 |
| I Made Sudja M Sos terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali 2013-2017. (Memotong Tumpeng) |
DENPASAR - I Made Sudja M Sos terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali 2013-2017, menggantikan posisi I Wayan Sudja. Penetapan Made Sudja---yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama BPD Bali---ini disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) BPD Bali di Kantor Pusat BPD, Niti Mandala Denpasar, Senin (25/11).
Selain posisi Dirut BPD Bali yang dipercayakan kepada Made Sudja, dalam RUPS LB kemarin juga ditetapkan empat Direksi BPD Bali lainnya. I Wayan Sudjana ditunjuk sebagai Direktur Operasional BPD Bali, menggantikan pejabat sebelumnya I Gusti Made Ari Suyana. Wayan Sudjana sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI ) dan Anti Fraud BPD Bali. Sedangkan I Gusti Ngurah Agustana Dharianta Mandala ditunjuk sebagai Direktur Kredit BPD Bali, menggantikan I Nyoman Sudarya. IGN Agustina Dharianta Mandala sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang BPD Tabanan. Sementara, Ni Nyoman Suryaningsih ditetapkan sebagai Direktur Binis Non Kredit BPD Bali melalui RUPS, Senin kemarin. Nyoman Suryaningsih dipercaya menggantikan I Gusti Ngurah Karmana. Jabatan terakhir Nyoman Suryaningsih sebelumnya adalah Kepala Divisi Dana dan Jasa BPD Bali. Sebaliknya, I Made Subaga Wirya ditunjuk menjadi Direktur Kepatuhan BPD Bali, menggantikan Made Gde Sudarma Santosa.
Made Subaga Wirya merupakan pensiunan Bank Indonesia (BI) dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan BI Bandar Lampung. Made Sudja dan kawan-kawan terpilih menjadi Direksi BPD Bali yang baru, setelah dinyatakan lolos fit and proper test yang dilakukan BI. Kemudian, nama mereka ditetapkan menduduki jabatannya masing-masing melalui RUPS LB BPD Bali, yang digelar Senin siang sekitar pukul 13.00 Wita. Dalam fit and proper test, mereka menyingkirkan 5 kandidat Direksi BPD Bali lainnya yang sebelumnya juga masuk 10 besar. Mereka yang tersisih itu masing-masing AA Dewi Indrayati (kandidat yang Kepala Divisi Manajmen Risiko BPD Bali), I Made Wiwarta (Kepala Divisi SDM BPD Bali), I Nyoman Muliasa (mantan Kepala Divisi Umum BPD Bali), Dewa Nym Sosiawan (mantan Kepala Divisi SKAI BPD Bali), dan I Gusti Bagus Mahaputra (Kepala BPD Cabang Renon, Denpasar). “Made Sudja dinyatakan lulus penuh dalam fit and proper tes BI sebagai Dirut BPD Bali.
Sekarang (kemarin) di RUPS LB ini istilahnya dia dialihfungsikan dari jabatan Komisaris Utama ke Direktur Utama BPD Bali,” ungkap Bupati Badung AA Gde Agung, selaku pemegang Saham Pengendali BPD Bali seusai RUPS LB, Senin kemarin. Bupati Gde Agung menegaskan, penunjukan Made Sudja sebagai Dirut BPD Bali karena berdasarkan hasil fit and proper test, dianggap paling layak menduduki kursi tersebut. “Sedangkan empat figur lainnya yang lulus fit and proper test memenuhi syarat sebagai Direktur BPD Bali,” imbuh Gde Agung sembari menyebut, acara serah terima jabatan (Sertijab) pejabat lama ke pejabat baru akan dilakukan di Kantor BPD Bali, Selasa (26/11) pagi ini. Dalam RUPS LB kemarin, juga dibahas mengenai figur yang akan menggantikan Made Sudja sebagai Komisaris Utama BPD Bali. RUPS LB mengusulkan I Ketut Nur Cahya sebagai calon Komisaris Utama BPD Bali. “Berkaitan dengan posisi Komisaris Utama karena Made Sudja dialihfungsikan ke Dirut BPD Bali, maka RUPS memutuskan untuk mengusulkan Ketut Nur Cahya sebagai penggantinya. Nanti akan diproses BI,” papar Gde Agung dalam RUPS LB BPD Balui kemarin yang hanya dihadiri tiga kepala daerah, yakni Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Klungkung Tjokorda Gede Agung, dan Bupati Badung sendiri.
