DENPASAR - ‘Perang’ antara Gubernur Made Mangku Pastika vs Fraksi Golkar DPRD Bali semakin 
memanas. Dua hari pasca Fraksi Golkar serang kebjiakan Pastika, Rabu (23/3) Fraksi PDIP mulai pasang badan terhadap Gubernur yang diusung partainya. Intinya, PDIP tak mau program yang pro rakyat diotak-atik, namun mereka siap melakukan pengusutan jika program bedah rumah sarat kongkalikong dalam pelaksanaannya.
memanas. Dua hari pasca Fraksi Golkar serang kebjiakan Pastika, Rabu (23/3) Fraksi PDIP mulai pasang badan terhadap Gubernur yang diusung partainya. Intinya, PDIP tak mau program yang pro rakyat diotak-atik, namun mereka siap melakukan pengusutan jika program bedah rumah sarat kongkalikong dalam pelaksanaannya.Anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali, I Made Arjaya, mengingatkan jangan sampai kritikan Fraksi Golkar hanya bermuatan politis. Menurut Arjaya, program bedah rumah adalah program PDIP yang dilaksanakan Gubernur Pastika bersama Wagub AA Ngurah Puspayoga. Sehingga, program ini adalah program PDIP yang diperuntukkan demi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban gara-gara kritikan yang ada muatan politiknya. Bedah rumah ‘kan program PDIP. Jadi, kami membela yang dibuat PDIP untuk masyarakat miskin,” tandas Arjaya di Denpasar, Rabu kemarin. Arjaya menegaskan, PDIP dan dirinya selaku kader partai akan mati-matian membela program yang pro rakyat ini. “Pastika-Puspayoga itu pasangan Gubernur-Wakil Gubernur yang diusung PDIP. Sekali lagi, yang diusung PDIP. Saya tidak menyebutkan Pastika adalah Gubernur PDIP. Karena dia Gubernur, semua orang tahu dia adalah milik masyarakat,” ujar Arjaya.
“Tapi, ini partai kami (PDIP) sudah disentuh. Ayo kita buka-bukaan kalau soal bedah rumah ini dimasalahkan,” lanjut Arjaya yang mantan Sekretaris DPC PDIP Denpasar.
Ditambahkan Arjaya, kalau masalah-masalah yang diungkap Fraksi Golkar itu sifatnya memang fakta, maka akan ditindaklanjuti. Yang paling pokok adalah persoalan program bedah rumah yang dilaksanakan Gubernur Pastika. Jika program bedah rumah memang melenceng, PDIP meminta Fraksi Golkar jangan menyeret programnya, namun pelaksanaannya di lapangan yang harus diusut. “Kalau kontraktornya nakal, ayo kita usut sama-sama. Kalau memang tendernya bermasalah atau nilai proyek bedah rumah Rp 26 juta per unit dipotong dan ada setoran ke eksekutif, kami siap mengusutnya,” tandas politisi PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan ini.
Fraksi PDIP sendiri, lanjut Arjaya, berenvana memanggil kontraktor yang menggarap bedah rumah. Apalagi, ada isu pemenang tender bedah rumah tiga kali berturut-turut orang yang sama. “Kita yang faktual sajalah. Kita mengerti Fraksi Golkar mengkritik karena memang haknya secara lembaga. Sekarang mari kita buka dan bedah bersama-sama, bukan hanya persoalan bedah rumah, tapi semuanya.” Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali lainnya, I Made Sudana, juga sepakat dengan apa yang disampaikan Arjaya soal beking partainya terhadap program Gubernur. Sudana yang notabena Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bali menegaskan, kalau ada proyek bermasalah, wajib diusut secara hukum.
“Namun, kalau ada muatan politik, kami akan mendukung pimpinan eksekutif yang kami usung. Kami siap hadang maneuver Fraksi Golkar,” ancam Sudana yang kemarin didampingi anggota Fraksi PDIP DPRD Bali lainnya, Wayan Disel Astawa. Sementara, informasi yang dihimpun, Rabu kemarin, gerakan Fraksi Golkar menyerang kebijakan Gubernur ini ada kaitannya dengan pertemuan tertutup empat mata antara Pastika dan Ketua DPD I Golkar Bali Ketut Sudikerta. Padahal, hubungan antara Fraksi Golkar dan DPD I Golkar Bali sedang tidak harmonis. Pertemuan diam-diam itu dianggap sebagai pukulan terhadap Golkar secara keseluruhan.
Sumber NusaBali menyebutkan, pertemuan diam-diam Ketua DPD I Golkar dan Pastika ini kemudian dibalas Fraksi Golkar dengan mengkritisi kebjiakan Gubernur. “Sikap kritis ini sebagai isyarat adanya kontrol dan sikap jelas Fraksi Golkar terhadap kekuasaan. Jangan sampai, Golkar dijadikan alat saja.Untung Fraksi Golkar cukup cerdas,” ujarnya.
