 |
| Menurut Adi Wiryatama, sikap politik yang dibangun PDIP dengan merangkul seluruh fraksi di DPRD Bali 2014-2019 itu sudah dikomunikasikan. Hanya saja, sejauh ini memang belum ada keputusan tentang jatah jabatan-jabatan di DPRD hasil Pileg 2014. “Intinya, kita sudah membangun komunikasi. Bangun kebersamaan, itulah yang penting untuk Bali,” tandas mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005 dan 2005-2010) yang dipercaya partainya menjadi Ketua DPRD Bali 2014-2019 ini. |
Sekretaris DPD PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan partainya tidak akan saklek dalam urusan bagi-bagi jabatan jabatan di DPRD Bali 2014-2019. Pihaknya akan berbagi dengan lintas fraksi dalam perebutan jabatan ketua komisi di Dewan. “Kita akan bangun kebersamaan dengan lintas fraksi di Dewan,” ujar Adi Wiryatama di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali, Jalan Cok Agung Tresna Denpasar, Minggu (5/10.
Menurut Adi Wiryatama, sikap politik yang dibangun PDIP dengan merangkul seluruh fraksi di DPRD Bali 2014-2019 itu sudah dikomunikasikan. Hanya saja, sejauh ini memang belum ada keputusan tentang jatah jabatan-jabatan di DPRD hasil Pileg 2014. “Intinya, kita sudah membangun komunikasi. Bangun kebersamaan, itulah yang penting untuk Bali,” tandas mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005 dan 2005-2010) yang dipercaya partainya menjadi Ketua DPRD Bali 2014-2019 ini.
Ketua DPD PDIP Bali, AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat, juga senada dengan Adi Wiryatama. Menurut Cok Rat, jabatan ketua komisi tidak begitu penting dan jadi rebutan utama di DPRD Bali. “Siapa saja bisa dan layak jadi ketua komisi. Jangan diperebutkan,” ujar Cok Rat.
Menurut Cok Rat, selama ini komunikasi lintas fraksi selalu terjaga dalam urusan bagi-bagi kekuasaan di DPRD Bali. “Saat saya pimpin DPRD Bali juga sama, kalau saya minta, jalan kok. Kekompakan selama ini jalan. Seharusnya, sekarang juga begitu. Bangunlah kekompakan untuk Bali,” tandas mantan Ketua DPRD Bali 2009-2014 yang dalam Pileg 2014 lolos ke kursi DPD RI 2014-2019 ini. Sementara itu, bocoran yang diperoleh dari satu anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Minggu kemarin, partainya sudah siap melepas satu jatah ketua komisi ke parpol lain. Jatah yang akan dilepas itu adalah Ketua Komisi III DPRD Bali (membidangi masalah pembantunan, energi, dan lingkungan).
Menurut dia, jatah Ketua Komisi III DPRD Bali 2014-2019 nantinya akan diberikan PDIP kepada Fraksi Demokrat. Kalau benar, ini praktis akan mengulang sejarah DPRD Bali 2009-2014 lalu, ketika PDIP memberikan satu kursi Ketua Komisi II kepada Fraksi Demokrat.
Jabatan Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014 kala itu kemudian dipercayakan kepada Gusti Rai Putrayasa (anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali Dapil Badung). Setelah Rai Putrayasa meninggal dunia, jabatan Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014 beralih ke Ni Putu Tutik Kusuma Wardani (anggota Fraksi Demokrat Dapil Buleleng). Sedangkan Fraksi PDIP kala itu memborong tiga jabatan ketua komisi DPRD Bali 2009-2014, yakni Ketua Komisi I (dipegang Made Arjaya/Dapil Denpasar), Ketua Komisi III (Putu Agus Suradnyana/Dapil Buleleng), dan Ketua Komisi IV (Nyoman Parta/Dapil Gianyar).
Selain itu, Fraksi PDIP juga mendapat jatah Ketua DPRD Bali 2009-2014 yang dipegang Cok Rat, serta Ketua Badan Legislasi (Baleg) yang sempat dipegang Made Sudana dari Dapil Tabanan, dan Badan Kehormatan (BK) yang sempat dipegang Gede Sudarma dari Dapil Karangasem.
Kini, dalam DPRD Bali 2014-2019, Fraksi PDIP awalnya ngotot ingin sapu bersih seluruh jabatan ketua komisi, selain juga telah kebagianb jatah Ketua Dewan yang dipercayakan kepada Adi Wiryatama. Menurut Bendahara DPD PDIP yang mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014, Ketut Tama Tenaya, skenario aksi borong jabatan pun sudah disusun partainya.
Menurut Tama Tenaya, dalam skenario tersebut, dirinya yang berasal dari Fraksi PDIP Dapil Badung bakal menduduki jabatan Ketua Komisi I DPRD Bali 2014-2019. Sedangkan jabatan Ketua Komisi II DPRD Bali 2014-2019 disiapkan untuk Gede Kusumaputra (anggota Fraksi PDIP Dapil Buleleng). Sementara jabatan Ketua Komisi III DPRD Bali 2014-2019 disediakan untuk Ketut Kariyasa Adnyana (juga anggota Fraksi PDIP Dapil Buleleng). Sebaliknya, jabatan Ketua Komisi IV DPRD Bali 2014-2019 disediakan untuk Ni Made Sumiati (anggota Fraksi PDIP Dapil Karangasem).
Dikonfirmasi secara terpisah, Minggu kemarin, Ketua Bappilu DPD Demokrat Bali, Nengah Tamba, mengatakan jabatan di DPRD Bali memang tidak bisa disapu bersih oleh fraksi tertentu. “Harus merata dan dibagi-bagikan. Jangan sampai di Bali terjadi seperti di Jakarta. Ya, kekompakan harus dijaga. Urusan partai taruh di saku dulu,” ujar Nengah Tamba yang mantan Ketua Fraksi Demlkrat DPRD Bali 2009-2014.
sumber : NusaBali