Dikonfirmasi seusai RUPS LB, Made Sudja menyatakan ada sejumlah langkah yang akan dilakukan dalam kepemimpinannya selaku Dirut BPD Bali 4 tahun ke depabn. Perogram yang akan dilakukannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. “Sejumlah hal yang penting dilakukan di antaranya mempertankan kelembagaan, kemudian bagaimana BPD Bali tetap menjadi agen pembangunan daerah, serta melakukan pelayanan secara maksimal di tahun 2014,” ujar Made Sudja. Sementara itu, dalam RUPS LB BPD Bali yang dipimpin Bupati Gde Agung, Senin kemarin, disepakati untuk menerima penambahan penyertaan modal (saham) dari Pemkab/Pemkot se-Bali. Pemkab Badung sendiri sudah pastikan tambah modal Rp 100 miliar lagi, sementara Pemkab Buleleng tambah modal sebesar Rp 7,1 miliar, sedangkan Pemkab Tabanan tambah modal Rp 4 miliar. Selain itu, direncanakan akan ada penambahan modal dari Pemkot Denpasar dan Pemkab Bangli. Dengan adanya penambahan modal tersebut, kata Bupati Gde Agung, maka jumlah penyertaan modal di BPD Bali sebesar Rp 753,126 miliar. “Untuk menjadi Rp 1 triliun, sepertinya selangkah dua langkah lagi terpenuhi. Mudah-mudahan nanti terpenuhi pada 2014, karena Badung juga akan nambah modal,” tegas Bupati dari Puri Agung Mengwi ini.
Pemkab Badung sendiri, sebagaimana diberitakan, ancang-ancang untuk menambah suntikan modal lagi ke BPD Bali sebesar Rp 500 miliar. Adalah Made Sudja yang sebelumnya menyampaikan rencana tambahan penyertaan modal pemkab Badung Rp 500 miliar ini , Senin (18/11) lalu. Menurut Made Sudja, tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar atau Rp 0,5 triliun ini rencananya akan disetorkan Pemkab Badung dalam dua kali tahapan. Pertama, disetor sebesar Rp 100 miliar pada November 2013 ini. Sedangkan sisanya sebesar Rp 400 miliar akan disetorkan Pemkab Badung pada kurun Juni-November 2014 mendatang. Dengan ditambahnya modal sebesar Rp 500 miliar ini, menurut Made Sudja, Pemkab Badung dipastikan untuk sementara akan menjadi ‘raja’ kepemilikan saham BPD Bali. Apalagi, Pemprov Bali yang dalam setahun terakhir berada di posisi kedua kepemilikan saham BPD, belum ada kepastian penambahan modalnya. Selama setahun terakhir, dengan akumulasi penyertaan modal 236,6 miliar, Pemkab Badung sudagh jadi pemegang saham mayoritas BPD Bali yakni 38,41 persen.
Sedangkan Pemprov Bali berada di peringkat kedua dengan 33 persen saham BPD. “Dengan tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, maka saham Pemkab Badung di BPD akan menjadi total 736,6 miliar. Badung berada di posisi teratas dalam penguasaan saham, disusul Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, Pemkab Karangasem, Pemkab Tabanan, Pemkab Gianyar, Pemkab Jembrana, Pemkab Klungkung, dan terkecil Pemkab Bangli,” paparnya.
sumber : NusaBali
