Menyingkap Berita Tanpa Ditutup Tutupi
Home » , » PAS Tekan KPU, Kapolda Tolak Tudingan Pengamanan Berlebihan

PAS Tekan KPU, Kapolda Tolak Tudingan Pengamanan Berlebihan

Written By Dre@ming Post on Rabu, 22 Mei 2013 | 12:44:00 AM

Kubu PAS Tekan KPU Buleleng

Kapolda Irjen Pol. Arif Wachyunadi (tengah) didampingi istri, Ny. Tanti Arif Wachyunadi, dan Wakapolda Brigjen Pol. Ketut Untung Yoga (kiri)
Seratusan massa yang dipimpin sejumlah pentolan PDIP---partai pengusung PAS (AA Puspayoga-Dewa Sukrawan)---datangi Kantor KPU dan Panwaslu Buleleng, Selasa (21/5) pagi. Mereka tekan KPU dan Panwaslu untuk gelar coblosan ulang Pilgub Bali 2013 di Buleleng, karena dinilai terjadi banyak kecurangan. Sementara, kubu Pasti-Kerta (Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta) tegaskan kecurangan itu bukan di pihaknya, tapi potensial dilakukan pihak penguasa kabupaten.

Massa yang dipimpin Sekretaris DPC PDIP Buleleng Gede Supriatna bersama kader elite Banteng lainnya seperti Mangku Budiasa, Made Teja, dan Kadek Setiawan awalnya bergerak ke Kantor KPU di Jalan Ahmnad Yani Singaraja sekitar pukul 09.00 Wita. Aksi mereka mendapat kawalan ketat satu pelton pasukan Dalmas Polres Buleleng dan personel Brimob, diback up TNI. Namun, massa pendukung PAS tidak diizinkan masuk ke Kantor KPU. Petugas hanya mengizinkan perwakilan mereka bertemu Ketua KPU Buleleng, Kadek Cita Ardana Yudi, yakni kuartet Gede Supriatna, Mangku Budiasa, Made Teja, Kadek Setiawan. Di luar gedung, massa dilarang masuk tuding kinerja KPU dan Panwaslu tidak profesional, penuh rekayasa, hingga timbul banyak pelanggaran.

”KPU dan Panwaslu tidak becus, kami tuntut lakukan coblosan ulang. Jangan di Bungkulan (TPS 3 Desa Bungkuland) saja, di Desa Banyuseri (Kecamatan Banjar) juga harus dilakukan coblos ulang,” teriak massa PAS. Sedangkan perwakilan massa, melalui Mangku Budiasa, menyampaikan pernyataan sikapnya kepada KPU Buleleng. Mereka menilai timbulnya pelanggaran dalam proses Pilgub akibat ketidakpatuhan penyelenggara dan peserta terhadap ketentuan. Mereka juga menuding adanya indikasi money politics yang dilakukan secara massif agar mendukung salah satu kandidat. ”Seperti bagi-bagi sembako di Desa Banyuseri. Bahkan, saat pencoblosan, sejumlah saksi dan relawan nyata-nyata menggunakan alat peraga yang memuat gambar dan nomor salah satu kandidat dan secara terang-terangan dipampang di wajah seorang saksi di TPS,” papar Budiasa. ”Atas dasar tiga point itu kami mendesak agar dilakukan pemilihan ulang di Kabupaten Buleleng dan atau setidaknya pada TPS-TPS yang terbukti telah melakukan pelanggaran,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua KPU Buleleng, Kadek Cita Ardana, menyatakan pihaknya menerima aspirasi tersebut. Namun, pihaknya tidak bisa melakukan coblosan ulang jika tidak ada rekomendasi dari Panwaslu. “Silakan sampaikan ke Panwaslu, kami akan ikuti regulasi yang ada,” tandas Ardana Yudi. Habis beraksi di KPU Buleleng, massa PAS lanjut bergerak ke Sekretariat Panwaslu yang lokasinya tidak jauh. Namun, Panwaslu meminta mereka menyampaikan laporan secara resmi jika ditemukan dugaan pelanggaran. “Nanti kami pasti akan sikapi jika ada laporan resmi,” tegas Ketua Panwaslu Buleleng, Ni Ketut Ariyani. Di sisi lain, Koalisi Bali Mandara selaku pengusung Pasti-Kerta tegaskan mereka tidak ada melakukan kecurangan. Ketua Tim Pemenangan Pasti-Kerta Wilayah Buleleng, Nyoman Sugawa Korry, menyatakan secara logika, potensi yang mungkin melakukan kecurangan justru pihak-pihak yang berkuasa. Penguasa dianggap berpotensi lakukan kecurangan, karena memiliki aparat secara struktural mulai dari kepala desa/luarah, camat, hingga pimpinan teratas.

“Secara logika, potensi kecurangan itu hanya bisa lakukan oleh mereka yang berkuasa. Pengalaman kami saat Pilkada Buleleng 2007 juga demikian. Nah, di Buleleng ini kan masyarakat sudah tahu, siapa yang berkuasa,” tandas Sugawa Korry yang mantan Caklon Bupati (Cabup) dari Golkar da Pilkada Buleleng 2007 secara terpisah di Singaraja, Selasa kemarin. Sugawa Korry menegaskan, Koalisi Bali Mandara tidak pernah lakukan kecurangan, karena sejak awal pengusung Pasti-Kerta menghendaki Pilgub Bali 2013 melahirkan pemimpin yang berkualitas dengan kemenangan secara ksatria. “Masyarakat sudah semakin dewasa dalam menentukan pemimpin Bali. Kita harapkan masyarakat jangan mudah terprovokasi. Mari kita hargai dan hormati keputusan KPU,” sambung Ketua DPC Gerindra Buleleng, Jro Nyoman Ray Yusha, yang kemarin mendampingi Sugawa Korry. Pihak Koalisi Bali Mandara juga mengapresiasi pilihan masyarakat Buleleng, yang dianggap sudah mempu melahirkan pemimpin yang berkualitas.

