Fraksi Golkar Ingatkan Pemprov Bali Puskesmas Diperbaiki, PDIP Minta Percepat RSI

Rabu, 14 September 2011, 08:19

DENPASAR - Seperti diprediksi, pemandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Selasa (13/9), akhirnya meloloskan proyek rumah sakit internasional (RSI) yang dicanangkan Gubernur Made Mangku Pastika. Bahkan, Fraksi PDIP dan Fraksi Benteng Indonesia Raya meminta pembangunan RSI agar dipercepat.

Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar kemarin, tidak jauh berbeda dengan pemberitaan sebelumnya. Empat fraksi intinya setuju dan tidak keberatan pembangunan RSI, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Dmeokrat, dan Fraksi Banteng Indonesia Raya (beranggotakan PNBKI-Gerindra). Hanya Fraksi Mandara Jaya (beranggotakan sejumlah parpol gurem) yang mempertanyakan pembangunan RSI dengan dana APBD dan dana cadangan.

Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Wayan Rawan Atmaja, mengatakan tidak keberatan pembangunan RSI. Hanya saja, saat pembacaan pandangan umum Fraksi Golkar, Rawan Atmaja sempat kecele. Pasalnya, kata-kata ‘tidak keberatan’ dalam sikap fraksi yang dibaca justru terpotong. Yang dibaca hanya unsur ‘keberatan’, sementara kata ‘tidak’ malah lenyap. “Saya tadi aneh, karena tak lihat kata ‘tidak’. Padahal, tadi
pagi sudah saya cek. Yang terbaca akhirnya ‘keberatan pembangunan RSI’. Saya sudah sampaikan ke Pimpinan Dewan bahwa Fraksi Golkar intinya tidak keberatan pembangunan RSI,” ujar Rawan Atmaja seusai membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar. Bahkan, Fraksi Golkar langsung menggelar jumpa pers di Gedung Dewan, seusai sidang paripurna kemarin. Kepada pers, Fraksi Golkar menegaskan mereka tidak keberatan pembangunan RSI, asalkan jelas pihak yang diajak melakukan kerjasama, dipertegas dengan MoU.

“Menyangkut anggaran, pengelolaan, dan penyerataan modal dalam RSI, pihak yang diajak kerjasama harus jelas,” terang Ketua Fraksi Golkar, Wayan Gunawan, yang dalam jumpa pers kemarin didampingi tiga anggotanya: Nyoman Sugawa Korry, Ida Bagus Gede Udiyana, dan Cokorda Gede Budi Suryawan alias CBS. Selain itu, studi kelayakan RSI juga harus jelas dulu. “Kalau sudah jelas feasibility study (studi kelayakan)-nya, barulah bisa dibangun rumah sakit internasional itu. Nah, feasibility studinya akan kita lihat dulu nanti. Kita dari Fraksi Golkar bukannya menolak,” sambung Sugawa Korry. Di samping membangun RSI, Fraksi Golkar juga mengingatkan Pemprov Bali agar Puskesmas dan beberapa RSUD di daerah kabupaten diperbaiki.

Fraksi Demokrat DPRD Bali juga senada dengan Fraksi Golkar soal RSI. Dalam pembandangan umum yang dibacakan juru bicaranya, Wayan Adnyana, Fraksi Demokrat intinya tidak menolak RSI. Hanya, Fraksi Demokrat meminta agar dikaji dulu masalah penggunaan dana cadangan untuk membeli peralatan RSI ini. Apalagi, RSI belum dibangun. Sebaliknya, Fraksi PDIP selaku pemegang suara mayoritas dan Fraksi Banteng Indonesia Raya DPRD Bali, mendukung penuh pembangunan RSI. Bahkan, kedua fraksi ini meminta pembangunan RSI agar dipercepat. “Bagi kami, pembangunan RSI di Bali sudah harga mati,” tegas juru bicara Fraksi Benteng Indonesia Raya, Wayan Pinta Yadia, dalam pemandangan umumnya. RSI diharapkan bisa jadi ikon internasional bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Fraksi PDIP sendiri, melalui juru bicaranya, Dewa Nyoman Rai Adi, meminta Gubernur Pastika mempercepat pembangunannya RSI, dengan segera mensosialisasikan program ini ke masyarakat. Bagi Fraksi PDIP, RSI ini bisa diharapkan menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD) Bali ke depan.

Menyikapi pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bali, Gubernur Pastika berjanji kerjasama dan MoU terkait RSI akan dilaksanakan dengan profesional. “Ya jelas kita akan perhatian kerjasama itu. Tadi, fraksi-fraksi intinya kan sudah sependapat. Ingatlah, masalah feasibility study RSI sudah juga dibahas dan disetujui saat dalam rapat gabungan,” jelas Pastika sembari menyebut, kerjasama dengan pihak ketiga melalui tender yang jelas. Ditegaskan Pastika, Pemprov Bali menyiapkan lahan untuk pembangunan RSI ini, agar aset tanah yang dimiliki pemerintah tidak telantar. Soalnya, selain memerlukan tenaga, juga perlu anggaran untuk menjaga dan memelihara aset tanah tersebut.

Pastika menjamin anggaran APBD tidak akan terpengaruh dengan pembangunan RSI. Terkait usulan Fraksi Golkar agar pemerintah memperbaiki Puskesmas, menurut Pastika, hal ini akan diperhatikan. “Pemprov tetap akan membantu Puskesmas, meskipun sebenarnya itu tanggung jawab kabupaten,” tandas Pastika. “Kalau soal Puskesmas lebih didahulukan daripada RSI, ya Ketua DPRD Kabupaten dan yang bicara menolak itu suruh tanya ke Bupatinya, kenapa Puskesmas di kabupaten banyak yang rusak? Pemprov ‘kan kewajibannya membantu dan itu sudah kita lakukan. Di Bangli, ada dua Puskesmas rawat inap saya bangun dengan dana APBD Bali Rp 11 miliar,” imbuh Pastika. Mengenai sikap beberapa tokoh di kabupaten yang menolak RSI, Pastika langsung membela diri. Pastika kemudian mencontohkan kata ‘internasional’ dalam Bandara Ngurah Rai. “Kata internasional itu jangan diartikan sempit untuk orang asing. Airport International I Gusti Ngurah Rai Bali kan boleh kita-kita ke sana ikut menggunakan. Itu contohnya. Kalau itu nggak ngerti, ya dablek otaknya itu. Kalau masih nggak mengerti, suruh tanya saya,” ujar Gubernur Bali pertama asal Buleleng ini. Pastika juga menegaskan, duit hasil pembangunan RSI dijamin tidak akan lari ke mana-mana. Ini beda dengan fenomena yang terjadi sekarang, di mana RSUD sering merujuk pasien ke RS Sanglah, namun duitnya lari ke pusat. Padahal, RSUD juga dibantu dengan dana APBD Bali.

“Nah, mendingan duit itu dibawa ke RSI, karena RSI nanti akan melayani program perawatan pasien kelas III. Kalau duitnya masuk RS Sanglah, okelah itu juga pemerintah. Tapi, akan lebih baik masuk ke kantong Pemprov Bali, bukan kantong Pastika,” terang mantan Kalakhar BNN berpangkat Komjen Pol (Purn) ini. RSI yang dicanangkan Gubernur Pastika itu sendiri ditargetkan beroperasi tahun 2013, bersamaan dengan digelarnya event Asia Pacific Economy Cooperation Summit. Dana investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 500 miliar. RSI yang dibangun di atas tanah aset Pemprov Bali seluas 29.530 meter persegi ini rencananya akan dilengkapi dengan hotel, restauran, dan prasarana lainnya. Versi Pastika, RSI ini akan menyerupai rumah sakit internasional di Bangkok, Thailand. Salah satunya, RSI dilengkapi dengan hotel bagi keluarga pasien. Dalam pemaparannya di hadapan Dewan dalam rapat gabungan di Gedung DPRD Bali, sebulan lalu, Pastika menyebutkan sejumlah alasan utama didirikannya RSI ini. Pertama, kesadaran masyarakat Bali akan kesehatan makin meningkat, ditandai dengan kian banyaknya pengguna fasilitas JKBM.

Sayangnya, tidak semua RSUD memiliki sarana dan prasarana memadai untuk penanganan kasus penyakit tertentu, sehingga banyak pasien dirujuk ke RS yang memiliki sarana, prasarana, dan SDM lebih memadai. Ujung-ujungnya, RS rujukan kewalahan menanganiu pasien yang membludak.

Alasan kedua, RSI merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan bidang kepariwisataan. Sebagai destinasi wisata dunia, Bali banyak dikunjungi turis manca negara. Namun, dalam sejumlah kasus, turis asing kesulitan mendapat layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka memilih berobat ke luar Bali atau bahkan ke Singapura. Alasan ketiga, keberadaan RSI juga potensi baru bagi kepariwisataan Bali. Dengan layanan kelas dunia, RSI nantinya diharapkan bisa menarik minat pasien dari manca negara untuk berobat ke Bali. Bermodal nama besar Bali, RSI diyakini akan jadi salah satu alternatif favorit dalam dunia kesehatan.

“Dengan demikian, Bali yang selama ini dikenal dengan keindahan alam dan budayanya, akan punya brand wisata baru yaitu Hospital Tourism,” tandas Pastika kala itu.

Dre@ming Post______

sumber : NusaBali