 |
| "Bagi saya, ini bukan hanya kontrak politik, tapi kontrak sekala dan niskala. Makna terpenting dari kontrak ini adalah tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Bali, NKRI, dan kemanusiaan," ujar Pastika, kandidat incumbent yang masih menjabat Gubernur Bali. "Kami bertekad bersama-sama masyarakat Bali untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam kontrak politik ini. Kami sangat siap, apalagi yang terkandung di dalamnya juga hampir sama dengan program-program Bali Mandara Jilid II yang sudah selesai kami susun," imbuh mantan Kapolda Bali dan Kalakhar BNN kelahiran Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini |
Peristiwa bersejarah terjadi ketika pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Cagub-Cawagub yang diusung Koalisi Bali Mandara) tandatangani kontrak politik dengan Koalisi Mayarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) dan kalangan sulinggih, Jumat (12/4) pagi. Ini untuk kali pertama di Indonesia calon kepala daerah teken kontrak politik dengan masyarakat dari berbagai eksponen.
Penandatanganan kontrak politik berisi 24 item antara pasangan Mangku Pastika-Sudikerta alias Pasti-Kerta dengan KMPB dan sulinggih tersebut dilaksanakan di Hotel Inna Bali, Jalan Veteran Denpasar, Jumat pagi sekitar pukul 07.30 Wita. Dari kubu Pasti-Kerta, yang membubuhkan tandatangan langsung Cagub Mangku Pastika dan Cawagub Sudikerta. Sedangkan 5 fungsionaris KMPB yang membubuhkan tandatangan masing-masing Putu Wirata Dwikora (Ketua),Wayan Suyadnya (Sekretaris), akademisi Unud Prof Dr dr Made Bakta (Penasihat), akademisi Universitas Ngurah Rai Prof Dr Cokorda Gede Atmaja Karang SH (Penasihat), dan Senator Wayan Sudirta (Penasihat).
Penandatanganan kontrak politik Cagub-Cawagub kemarin disaksikan Sulinggih Sarwa Sadaka (semua unsur) dan dua Bhiku Buddha. Ketua PHDI Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana juga hadir menyaksikan bersama Ketua Sabha Pandhita PHDI Pusat Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar Arimbawa, serta Made Arjaya (Ketua Komisi I DPRD Bali), Nyoman Kenak (Generasi Muda MGPSSR), Gusti Kade Sutawa (pentolan Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali). Saat acara penandatanganan kontrak politik kemarin, kubu Pasti-Kerta menghadirkan pula Ketua Relawan Forum Bali Mandara Ketut Ngastawa, bersama petinggi parpol pengusung seperti Ketua I DPD Demokrat Bali Nengah Pringgo, Ketua DPD PNBKI Made Darma, hingga Ketua Komisi II DPRD Bali dari Fraksi Demokrat Ni Putu Tutik Kusumawardani.
Acara yang berlangsung singkat dan sederhana ini diawali dengan pembacaan naskah kontrak politik oleh Made Dewantara Endrawan dari pihak KMPB, dilanjutkan penandatanganan kontrak. Ada 24 item subsatansi dalam kontrak politik yang ditandatangani kemarin dan nantinya wajib dilaksanakan Pasti-Kerta jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali melalui Pilgub, 15 Mei 2013. Ke-24 butir yang sebelumnya telah menjadi kesepakatan antara KMPB dan Pasti-Kerta. Di antaranya, memperjuangkan status Otonomi Khusus atau Istimewa bagi Provinsi Bali, menjalankan Perda No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi, perjuangan menyelamatkan dan memasukkan Bahasa Aksara Bali dalam kurikulum pelajaran sekolah, melindungi tanah adat dan tanah ayahan desa dengan anggaran keuangan daerah, mengalokasikan pembangunan merata di Bali berbasis anggaran secara adil, menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan upah minimum regional (UMR), fasilitasi para Kepala Dusun (Kadus) untuk bisa tingkatkan pelayanan, melaksanakan pengobatan gratis bagi seluruh warga miskin di ruang Kelas III Rumah Sakit, hingga memberikan fasilitas layanan kesehatan maksimal kepada sulinggih, pamangku, dan pinandhita tanpa pengecualian. (Lihat Boks).
