MANGUPURA - Petani di wilayah Badung Utara terancam dan mulai dibayang-bayangi kekhawatiran 
gagal panen. Musim kemarau berkepanjangan membuat stok atau ketersediaan air irigasi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tanaman padi menguning, kering, dan kerdil serta tidak bisa berbuah. Kondisi ini terjadi di antaranya di Subak Buangga, Desa Getasan, Petang.
gagal panen. Musim kemarau berkepanjangan membuat stok atau ketersediaan air irigasi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tanaman padi menguning, kering, dan kerdil serta tidak bisa berbuah. Kondisi ini terjadi di antaranya di Subak Buangga, Desa Getasan, Petang.
Dari data yang dihimpun, hingga Minggu (7/10) hampir semua tanaman padi di Subak Buangga mengalami kekeringan alias gersang. Belakangan ini suplai air dari irigasi sangat terbatas dan petani kesulitan mencari air. Bahkan dikatakan warga setempat, air irigasi yang biasa mengair puluhan hektare sawah Subak Buangga sudah tidak mengalir lagi. Tanah sawah mengeras dan belah-belah serta tanaman padi yang seharusnya sudah berbuah malah layu dan daun menguning.
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanhutbun) Badung IGAK Sudaratmaja, saat dikonfirmasi terkait gagal panen di wilayah Badung Utara belum mengetahui secara detail wilayah mana yang mengalami kondisi tersebut. Namun dia mengakui para petani padi mengalami kesulitan air akibat musim kemarau panjang. Sekarang pihaknya masih masih menunggu laporan masyarakat terkait adanya ancaman
padi gagal panen.
padi gagal panen.
Meskipun demikian, pihaknya juga sudah menerjunkan para petugas pengamat hama (PPH) agar turun ke lapangan memantau perkembangan pertanian di masing-masing kecamatan. PPH di masing-masing kecamatan ditugaskan 1 orang. Pihaknya juga sudah meminta agar petugas penyuluh lapangan (PPL) juga sudah diturunkan untuk mengidentifikasi tanaman padi yang terancam gagal panen.
Menurutnya, petani yang gagal panen maka akan memperoleh dana bantuan yang sudah disiapkan berupa bantuan pemerintah pusat melalui APBN. Alokasi anggaran untuk ganti rugi gagal panen sebesar Rp 3,7 juta per hektare. Namun, pencairan bantuan tersebut melalui beberapa persyaratan dan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Seperti, data atau laporan serangan hama atau kekeringan sejak awal dengan panen presentase 75 persen dan saat masa panen minimal 75 persen padi tidak membuahkan hasil alias gagal panen.
“Belum ada masuk laporan seperti (padi gagal panen), tetapi katanya di Petang ada. Yang jelas bagi yang gagal panen, sudah ada program bantuan dari pusat. Namun tidak ujug-ujug (tiba-tiba) mendapatkan bantuan, ada kriterianya,” jelas Sudaratmaja. Dalam APBD Badung tidak dialokasikan anggaran dana ini. Menurutnya, alokasi anggaran khusus untuk gagal panen hanya dari pemerintah pusat, sehingga jika terjadi dan ada laporan gagal panen maka pihaknya akan menindaklanjuti dengan mengklaim ke pemerintah pusat. Disebutkan pada 2011, Badung memperoleh dana bantuan gagal panen dari pemerintah pusat sebesar Rp 600 juta. Dari jumlah dana tersebut, dicairkan kepada beberapa petani yang gagal panen.
“Begitu ada laporan, teridentifikasi, kalau memenuhi syarat tentu akan kami ajukan ke pusat. Kami tunggu laporan dari masyarakat dulu,” tandas Sudaratmaja.
sumber : NusaBali
