 |
| Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat untuk turut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang prorakyat. "Segera bentuk tim untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi program-program prorakyat dan buatkan nama agar tim tersebut jelas," katanya saat memimpin rapat dengan jajaran SKPD Pemprov Bali di Denpasar, Selasa. |
DPRD Gianyar Usulkan Pencopotan Kepala SKPD
Gianyar - Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar, Bali, mengusulkan pencopotan kepala satuan kerja perangkat daerah yang tidak mampu menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Jika dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Bupati kemudian Kepala SKPD yang bersangkutan tidak mampu melakukan penyempurnaan kelemahan atau penyimpangan, maka kami merekomendasikan Bupati untuk mempertimbangkan pencopotan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Togog saat membacakan usulan dan saran terkait dengan LKPJ Bupati Gianyar tahun 2003, Selasa.
Selain itu, dia mendesak Bupati memerintahkan jajarannya agar menindaklanjuti hasil temuan BPK.
Dalam sidang paripurna itu, DPRD mengusulkan agar semua penyelenggara pemerintahan bekerja keras agar meraih opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).
"Untuk mewujudkan hal tersebut peran Inspektorat agar dioptimalkan dan Bupati agar segera mewujudkan sistem penatausahaan aset daerah sudah barang tentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan didukung oleh SDM yang mumpuni," kata Togog.
Ia meminta aset yang harus ditata adalah rumah pemotongan hewan di Desa Temesi.
"Rekomendasi tersebut kami jadikan bahan masukan dan akan kami perhatikan dengan sungguh sungguh," kata Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata.
Bupati juga mengungkapkan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksankan dalam Tahun Anggaran 2013, belum sepenuhnya tercapai.
Menurut dia, ada beberapa program baru yang dibuat dan tentunya memerlukan waktu untuk menuntaskannya.
Pastika Minta SKPD Awasi Program Prorakyat
Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat untuk turut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang prorakyat.
"Segera bentuk tim untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi program-program prorakyat dan buatkan nama agar tim tersebut jelas," katanya saat memimpin rapat dengan jajaran SKPD Pemprov Bali di Denpasar, Selasa.
Pastika yang juga didampingi oleh Wagub Bali Ketut Sudikerta dan Sekda Cok Pemayun juga mengingatkan para kepala SKPD agar tidak lengah meskipun secara data makro kesejahteraan Bali sudah baik.
Kendati demikian, dia menilai masih banyak hal yang perlu dievaluasi, diawasi, dan dimantapkan sehingga tingkat kemiskinan masyarakat Bali benar-benar berkurang.
"Tidak bisa hanya mengandalkan BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) saja, tetapi kita harus bekerja bersama untuk kesejahteraan masyarakat Bali," ucapnya.
Terkait dengan nama tim pengawas itu, Pastika memberikan nama sementara "Unit Kerja Gubernur Percepatan Pembangunan Bali Mandara".
Ia pun meminta para staf ahli maupun asisten untuk menyempurnakan nama tersebut.
Di sisi lain, sehubungan dengan pra-Musrenbangnas yang telah berlangsung, dia juga mengimbau SKPD untuk mengawal dan memonitor, baik itu masalah infrastruktur maupun pelayanan kesehatan, serta tetap menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pihak pusat.
Pada akhir rapat, Pastika pun mengingatkan SKPD agar kooperatif dan responsif mengenai dana hibah dan bantuan sosial yang sudah cair.
"Hal itu untuk persiapan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan tolong tetap berkoordinasi serta menyampaikan kendala-kendala yang dialami agar dengan cepat bisa diatasi bersama," kata mantan Kapolda Bali itu.
sumber : antarabali