“Kami menyampaikan terimakasih yang tinggi kepada tim, relawan, simpatisan, dan seluruh masyarakat atas partisipasinya dalam Pilgub 2013 ini. Masyarakt sudah mampu melahirkan pemimpin milik rakyat Bali, bukan milik satu golongan atau kelompok,” tegas Sugawa Korry yang notabene Ketua DPD II Golkar Buleleng. Sementara itu, LSM Bali Integritas pimpinan, Nyoman Mardika, yang anggota KPI Bali, menyatakan Pilgub 2013 belum sepenuhnya mencerminkan asas jurdil. Versi Mardika, pihaknya mendapat laporan dari kubu PAS tentang banyaknya pelanggaran dalam Pilgub ini. “Kami menerima laporan dari tim PAS soal ada indikasi penggelembungan suara,” ujar Mardika dalam keterangan persnya di Denpasar, Selasa kemarin. Sejumlah temuan yang disebut pelanggaran oleh Mardika terjadi di Desa Serangan, Denpasar Selatan, berupa kasus money politics dan intimidasi “Pelapornya adalah Pak Sukarma, akibatnya PAS kalah,” katanya sembari menyebut kasus serupa juga terjadi di Karangasem dan Tabanan. Untuk itu, pihaknya meminta ada hitung ulang khususnya di wilayah Tabanan. “Kami menantang penghitungan ulang di Tabanan, karena di sana ada indikasi penggelembungan suara, ada pula suara hilang,” kata Mardika. Apa langkah hokumnya? “Untuk sementara, belum ada rencana ke ranah hukum,” jawabnya. Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya sangat menyayangkan pernyataan Bali Integritas pimpinan Nyoman Mardika, yang notabene Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bali.

Arjaya tuding pernyataan Mardika ini hanya memperkeruh suasana. "Saya juga menyayangkan kapasitas Mardika. Kok baru muncul Bali Integritas dan malah hanya memihak satu kandidat saja? Saya sebagai wakil rakyat ingin Pilgub Bali ini jangan ditingkahi pernyataan memihak yang memancing keributan dan tidak kondusifnya Bali," pinta Arjaya, Selasa kemarin. Politisi PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan ini justru mempertanyakan kapasitas Mardika. "Apa kapasitasnya? Sebaiknya mundur saja dulu dari keanggotaan KPI Bali, baru membuat pernyataan. KPI ini lembaga independen, tapi oknumnya tidak independen. Ada apa ini?" tanya Arjaya. Arjaya mengaku mendukung pernyataan Ketua DPRD Bali yang notabene Ketua DPD PDIP Bali, AA Oka Ratmadi alias Cok Rat, yang meminta semua pihak tidak memancing situasi keruh selama proses penghitungan suara hasil Pilgub. "Kami mendukung pernyataan ketua kami (Cok Rat). Beliau yang kader PDIP saja memberikan pernyataan adem dan kondusif. Kok Bali Integritas malah kayak begini pernyataannya? Ini akan menjadi bumerang kalau kedua kubu mengeluarkan pernyataan masing-masing. Jangan korbankan Bali-lah," Arjaya mengingatkan.

Kapolda Tolak Tudingan Pengamanan Berlebihan

Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Arif Wachyunadi menolak tudingan sejumlah pihak mengenai pengamanan pemilihan kepala daerah berlebihan dengan melibatkan sejumlah personel dari Polda Jawa Timur dan Mabes Polri.

"Tidak ada yang berlebihan. Semua berjalan sesuai standar pengamanan demi situasi dan kondisi di Bali tetap kondusif," katanya di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Selasa.

Ia juga mengingatkan masyarakat di Pulau Dewata itu tidak menghiraukan pesan singkat (SMS) bernada provokatif yang bisa mengacaukan situasi keamanan. "Kalau ada SMS seperti itu, hapus saja," katanya.

Kapolda juga menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk membantu menjaga keamanan kotak dan surat suara hasil pemungutan suara Pilkada Bali 2013, Rabu (15/5) lalu, di setiap kabupaten/kota.

Kedatangan jenderal polisi bintang dua di kabupaten paling utara Pulau Bali itu selain untuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran personel Polda Jatim dan aparat TNI, juga untuk memantau pengamanan logistik pilkada.

Arif meminta semua pihak menaati keputusan KPU dan Panwaslu Bali terkait pencoblosan ulang di TPS 3 Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Rabu (22/5) mulai pukul 07.00 Wita. 



sumber : antarabali, NusaBali
Share this article :

Menuju Bali I 2018

Visitors Today

Recent Post

Popular Posts

Hot Post

Gunung Agung Status Awas, Area Steril 12 Km, Pengungsi Diperkirakan 100 Ribu Orang

Bupati Mas Sumantri saat kunjungi warganya yang mengungsi di Buleleng (kiri). Walikota IB Rai Mantra saat mengunjungi pengungsi di kawasan...

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Bali - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen