 |
| Berdasarkan fakta berita tentang Penyampaian Visi dan Misi Cagub "PAS" telah ditemukan ketidakberimbangan sumber berita, karena dalam berita tersebut hanya menyampaikan visi misi paket "PAS" saja, padahal pada saat peristiwa itu terjadi, berlangsung penyampaian visi misi dari 2 pasangan cagub, yakni, paket "PAS" dan Pastika-Sudikerta (Pasti-Kerta). |
"Kami memutuskan pemberian sanksi ini dalam rapat pleno dengan berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta pemberitaan, surat aduan, serta data hasil monitoring KPID yang disesuaikan dengan ketentuan hukum penyiaran," kata Ketua KPID Bali Komang Suarsana, di Denpasar, Rabu.
Ia menyebut pemberian sanksi terkait berita Bali TV pada program Seputar Bali yang dinilai tidak berimbang, khususnya saat memberitakan penyampaian visi dan misi Cagub/Cawagub Bali Puspayoga-Sukrawan (PAS) yang diusung PDIP. Bali TV juga telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012, pasal 40 tentang Prinsip-Prinsip Jurnalistik.
"Peristiwa tersebut terjadi di ruang publik, menyangkut kepentingan publik dan berpengaruh kepada kehidupan publik sehingga menjadi peristiwa penting bagi publik yang bernilai berita dan wajib diberitakan oleh media massa termasuk lembaga penyiaran sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Berdasarkan fakta berita tentang Penyampaian Visi dan Misi Cagub "PAS" telah ditemukan ketidakberimbangan sumber berita, karena dalam berita tersebut hanya menyampaikan visi misi paket "PAS" saja, padahal pada saat peristiwa itu terjadi, berlangsung penyampaian visi misi dari 2 pasangan cagub, yakni, paket "PAS" dan Pastika-Sudikerta (Pasti-Kerta).
"Berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik, khususnya tentang keberimbangan (cover both side), media atau wartawan wajib menyiarkan berita yang bersumber dari ke dua sisi dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa penyampaian visi misi tersebut," jelasnya.
Suarsana mengatakan KPID Bali memutuskan memberikan sanksi pemberhentian siaran sementara kepada Bali TV, sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 poin b, P3SPS /2012. "Kami harapkan keputusan KPID bisa dihormati dan dilaksanakan," tegasnya. (LHS)
sumber : Antara Bali
