk ke dalam hanya yang memiliki name tag atau ID khusus," ujar Mudarta.

Syarief Jadi ‘Penguasa’ Demokrat

Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, tampil sebagai ‘penguasa’ baru Partai Demokrat. Syarief Hassan secara resmi telah ditunjuk menjadi Ketua Harian DPP Demokrat, Minggu (31/3). Dialah yang kesehariannya nanti akan melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum DPP Demokrat yang dijabat Presiden SBY.

Penunjukan Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat diumumkan langsung oleh SBY di Hotel Laguna Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Minggu kemarin atau seghari pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Selain menunjuk Ketua Harian DPP Demokrat, SBY selaku ketua umum juga menunjuk Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat dan Ketua Harian Dewan Pembina Demokrat. Jabatan Wakil Ketua Majelis Tinggi dipercayakan kepada Marzuki Alie, kader senior Demokrat yang kini Ketua DPR.

Sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, Marzuki Alie nantinya akan melaksanakan tugas Ketua Harian Majelis Tinggi Demokrat. Sedangkan jabatan Ketua Harian Dewan Pembina Demokrat dipercayakan kepada EE Mangindaan, kader senior yang kini menjabat Menteri Perhubungan. Trio Syarief Hasan, Marzuki Alie, dan EE Mangindan inilah yang nantinya akan menggerakkan roda dan mesin partai terbesar Demokrat sehari-hari. Dengan penunjukan Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat, Marzuki Alie sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat, dan EE Mangindaan sebagai Ketua Harian Dewan Pembina Demokrat, maka SBY bisa tetap fokus menjalankan roda pemerintahan selaku Presiden RI.

Selama ini, Presiden SBY sekaligus pegang jabatan Ketua Majelis Tinggi Demokrat dan Ketua Dewan Pembina Demokrat. Itu ditambah lagi jabatan baru selaku Ketua Umum DPP Demokrat berdasarkan hasil KLB yang digelar di Inna The Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Sabtu (30/3). "Formatur telah bekerja dan sebagian akan kami umumkan hari ini dan sisanya kami lanjutkan pertemuan di Jakarta," ujar SBY dalam keterangan persnya di Nusa Dua, Minggu kemarin. "Wakil Ketua Majelis Tinggi yang dulunya ditempati Mas Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum DPP Demokrat), sekarang ditempati Marzuki Alie,” imbuh SBY. Sedangkan Ketua Harian DPP Demokrat yang merupakan lembaga baru di partainya hasil KLB, kata SBY, dipercayakan kepada Syarief Hasan. “Sementara Ketua Harian Dewan Pembina Demokrat akan dijabat EE Mangindaan," katanya.

SBY menyebutkan, trio Syarief Hasan, Marzuki Alie, dan EE Mangindaan nantinya akan bertugas menjalankan roda Partai Demokrat sehari-hari. Sedangkan SBY selaku Ketua Umum DPP Demokrat akan menjalankan tugas strategis seperti menandatangani daftar caleg sementara (DCS) untuk Pileg 2014 dan menetapkan Capres-Cawapres ke Pilpres 2014. "Pengurus harian dapat segera bekerja. Sementara pengurus lain akan diumumkan di Jakarta," tandas SBY. Kendati SBY menduduki kursi Ketua Umum DPP Demokrat, namun putranya, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas tetap dipertahankan pada posisinya sebagai Sekjen DPP Demokrat. "Tetap (Ibas sebagai Sekjen DPP Demokrat, Red), kita tidak membicarakan pergeseran," jelas Ketua Harian Dewan Pembina Demokrat terpilih, EE Mangindaan, kepada wartawan di Nusa Dua, Minggu kemarin. Sementara, Ketua DPP Demokrat Michael Wattimena menyatakan KLB di Sanur telah menghasilkan The Dream Team atau tim impian, dengan posisi baru yang ditempati SBY, Syarief Hasan, dan EE Mangindaan.

"Ini The Dream Team bagi Partai Demokrat. Pak SBY dengan bantuan Pak Syarief, Pak Mangindaan, dan Pak Marzuki Alie akan menjadi motor penggerak partai untuk bangkit kembali," tegas Michael Wattimena dilansir detikcom secara terpisah di Inna The Grand Bali Beach Hotel Sanur, Minggu kemarin. Michael menyebutkan, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat sudah memenuhi harapan semua kader Partai Langit Biru. Kepemimpinan SBY diyakini akan membawa Demokrat kembali ke kejayaannya di Pemilu 2014 mendatang. "Kesediaan Pak SBY memimpin langsung partai yang didirikannya adalah impian yang menjadi kenyataan bagi seluruh kader. Karena, Demokrat dalam suasana darurat, butuh figur pemersatu. Pak SBY sebagai penggagas dan pendiri partai, figur paling tepat," tandas anggota Komisi V DPR ini. Menurut Michael, SBY akan menjadi mesin pendorong bagi kader Demokrat untuk bekerja lebih keras. Kader Demokrat diminta untuk lebih banyak terjun ke rakyat. Dia mengakui pasca KLB, SBY mungkin kembali dikritik atas kesediannya menjadi ketua umum partai. "Pak SBY bersedia menerima kritikan atas pilihannya. Hal itu karena kecintaan dan kejayaan Demnokrat.

