Selasa, 23 Oktober 2012, 01:29
 |
| Hutan mangrove - ist |
Pihak PT TRB yang dihadirkan memberikan keterangan pers di Kantor Humas Pemprov Bali, Niti Mandala Denpasar kemarin adalah I Nyoman Swianta (direktur), I Nyoman Ribek (komisaris), serta dua stafnya: Werdiasa dan Wayan Heru. Sedangkan dari Pemprov Bali hadir Kepala Bappeda Tjokorda Ngurah Pemayun dan Kepala Dinas Kehutanan I Gede Nyoman Wiranatha. Namun, dalam jumpa pers kemarin, pihak Pemprov Bali hanya jadi pendengar. "Kami menghadirkan langsung pihak pengelola (investor) supaya teman-teman media jelas, serta pihak-pihak yang selama menuding dan curiga izin pengelolaan ini ada apa-apanya juga tahu kondisi sebenaarnya," ujar Tjokorda Ngurah Pemayun mengawali pertemuan kemarin.
Kemudian, Nyoman Swianta selaku Direktur PT THB membeber proses perizinan yang diperolehnya, mulai dari pengajuan persyaratan kepada Dinas Kehutanan tahun 2010 (saat itu Kedis Kehutanan dijabat Anak Agung Buana) sampai turunnya izin prinsip yang ditandatangani Gubernur Made Mangku Pastika, 27 Juni 2012. "Jadi, ini sudah dua tahun kami berproses. Izinnya bukan baru diajukan dan langsung disetujui, bukannya begitu," beber Nyoman Swianta. Dia juga buka-bukaan soal biaya yang dikeluarkan PT THB
untuk mengurus izin prinsip, supaya tidak ada kecurigaaan.
untuk mengurus izin prinsip, supaya tidak ada kecurigaaan.
Menurut Swianta, uang yang dikeluarkan hanya Rp 98 juta. “Sebenarnya, kalau biaya yang dihabiskan ini tidak seberapa dibandingkan denga rasa cinta dan keinginan kami melestarikan lingkungan,” papar investor asal kawasan pegunungan Baturiti, Tabanan ini. "Biaya yang kami keluarkan sejak awal kebanyakan untuk perjalanan saya. Sedangkan di kedinasan, kami hanya keluarkan pembayaran iuran PMBP. Itu bentuknya penerimaan negara bukan pajak yang saya setor di BRI Rp 98 juta dan langsung ke rekening pusat milik Kementerian Kehutanan. Silakan cek aliran dana ini," lanjutnya. Sedangkan di Pemprov Bali, menurut Swianta, pihak PT TRB dibebaskan dari biaya pemanfaatan 102,2 hektar Tahura, karena PT TRB memang hanya memanfaatkan. PT TRB tugasnya membersihkan, memungut sampah, dan menanam hutan bakau yang gundul.
Dalam prosesnya nanti, lanjut Swianta, akan ada kolaborasi atau kerjasama dengan Pemprov Bali. Tapi, terkait dengan kontribusi yang harus diberikan ke Pemprov Bali, itu belum dibahas karena belum ada perjanjian kolaborasi dan belum pula dibahas dengan pihak DPRD Bali. "Jadi, berikanlah kami kesempatan dulu (mengelola Tahura). Kami ini orang Bali asli, putra daerah. Dari 15 perusahaan wisata alam di Bali, hanya kami yang putra daerah," ujarnya. Swianta berjanji pihaknya akan menjaga kelestarian mangrove. "Kami bukan menyewa, bukan mengontrak, kami hanya ingin menjaga kelestarian hutan dan melindungi dalam bentuk pengelolaan. Kami tidak akan menebang pohon bakau yang sudah ada. Bahkan, kami sudah punya pembibitan untuk itu," tandas Swianta. Nah, langkah awal yang akan dilakukan jika semua izin telah dikantongi nanti adalah membersihkan sampah plastik dan menanami kembali bakau yang gundul. Dengan langkah tersebut, kata Swianta, paling tidak dapat meringankan beban keuangan Pemprov Bali yang menghabiskan Rp 400 juta untuk pemeliharaan mangrove di Tahura.
Swianta tidak memungkiri di areal yang telah mendapat izin prinsip rencananya akan dibangun fasilitas pendukung seperti 12 gazebo masing-masing ukuran 2 meter x 2 meter untuk tempat peristirahatan pengunjung, selain juga 8 restoran. Tapi, gazebo dan restoran itu bangunan knock down dari kayu dan didirikan di lahan-lahan yang tidak ditumbuhi bakau. "Makanan yang dijual juga jenis cepat saji. Kami mengerti dan tidak akan memasak di sana, demi menjaga kelestarian pohon bakau. Demikian juga dengan pengolahan limbahnya, kami sudah siapkan teknologi sehingga hasil pengolahannya sudah berupa air bersih," ungkap Swianta.
Sedangkan di kawasan yang tidak ada pohon bakaunya, kata Swianta, nantinya akan dimanfaatkan untuk sarana memancing dan kendaraan wisata air. Secara bertahap, direncanakan akan dibangun 75 unit pasraman masing-masing berukuran 6 meter x 5 meter, untuk tempat meditasi dan penelitian bagi pengunjung. "Namun, kami tegaskan akomodasi yang akan dibangun bukan dengan membabat bakau, tapi di atas lahan kering kawasan Tahura yang saat ini digunakan sebagai kandang kambing dan permukiman warga." Swianta membantah di kawasan Tahura akan dibangun vila, karena sangat tidak mungkin melihat lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kuta. "Mana mungkin kami bangun vila, karena wisatawan sudah pasti tidak dapat beristirahat dengan suara deru pesawat," ujarnya. Sementara itu, Kepala Bappeda Bali Tjokorda Ngurah Pemayun mengatakan perjalanan pengelolaan Tahura masih panjang. “Ketika kolaborasi akan jalan, pasti kami sampaikan ke DPRD Bali, seperti apa kolaborasinya. MoU dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada itu seperti apa, juga akan dilaporkan ke Dewan," ujar Tjok Pemayun.
"Pemprov Bali hanya ingin menjaga kelestarian hutan yang ada. Jadi, pihak yang memang ingin memberikan kritik, silakan lihat dulu di lapangan, baru komentar. Kami tidak ingin ini jadi polemik panjang," lanjut birokrat asal Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini. Pada kesempatan yang sama, Kadis Kehutanan Bali Nyoman Gede Wiranatha menjamin akan ada pengawasan maksimal. Jika PT TRB melanggar kesepakatan kolaborasi, izinnya bisa dicabut. "Sekarang masyarakat dan media ikut mengawasi. Ini bukan penguasaan, bukan mengkavling, tapi hak pemanfaatan. HGB (hak Guna Bangunan) juga mereka (PT THB) tidak pegang," tandas Wiranatha.
sumber : NusaBali
