 |
| Gubernur Pastika (tengah) bersama Ketua DPRD Adi Wiryatama (kanan) dan Wagub Sudikerta dalam suatu pertemuan.Pastika masih tunggu verifikasi Pergub diturunkan Mendagri, sementara Adi Wiryatama akan datangi Kemendagri. |
DENPASAR - Dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat senilai Rp 46 miliar yang difasilitasi 55 anggota DPRD Bali dalam APBD Perubahan 2015, terancam hangus alias tidak cair. Masalahnya, Peraturan Gubernur (Pergub) yang diajukan Pemprov Bali sebagai payung hukum pencairan bansos, belum diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri). DPRD Bali dan Gubernur Made Mangku Pastika pun menggelar rapat ‘darurat’ masalah bansos, Jumat (23/10).
Rapat ‘darurat’ antara DPRD Bali dan Gubernur Pastika digelar di Ruangan Transit Gedung Dewan, Jumat siang. Pertemuan khusus membahas masalah pencairan bansos ini dilaksanakan sesaat setelah rapat paripurna pengesahan Raperda Disabilitas dan Raperda Arahan Pengaturan Zonasi (APZ), di Gedung DPRD Bali.
Dalam rapat ‘darurat’ legislatif dan eksekutif kemarin siang, Ketua DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Nyoman Adi Wiryatama, didampingi para Wakil Ketua Dewan yakni Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar), IBG Alit Putra (Fraksi Demokrat), dan Jro Komang Swastika (Fraksi Gerindra). Para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Bali juga hadir. Sedangkan Gubernur Pastika hadir dengan didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun.
Rapat ‘darurat’ yang berlangsung selama 1,5 jam kemarin, tertutup bagi media. Bahkan, anggota DPRD Bali yang bukan unsur pimpinan, juga tidak dizinkan masuk ke ruangan rapat. Pantauan, ada salah satu anggota Dewan yang hendak masuk, tapi terpaksa keluar lagi, karena tidak ada kapasitas sebagai unsur pimpinan.
Seusai rapat ‘darurat’, unsur Pimpinan Dewan dan pejbat Pemprov Bali langsung me-ninggalkan Gedung DPRD Bali. Mereka rata-rata keluar dengan raut wajah agak tegang. Hasil pertemuan juga dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan ke media. Karenanya, tak satu pun unsur Pimpinan Dewan mau buka suara soal hasil rapat ‘darurat’ pembahasan masalah bansos tersebut.
”Jangan tanya saya, ini sudah instruksi pimpinan tidak boleh ada yang bicarakan masalah bansos ke media,” tegas salah satu unsur Pimpinan Dewan sembari meminta dengan sangat agar namanya tidak ditulis di koran.
Namun demikian, sumber tadi memberikan sedikit bocoran, bahwa pada intinya bansos/hibah tidak bisa cair kalau Pergub yang sedang diverifikasi di Kemendagri tak ditandatangani mendagri. Maklum, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerima bansos/hibah harus lembaga yang berbadan hukum.
Kalau tidak ada badan hukumnya, payung hukum Pergub sebetulnya bisa dipakai dasar untuk mencairkan bansos. Namun, Pergub yang diajukan Pemprov Bali belum diteken Mendagri. “Hasil verifikasi Pergub juga belum turun dari Mendagri. Kalau pekan ini tidak ditandatangani juga, ya artinya bansos yang difasilitasi anggota Dewan akan hangus,” ujarnya.
Sekadar dicatat, bansos yang dipatok di APBD Perubahan 2015 nilainya mencapai Rp 46 miliar. Bansos sebesar itu difasilitasi 55 anggota DPRD Bali (24 orang dari Fraksi PDIP, 11 orang dari Fraksi Golkar, 8 orang dari Fraksi Demokrat, 7 orang dari Fraksi Gerindra, serta 2 orang dari NasDem, 1 orang darti Hanura, 1 orang dari PKPI, dan 1 orang dari PAN).
Kalau dana bansos tersebut batal cair, praktis akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhi-tungan Anggaran). Maka, terulanglah kejadian tahun 2013 ketika sebagian besar bansos yang difasilitasi Dewan gagal cair, karena mepetnya waktu dan menumpuk di Biro Keuangan Setda Provinsi Bali.
Terancam tidak cairnya bansos dan hibah dalam APBD Perubahan 2015 ini, kontan membuat kalangan Dewan mulai ketar-ketir. Anggota DPRD Bali yang berstatus pen-datang baru (pertama lolos melalui Pileg 2014), bisa mati kutu di daerah pemilihan (Dapil)-nya. Mereka bisa dianggap berbohong oleh rakyat, karena baru pertama kali ngurus bansos, sudah gagal cair.
“Tiyang sing bani metepuk ajak rakyat (Saya tidak berani ketemu sama rakyat), kalau bansos sampai gagal cair. Sebab, mereka pasti akan tanya bagaimana bansos-nya,” keluh salah satu anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Jumat kemarin.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan Pimpinan Dewan akan mendatangi Kemendagri di Jakarta, Rabu (28/10) depan. Tujuannya, untuk membicarakan masalah bansos agar bisa cair. Adi Wiryatama menegaskan, kalaupun nanti tidak bisa tembus Mendagri Tjahjo Kumolo, tak apa Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri atau pejabat terkait lainnya menerima mereka.
“Kita ingin ada kepastian saja (terkait pencairan bansos). Sebab, ini urusan dana besar untuk masyarakat. Kami juga berharap masyarakat bisa bersabar. Mereka yang sudah ajukan proposal (bansos), sabar dan tunggu saja dulu,” tegas poliyisi senior PDIP ini saat dikonfirmasi, Jumat kemarin.
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Pastika mengakui bahwa rapat dengan Pimpnan Dewan, Jumat siang, untuk membahas masalah bansos. “Ya, saya sendiri masih tunggu Pergub yang sekarang diproses di Kemendagri. Kalau itu sudah ada, baru bisa jalan pencairan,” tegas Pastika yang dihubungi di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar kemarin.
Mantan Kapolda Bali ini menyatakan, berkas-berkas usulan bansos masyarakat yang masuk, sudah dicicil untuk ditandatangani. “Sehingga nanti kalau sudah ada dasar hukum yang jelas, kita tidak kelabakan dalam pencairannya. Sekarang saya cicil tandatangani usulan-usulan masyarakat yang masuk,” tegas mantan Kapolda Bali yang juga penyandang ‘Asia Star 20013’ ini.
Sumber : NusaBali
