Senim, 17 Desember 2012 02:29
 |
| Desa Tamblingan, Kabupaten Buleleng |
Konflik tersebut berawal dari Surat Keputusan (SK) bernomor 005 yang dikeluarkan Majelis Umum Desa Pakraman (MUDP) tentang Desa Pakraman Tamblingan, desa tersebut merupakan pemekaran dari empat desa sebelumnya.
"Demi meredam konflik bernuansa adat, kami dari LCKI mendesak agar MUDP segera mencabut SK tentang pembentukan Desa Pakraman Tamblingan, karena kalau terlalu dipaksakan akan menimbulkan konflik adat yang lebih besar," ujarnya di Renon, Minggu (16/12).
Sebelumnya, SK tersebut dinilai cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi karena adanya keputusan PN Singaraja yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, karena menurut keputusan PN Singaraja bernomor 371/Pid.B/2011/PN.SGR bahwa SK tersebut dinyatakan palsu karena proses penerbitan di tingkat desa yang penuh dengan kebohongan.
SK tersebut telah menimbulkan sengketa terkait dengan pencairan dana bantuan sosial dari Pemprov Bali
terhadap Desa Pakraman Tamblingan yang sebenarnya masih kontroversial.
Disadari atau tidak, SK tersebut berpotensi menimbulkan konflik dengan empat desa lainnya karena Desa Adat Tamblingan atau Desa Pakraman Tamblingan diprotes oleh 4 desa lainnya.
Jumlahnya tidak seimbang karena di Desa Pakraman Tamblingan hanya sekita 250 KK, sedangkan selebihnya ada 6000 KK. Kita kuatir kalau bentrok fisik itu terjadi maka apa bedanya dengan di Lampung.
"Makanya saya minta MUDP agar berbesar hati dan legowo cabut SK tersebut," ujarnya.
sumber : MICOM
