DENPASAR - Gubernur Made Mangku Pastika gerah dengan serangan Fraksi Golkar DPRD Bali, yang 
mempersoalkan program kerjanya stagnan hingga jelang 3 tahun kepemimpinannya. Pastika menegaskan, pihaknya bukannya pelit, namun taat aturan dalam penggunaan dana APBD. Pastika pun balik tantang Fraksi Golkar ajukan perencanaan agar dana Rp 500 miliar yang parkir di BPD bisa dicairkan.
Soal dana Rp 500 miliar yang disimpan Gubernur di BPD Bali, padahal banyak jalan benyah latig (rusak parah), sebagaimana ditembakkan Fraksi Golkar, menurut Pastika, pihaknya bukan pelit, melainkan taat aturan. Pastika siap menggunakan dana Rp 500 miliar ini kalau Dewan mau membuat perencanaan. Bahkan, Pastika balik tantang Fraksi Golkar untuk membuat perencanaan, kemudian dirinya siap mencairkan anggaran Rp 500 miliar tersebut. Menurut Pastika, keberadaan dana Rp 500 miliar yang disimpan di BPD Bali itu bukanlah sarana pencitraan dan tebar pesona.
“Itu diberitahukan kok dulu ke DPRD. Kita beritahu, mau bikin apa? Apakah mau dihabiskan atau tidak? Saya setuju saja,” tangkis Pastika seusai sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (22/3). Mantan Kapolda Bali Kepala Kalakhar Badan Narkotika Nasional (BNN) berpangkat Komjen Pol (Purn) ini menegaskan, dirinya tidak masalah apakah serangan Fraksi Golkar itu terkait dengan masalah politik atau tidak. Yang jelas, pihaknya meminta adanya perencanaan bersama.
“Anggaran jalan di Dinas PU kita sepakati. Kalau kurang, kita tambahi. Kalau sekarang jalan-jalan rusak, ‘kan ada mekanismenya. Nggak bisa diubah mendadak,” jelas Pastika yang kemarin didampingi pejabat Eselon II Pemprov Bali. Ditambahkan Pastika, pihaknya sudah menginstruksikan Dinas PU untuk mendata berapa sejatinya jalan yang rusak di Bali, yang oleh Fraksi Golkar disebutkan setidaknya 136 km jalan provinsi benyah latig. Bagi Pastika, tidak cukup luasnya saja, tapi harus dipotret. Luasnya berapa, lalu bikin rencana yang matang, kemudian kita kaji.
Pastika mengingatkan, kalau ada yang kurang dalam menjalankan programnya, itu program bersama-sama. “Yang punya ide saya, ya dikoordinasikan dengan baik. Terus rancangannya ‘kan ke DPRD, ya dibahas ramai-ramai itu. Kita sama-samalah, tolong diawasi,” pintanya.
Pastika juga kaget atas tudingan Fraksi Golkar soal tender bedah rumah yang diduga sarat kongkalikong. “Boleh saja saya diingatkan. Tapi, tender itu cara paling benar, setelah diskusi dan konsultasi sana-sini. Tender sudah benar, pelaksanaan di lapangan harus benar pula. Mari kita kawal sama-sama,” tandas Gubernur Bali pertama asal Buleleng ini.
Dijelaskan Pastika, sedapat mungkin pihaknya berusaha melaksanakan pembangunan dengan mekanisme dan aturan. “Melaksanakan pembangunan dengan mekanisme dan taat aturan, itu yang benar, karena kita menggunakan uang negara. Semuanya harus sesuai dengan tujuan yang jelas, tidak bertentangan dengan hukum dan aturan lainnya,” ujar Pastika.
Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD Bali tohok kebijakan Gubernur Pastika, yang dianggap masih banyak stagnan hingga menjelang 3 tahun kepemimpinannya. Program Pastika yang paling disorot Fraksi Golkar adalah Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), bedah rumah, masalah kependudukan, uang Rp 500 miliar yang parkir di BPD Bali, hinggga penanganan ekonomi Bali yang tidak berimbang.
Sodokan Fraksi Golkar ini dilontarkan dalam jumpa pers menyikapi penyampaian LKPJ Gubernur di Gedung DPRD Bali, Senin (21/3). Dalam jumpa pers itu, Ketua Fraksi Golkar Wayan Gunawan didampingi lima anggotanya: Cokorda Gede Budi Suryawan alias CBS, Ketut Suania, Cokorda Gde Ngurah, I Gusti Lanang Bayu Wibhiseka, dan Wayan Rawan Atmaja.
Fraksi Golkar, kata Gunawan, menilai adanya politisisasi progran JKBM dan sistem pertanian terintegrasi (Simantri). Demikian pula dengan program bedah rumah di mana ada semacam pecah-pecah kelompok dalam pemberian bedah rumah. Sistem tender dalam bedah rumah sarat kongkalikong, bahkan diduga ada pejabat eksekutif dan legislatif yang ikut tender. Fraksi Golkar curiga ada segmen-segmen bidikan dalam pemberian bedah rumah, dengan melihat peta pendukung di Pilgub.
Secara khusus, CBS menyentil pemanfaatan APBD Bali yang mencapai Rp 2,3 triliun dan adanya duit parkir Rp 500 miliar di BPD. “Punya duit kok disimpan di kantong, disimpan di BPD Rp 500 miliar?" ujarnya. Padahal, lanjut CBS, banyak infrastuktur jalan yang masih benyah latig. “Jalan provinsi yang rusak mencapai 136 km. Kita akan tunggu janji Pastika. Kalau jalan sudah bagus, Rp 500 miliar disimpan, itu baru efisiensi namanya. Kalau jalan benyah latig, tapi uang malah simpan, itu dipertanyakan," tandas mantan Bupati Gianyar yang sekaligus rival Pastika dalam Pilgub Bali 2008 ini. Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD Bali tidak mau pasang badan terhadap Pastika, Gubernur yang mereka usung. Diduga, Fraksi PDIP masih ngambul (ngambek) karena sebelumnya Pastika bertemu sembunyi-sembunyi dengan Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta.
“Sebenarnya, program Pastika jalan. Program JKBM saya lihat jalan, program bedah rumah juga jalan dan pro rakyat. Tapi, sekarang silakan masyarakat menilai. Kalau ada yang kurang, silakan dikritik. Kalau ada yang kurang, mari benahi program Pastika,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, saat dikonfirmasi, Selasa kemarin.
Menurut Tama Tenaya, pihaknya melihat realita. “Kalau benar nggak bagus, ngapain harus dibela? Kita realitis sajalah. Bukan pasang badan sih, ya lihat faktanya saja. Kalau memang programnya tidak pro rakyat dan melenceng, silakan dikritik. Jika ada kekurangan, itu manusiawi dan harus diperbaki,” imbuh politisi asal Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Tama Tenaya juga menegaskan, jika program bedah rumah yang dicanangkan Pastika sarat kongkalikong sampai melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif ikut tender, Fraksi PDIP DPRD setuju untuk mengusutnya. “Jalangan sampai ini mencoreng citra DPRD. Apalagi, yang ikut tender anggota Fraksi PDIP. Silakan usut itu, tanpa pandang bulu,” tegas Tama Tenaya.
mempersoalkan program kerjanya stagnan hingga jelang 3 tahun kepemimpinannya. Pastika menegaskan, pihaknya bukannya pelit, namun taat aturan dalam penggunaan dana APBD. Pastika pun balik tantang Fraksi Golkar ajukan perencanaan agar dana Rp 500 miliar yang parkir di BPD bisa dicairkan. Soal dana Rp 500 miliar yang disimpan Gubernur di BPD Bali, padahal banyak jalan benyah latig (rusak parah), sebagaimana ditembakkan Fraksi Golkar, menurut Pastika, pihaknya bukan pelit, melainkan taat aturan. Pastika siap menggunakan dana Rp 500 miliar ini kalau Dewan mau membuat perencanaan. Bahkan, Pastika balik tantang Fraksi Golkar untuk membuat perencanaan, kemudian dirinya siap mencairkan anggaran Rp 500 miliar tersebut. Menurut Pastika, keberadaan dana Rp 500 miliar yang disimpan di BPD Bali itu bukanlah sarana pencitraan dan tebar pesona.
“Itu diberitahukan kok dulu ke DPRD. Kita beritahu, mau bikin apa? Apakah mau dihabiskan atau tidak? Saya setuju saja,” tangkis Pastika seusai sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (22/3). Mantan Kapolda Bali Kepala Kalakhar Badan Narkotika Nasional (BNN) berpangkat Komjen Pol (Purn) ini menegaskan, dirinya tidak masalah apakah serangan Fraksi Golkar itu terkait dengan masalah politik atau tidak. Yang jelas, pihaknya meminta adanya perencanaan bersama.
“Anggaran jalan di Dinas PU kita sepakati. Kalau kurang, kita tambahi. Kalau sekarang jalan-jalan rusak, ‘kan ada mekanismenya. Nggak bisa diubah mendadak,” jelas Pastika yang kemarin didampingi pejabat Eselon II Pemprov Bali. Ditambahkan Pastika, pihaknya sudah menginstruksikan Dinas PU untuk mendata berapa sejatinya jalan yang rusak di Bali, yang oleh Fraksi Golkar disebutkan setidaknya 136 km jalan provinsi benyah latig. Bagi Pastika, tidak cukup luasnya saja, tapi harus dipotret. Luasnya berapa, lalu bikin rencana yang matang, kemudian kita kaji.
Pastika mengingatkan, kalau ada yang kurang dalam menjalankan programnya, itu program bersama-sama. “Yang punya ide saya, ya dikoordinasikan dengan baik. Terus rancangannya ‘kan ke DPRD, ya dibahas ramai-ramai itu. Kita sama-samalah, tolong diawasi,” pintanya.
Pastika juga kaget atas tudingan Fraksi Golkar soal tender bedah rumah yang diduga sarat kongkalikong. “Boleh saja saya diingatkan. Tapi, tender itu cara paling benar, setelah diskusi dan konsultasi sana-sini. Tender sudah benar, pelaksanaan di lapangan harus benar pula. Mari kita kawal sama-sama,” tandas Gubernur Bali pertama asal Buleleng ini.
Dijelaskan Pastika, sedapat mungkin pihaknya berusaha melaksanakan pembangunan dengan mekanisme dan aturan. “Melaksanakan pembangunan dengan mekanisme dan taat aturan, itu yang benar, karena kita menggunakan uang negara. Semuanya harus sesuai dengan tujuan yang jelas, tidak bertentangan dengan hukum dan aturan lainnya,” ujar Pastika.
Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD Bali tohok kebijakan Gubernur Pastika, yang dianggap masih banyak stagnan hingga menjelang 3 tahun kepemimpinannya. Program Pastika yang paling disorot Fraksi Golkar adalah Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), bedah rumah, masalah kependudukan, uang Rp 500 miliar yang parkir di BPD Bali, hinggga penanganan ekonomi Bali yang tidak berimbang.
Sodokan Fraksi Golkar ini dilontarkan dalam jumpa pers menyikapi penyampaian LKPJ Gubernur di Gedung DPRD Bali, Senin (21/3). Dalam jumpa pers itu, Ketua Fraksi Golkar Wayan Gunawan didampingi lima anggotanya: Cokorda Gede Budi Suryawan alias CBS, Ketut Suania, Cokorda Gde Ngurah, I Gusti Lanang Bayu Wibhiseka, dan Wayan Rawan Atmaja.
Fraksi Golkar, kata Gunawan, menilai adanya politisisasi progran JKBM dan sistem pertanian terintegrasi (Simantri). Demikian pula dengan program bedah rumah di mana ada semacam pecah-pecah kelompok dalam pemberian bedah rumah. Sistem tender dalam bedah rumah sarat kongkalikong, bahkan diduga ada pejabat eksekutif dan legislatif yang ikut tender. Fraksi Golkar curiga ada segmen-segmen bidikan dalam pemberian bedah rumah, dengan melihat peta pendukung di Pilgub.
Secara khusus, CBS menyentil pemanfaatan APBD Bali yang mencapai Rp 2,3 triliun dan adanya duit parkir Rp 500 miliar di BPD. “Punya duit kok disimpan di kantong, disimpan di BPD Rp 500 miliar?" ujarnya. Padahal, lanjut CBS, banyak infrastuktur jalan yang masih benyah latig. “Jalan provinsi yang rusak mencapai 136 km. Kita akan tunggu janji Pastika. Kalau jalan sudah bagus, Rp 500 miliar disimpan, itu baru efisiensi namanya. Kalau jalan benyah latig, tapi uang malah simpan, itu dipertanyakan," tandas mantan Bupati Gianyar yang sekaligus rival Pastika dalam Pilgub Bali 2008 ini. Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD Bali tidak mau pasang badan terhadap Pastika, Gubernur yang mereka usung. Diduga, Fraksi PDIP masih ngambul (ngambek) karena sebelumnya Pastika bertemu sembunyi-sembunyi dengan Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta.
“Sebenarnya, program Pastika jalan. Program JKBM saya lihat jalan, program bedah rumah juga jalan dan pro rakyat. Tapi, sekarang silakan masyarakat menilai. Kalau ada yang kurang, silakan dikritik. Kalau ada yang kurang, mari benahi program Pastika,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, saat dikonfirmasi, Selasa kemarin.
Menurut Tama Tenaya, pihaknya melihat realita. “Kalau benar nggak bagus, ngapain harus dibela? Kita realitis sajalah. Bukan pasang badan sih, ya lihat faktanya saja. Kalau memang programnya tidak pro rakyat dan melenceng, silakan dikritik. Jika ada kekurangan, itu manusiawi dan harus diperbaki,” imbuh politisi asal Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Tama Tenaya juga menegaskan, jika program bedah rumah yang dicanangkan Pastika sarat kongkalikong sampai melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif ikut tender, Fraksi PDIP DPRD setuju untuk mengusutnya. “Jalangan sampai ini mencoreng citra DPRD. Apalagi, yang ikut tender anggota Fraksi PDIP. Silakan usut itu, tanpa pandang bulu,” tegas Tama Tenaya.
sumber : NusaBali