Fraksi Golkar DPRD Bali sendiri sebelumnya terang-terangan tohok kebijakan Gubernur Pastika yang dianggap masih banyak stagnan hingga menjelang 3 tahun kepemimpinannya. Program Pastika yang paling disorot Fraksi Golkar adalah Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), bedah rumah, masalah kependudukan, uang Rp 500 miliar yang parkir di BPD Bali, hinggga penanganan ekonomi Bali yang tidak berimbang.
Serangan terhadap Pastika itu disampaikan melalui jumpa pers di Gedung DPRD Bali, Nitimandala Denpasar, Senin (21/3) lalu. Ketua Fraksi Golkar, Wayan Gunawan, menilai adanya politisisasi progran JKBM dan sistem pertanian terintegrasi (Simantri). Demikian pula dengan program bedah rumah di mana ada semacam pecah-pecah kelompok dalam pemberian bedah rumah. Sistem tender dalam bedah rumah sarat kongkalikong, bahkan diduga ada pejabat eksekutif dan legislatif yang ikut tender. Fraksi Golkar curiga ada segmen-segmen bidikan dalam pemberian bedah rumah, dengan melihat peta pendukung di Pilgub.
Sedangkan anggota Fraksi Golkar lainnya, Cokorda Gede Budi Suryawan alias CBS, menyentil pemanfaatan APBD Bali yang mencapai Rp 2,3 triliun dan adanya duit parkir Rp 500 miliar di BPD. “Punya duit kok disimpan di kantong, disimpan di BPD Rp 500 miliar?" ujarnya.
Padahal, lanjut CBS, banyak infrastuktur jalan yang masih benyah latig. “Jalan provinsi yang rusak mencapai 136 km. Kita akan tunggu janji Pastika. Kalau jalan sudah bagus, Rp 500 miliar disimpan, itu baru efisiensi namanya. Kalau jalan benyah latig, tapi uang malah simpan, itu dipertanyakan," tandas mantan Bupati Gianyar yang sekaligus rival Pastika dalam Pilgub Bali 2008 ini.
Merasa diserang, Gubernur Pastika pun gerah. Pastika menegaskan pihaknya bukannya pelit, namun taat aturan dalam penggunaan dana APBD. Pastika balik tantang Fraksi Golkar ajukan perencanaan agar dana Rp 500 miliar yang parkir di BPD bisa dicairkan. Menurut Pastika, keberadaan dana Rp 500 miliar yang disimpan di BPD Bali itu bukanlah sarana pencitraan dan tebar pesona. “Itu diberitahukan kok dulu ke DPRD. Kita beritahu, mau bikin apa? Apakah mau dihabiskan atau tidak? Saya setuju saja,” tangkis Pastika seusai sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (22/3).
Pastika juga kaget atas tudingan Fraksi Golkar soal tender bedah rumah yang diduga sarat kongkalikong. “Boleh saja saya diingatkan. Tapi, tender itu cara paling benar, setelah diskusi dan konsultasi sana-sini. Tender sudah benar, pelaksanaan di lapangan harus benar pula. Mari kita kawal sama-sama.” Sementara itu, kubu Gerindra gerah atas statemen Gubernur Pastika soal APBD dan semua program adalah rancangan bersama-sama dengan DPRD Bali, sehingga harus dikawal bersama-sama. Politisi Gerindra yang kini Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Sukartha, menyatakan apa yang disampaikan Pastika salah alamat. Menurut Sukartha, APBD sebelum diketok palu ada mekanismenya. Bukan DPRD Bali yang terlibat. Dalam fungsi budget (anggaran), DPRD Bali bertugas membahas dan menyetujui RAPBD yang diajukan eksekutif.
“Bukan bersama-sama dan melibatkan DPRD Bali. Yang benar itu eksekutif yang mengajukan. Pernyataan Pastika salah alamat,” tegas Sukartha, Rabu kemarin. Fungsi DPRD, lanjut Sukartha, adalah legislasi, anggaran, dan kontrol. Soal APBD, itu didahului dengan pembahasan PPAS (prioritas plafon anggaran sementara) dan KUA (kebijakan umum anggaran) yang diajukan eksekutif. “Jadi, seluruh perencanaan pembangunan ‘kan mentahnya ada di KUA. Masak DPRD Bali ikut merancang rencana pembangunan? Setiap perencanaan itu muncul dalam APBD setelah ada diajukan SKPD,” tegas Sukartha yang juga Ketua DPD Gerindra Bali.
sumber : NusaBali
