Jumat, 6 Januari 2012, 08:49
 |
| ilustrasi - v/g : yan andie |
Anggota Komisi II DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Gedung DPRD Bali, Kamis (5/1), mengatakan, secara prinsip program Gerbangsadu ini idenya disetujui. “Namun, harus dikaji mendalam. Jangan terkesan jadi bantuan biasa. Secara latar belakang kami setuju,” ujarnya.
Politisi Golkar ini mengatakan, harus prioritas desa yang benar-benar miskin digarap, dan itu tidak cukup satu kali anggaran. “Jangan grasa-grusu. Dasarnya perencanaan. Miskinnya di desa dikaji, dibantu oke saja, tetapi persoalan pokoknya harus terpecahkan dengan bantuan itu. Di Karangasem ada budaya minta-minta sehingga desanya dianggap miskin. Bagaimana dengan hal itu? Kita minta Gubernur Pastika untuk presentasikan program ini ke DPRD Bali,” kata Sugawa Korry.
Sementara itu, mantan Ketua Forum Kades dan Perbekel se-Bali yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, Anak Agung Gede Gerana Putra mengatakan sepakat dengan ide Gubernur Pastika ini. Tetapi prioritas desa miskin dan adakan kajiannya. “Yang penting adil. Desa mampu diberikan juga. Karena bisa saja jadi kesenjangan kalau sampai tidak adil. Muncul kecemburuan. Harus semua desa dapat dan proporsional. Kasus dan budaya kita kan suka berebut anggaran. Desa adat baru banyak yang mekar kembali karena
berebut bantuan itu, harus hati-hati, dipikirkan,” tegas Gerana Putra.
berebut bantuan itu, harus hati-hati, dipikirkan,” tegas Gerana Putra.
Ditegaskan, Fraksi Demokrat DPRD Bali sangat salut kalau keadilan ini bisa dinikmati seluruh masyarakat. Ide seperti ini sesuai dengan semangat otonomi daerah. “Ya meskipun di Badung di daerah kami daerah pariwisata, sebaiknya ada pemerataan. Lihat potensi desa yang akan diberikan bantuan. Gubernur bisa siapkan pendampingan dengan melibatkan sarjana-sarjana dan akademisi,” usulnya.
Di sisi lain, gerakan mendukung ide eksekutif dengan Gerabangsadu ini dapat kritikan dari anggota Fraksi PDIP Gede Kusumaputra. Kata politisi asal Buleleng yang juga Sekretaris Fraksi DPRD Bali ini, jangan sampai kepala desa jadi masuk penjara karena tidak ada pendampingan. “Dana ini besar, kalau tidak benar-benar disiapkan bisa menjadi bencana. Kita wanti -wanti, sudahkah dipikirkan pendampingnya. Ide besar ini, jangan sampai membuat lubang kubur atau penjara bagi kepala desa karena tidak mampu mengelola bantuan,” kata Kusumaputra.
Seperti diketahui, rencana program unggulan Gerbangsadu Rp 1 miliar per desa miskin ini sebelumnya dicanangkan Gubernur Pastika Pastika seusai melantik pejabat Eselon II dan Eselon I di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa (3/1). Pastika menyebutkan, program ini sekaligus menindaklanjuti atau melengkapi program-program unggulan Bali Mandara yang sudah ada. Gerbangsadu Rp 1 miliar merupakan program unggulan kelima yang diluncurkan Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Pastika, setelah empat program Bali Mandara sebelumnya: Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Sitem Pertanian Terintegrasi (Simantri), dan Bali Clean and Green. “Saya menyebutnya ini (Gerbangsadu Rp 1 miliar) sebagai bagian dari empat sehat lima sempurna, setelah program JKBM, Simantri, Bedah Rumah, dan Bali Clean and Green. Nah, program Gerbangsadu ini sebagai susunya dalam empat sehat lima sempurna itu,” beber Pastika.
Hanya saja, tidak semua desa dinas di Bali yang jumlahnya mencapai 706 unit akan langsung masuk program Gerbangsadu Rp 1 miliar. Untuk tahap awal, akan dipilih lima desa di Bali sebagai proyek rintisan dalam program ini. Lima (5) desa itu akan dipilih dari yang angka kemiskinannya mencapai di atas 35 persen dan minim sumber daya manusia (SDM)-nya.
sumber : NusaBali