Ketua KMPB, Wirata Dwikora, mengatakan peristiwa kemarin pagi sebagai peristiwa bersejarah. Pasalnya, inilah untuk kali pertama di Indonesia ada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah teken kontrak politik dengan kalangan sulinggih dan berbagai eksponen masyarakat. “Saya lihat di website, dari Zaman Weda sebenarnya kontrak politik seperti ini sudah ada. Tapi, apa yang kita laksanakan hari ini merupakan pertama kali di Indonesia di mana Cagub-Cawagub teken kontrak politik dengan sulinggih dan berbagai eksponen,” ujar Wirata Dwikora yang notabene Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat. “Selama ini, kontrak politik cenderung ke pribadi. Tapi hari ini (kemarin), kontrak politik kita adalah aspirasi masyarakat dalam beberapa kali simakrama. Kontrak politik caleg mungkin banyak, tapi untuk Cagub-Cawagub baru pertama kali ini terjadi,” lanjut Ketua Bali Corruption Watch (BCW) ini.
Menurut Wirata, substansi masalah yang disepakati dalam kontrak politik dengan Pasti-Kerta nantinya akan disampaikan ke masyarakat, serta mengajak mereka untuk bersama-sama mengawal Pasti dan Sudikerta bila kelak mereka terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. “Tapi, KMPB dalam hal ini tetap independent dan netral dalam Pilgub Bali 2013,” tandas alumnus Fakultas Pertanian Unud ini. Ditanya apakah akan ada kontrak politik antara KMPB dan sulinggih dengan pasangan AA Puspayoga-Dewa Sukrawan alias PAS (Cagub-Cawagub yang diusung PDIP-PKS), menurut Wirata, sudah ada personal dari Tim PAS mendatangi Posko KMPB. Yang datang kala itu adalah Wayan Sutena. Ketika itu, Sutena mengaku dimintai tolong menjajagi draft naskah kontrak politik yang diwacanakan KMPB. “Kita prinsipnya bisa berkontrak politik dengan kandidat mana pun, kalau ada kesepakatan tentang substansi yang notabene merupakan titipan masyarakat,” ujar Wirata. KMPB, lanjut Wirata, akan menerima bila ada pasangan yang berkomitmen untuk merealisasikan kontrak politik bila mereka terpilih.
“Bagi yang sudah kontrak, kami sosialisasikan secara obkektif ke masyarakat, sementara yang belum tentu kita sampaikan apa adanya.” Sementara itu, Cagub Mangku Pastika mengatakan penandatanganan kontrak politik kemarin bukan hanya peristiwa bersejarah, tapi merupakan kontrak yang ditandatangani sekala–niskala. "Bagi saya, ini bukan hanya kontrak politik, tapi kontrak sekala dan niskala. Makna terpenting dari kontrak ini adalah tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Bali, NKRI, dan kemanusiaan," ujar Pastika, kandidat incumbent yang masih menjabat Gubernur Bali. "Kami bertekad bersama-sama masyarakat Bali untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam kontrak politik ini. Kami sangat siap, apalagi yang terkandung di dalamnya juga hampir sama dengan program-program Bali Mandara Jilid II yang sudah selesai kami susun," imbuh mantan Kapolda Bali dan Kalakhar BNN kelahiran Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini. Pastika menyebutkan, begitu membaca butir-butir tawaran kontrak politik yang disodorkan KMPB melalui media, dirinya langsung merespons. “Saya langsung telepon Pak Putu Wirata dan Pak Wayan Sudirta, karena saya sangat setuju. Itu cita-cita saya yang juga saya programkan dalam Bali Mandara Jilid II.
Ada pengayaan beberapa hal dan aspirasi masyarakat, sehingga saya tidak ragu.” Dalam sambutannya, Pastika juga meminta KMPB nantinya ikut mengawal secara konsisten kontrak politik tersebut. "Kami meminta KMPB untuk ikut mengawal secara konsisten, karena tidak mudah juga untuk mewujudkan semuanya sendirian," kata Pastika sembari berjanji akan perjuangkan fasilitas sepeda motor bagi para Kepala Dusun (Kadus) se-Bali untuk peningkatan pelayanan.
sumber : NUSABALI