" Sementara, Syarief Hasan mengaku tidak akan meletakkan kursi Menteri Koperasi dan UKM, pasca terpilih sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. Dia berjanji akan tetap fokus bekerja menjalankan tugas menteri dan sekaligus ‘penguasa’ Partai Demokrat. Dia juga yakin bisa menjalankan tugas sebagai Sekeretaris Setgab Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah. "Saya pasti bisa membagi waktu," ujar Syarief Hasan seusai ditunjuk SBY sebagai Ketua harian DPP Demokrat di Nusa Dua, Minggu kemarin. "Saya pasti bisa membagi waktu, sehingga jabatan di partai tidak mengganggu tugas sebagai menteri,” imbuhnya. Menurut Syarief Hasan, posisinya sebagai Ketua Harian DPP Demokrat merupakan jabatan strategis. "Tugas dari ketua harian itu adalah melaksanakan tugas-tugas ketua umum yang harusnya dijalankan setiap hari," katanya. Sebagai Ketua Umum DPP Demokrat, SBY tetap menentukan kebijakan partai. Nah, Syarief Hasan selaku ketua harian bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan ketua umum.

"Saya menjalankan implementasi dari garis kebijakan ketua umum secara implementatif. Namun, saya tetap pegang fungsi strategis." Paparan senada juga disampaikan EE Mangindaan. Kendati terpilih sebagai Ketua Harian Dewan Pembina Demokrat, Mangindaan jamin tugas-tugasnya selaku Menteri Perhubungan tetap aman. "Aman, kita bisa membagi waktu. Tugas Dewan Pembina juga tidak terlalu strategis," kata Mangindaan di Nusa Dua kemarin. Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai Presiden SBY telah melanggar UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan rangkap jabatan sebagai Ketua umum DPP Demokrat. Surya Paloh pun meminta SBY segera merevisi UU Wantimpres Nomor 19 Tahun 2006. Dalam UU tersebut disebutkan, Wantimpres tidak diizinkan menjabat sebagai ketua umum partai ataupun pengurus teras partai. "Tapi kalau kita menyimak ada UU Wantimpres yang dilahirkan beberapa waktu itu, kepada anggota Wantimpres tidak diizinkan mereka menjabat sebagai ketum partai ataupun pengurus teras partai.

Coba kalian baca UU itu. Jadi, kalau UU itu masih berlaku, Pak SBY harus cepat-cepat merevisi UU tersebut," papar Surya Paloh pada Inilahcom di Jakarta, Minggu kemarin. "Kepada Wantimpresnya saja tidak boleh menduduki jabatan resmi di struktural partai, apalagi kalau Presiden. Jadi, ya saya sarankan segera Pak SBY, walaupun saya bukan anggota Wantimpres, untuk perbaiki UU Wantimpres," tegasnya. Surya Paloh juga mengingatkan SBY tetap fokus di sisa masa pemerintahannya. "Saya pikir begini, yang paling pokok adalah bagaimana pun sepanjang rule of the law atau rule of the game itu berjalan sebagaimana mestinya, nggak ada masalah," ujar Surya Paloh.

Sedangkan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, dengan terpilih sebagai Ketua Umum DPP Demokrat, bisa dianggap SBY terjebak mengkerdilkan perannya selaku Presiden RI. "Dengan menjadi ketua umum partai, SBY sejatinya berbagi peran Presiden dan ketua umum. Itu tidak sehat," kata Gun Gun. 

sumber : NUSABALI
Share this article :

Menuju Bali I 2018

Visitors Today

Recent Post

Popular Posts

Hot Post

GA Tipe Tertutup, Fase Letusan Freatik, Freatomagmatik, Terakhir Magmatik

Penampakan Gunung Agung dari Pos Pantau Gunung Api Agung, Rendang, Karangasem, Rabu (22/11/2017) sore (grafis) 3 Kali Tremor Menerus Te...

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Bali - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen