 |
| Sejarah Gempa Seririt |
DENPASAR - Ketua Ikatan Ahli Geologi (IAGI) Pengda Bali, I Ketut Ariantana mengungkapkan Bali termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana.
Mencermati catatan kejadian gempa merusak di Bali sejak tahun 1862, serta tsunami kiriman pada 1818, sangat ada kemungkinan apabila pulau ini akan kembali diguncang gempa yang merusak.
Tahun 2010 silam, Germany Indonesia Tsunami Early Warning System (GITEWS) dengan kelompok kerjanya bersama pemerintah Indonesia juga sempat membuat pemetaan terhadap bahaya tsunami di Pulau Dewata.
Dalam dokumen teknis yang dipublikasikan secara terbuka di online itu, diulas bahwa Bali salah satu area berisiko tinggi bagi bahaya tsunami di Indonesia.
Dalam dokumen itu tertulis bahwa jika dilihat dari sejarahnya, Bali mengalami gempa bumi besar dan juga tsunami di masa lalu.
Karena lokasi pulau yang dekat dengan zona subduksi ditambah dengan riwayat seismiknya, kalangan ilmiah memperkirakan Bali juga akan terdampak oleh tsunami di masa depan walaupun meramalkan secara persis adalah mustahil.
Berdasarkan data yang dipaparkan Ariantawan saat menemuinya di Mas, Ubud, Gianyar, Jumat (5/10), wilayah di Bali yang paling rawan dan terbanyak terdapat sesar aktif, baik sesar panjang maupun pendek, adalah Buleleng, lalu Tabanan, dan Karangasem.
Indikasi dari sesar yang aktif tersebut adalah adanya rekahan yang bergerak.
Hanya saja untuk mendapatkan data terkini, Ariantana menyarankan untuk perlu dilakukan analisis dan pendataan kembali.
“Kita memang tinggal di daerah yang sangat rawan bencana. Terbentuknya Pulau Bali diawali dengan terbentuknya gunung karena tumbukan lempengan ini membentuk gunung, terangkat terus, runtuh, hancur, tenggelam,” terangnya.
Mengingat ternyata kini daerah-daerah yang diindikasi rawan bencana telah menjadi daerah permukinan penduduk yang cukup padat, Ariantara menilai harus dilakukan rekonstruksi.
Apabila proses relokasi tidak dapat dilakukan menimbang akan adanya penolakan dari masyarakat setempat, maka sangat penting untuk memastikan bahwa penduduk di daerah tersebut memiliki pemahaman yang kuat akan mitigasi.
“Nah, kalau untuk Bali di selatan, kalau ada tsunami besar, pasti hancur itu. Salah itu kalau dibilang rencana reklamasi Teluk Benoa untuk mengamankan tsunami. Menyerahkan korban itu namanya. Saat gempa di Nusa Dua itu, lumayan keras dan memang bisa menghasilkan tsunami, jika iya, Sanur bisa kena. Tapi untuk Denpasar, tanahnya lumayan tinggi, sampai 10 meter. Logikanya, air tidak akan sampai. Kalau Aceh, itu datar, makanya air sampai nyebrang pulau,” jelasnya.
Kejadian yang menurutnya perlu diwaspadai adalah patahan Seririt tahun 1976.
“Saat itu saya usia tujuh tahunan dan merasakannya. Di sini, semua anak-anak kumpul dan semua ke luar ke jalan karena ada pengumuman di radio bahwa akan ada gempa besar. Waktu itu hampir setiap hari ada gempa. Seririt itu hancur. Para orangtua di Seririt mungkin sekarang masih ingat dan bisa bercerita,” tuturnya.
Selain itu, sejarah gempa yang juga perlu diperhatikan serius adalah Karangasem, karena akan ada kemungkinan terjadi lagi.
Gempa yang merusak tidak hanya dilihat dari ukuran skalanya. Melainkan juga berdasarkan lokasi pusat gempa dan kedalamannya.
Semua gempa pada dasarnya berpotensi tsunami. Semakin dangkal akan semakin merusak. Apabila dangkal dan terjadi di laut, semakin besar potensi terjadi tsunami.
“Lalu, ke depannya, apa yang harus dilakukan? Apakah hanya menunggu bencana datang dan baru bergerak? Harus diwaspadai sesar di Karangasem dan Seririt itu. Jika tsunami terjadi di Pangandaran, kirimannya bisa sampai di Bali. Yang bahaya itu daerah bandara. Tsunami jika masuk teluk, kecepatannya akan semakin tinggi. Ada diprediksi waktu dan siklus gempa itu bisa 100 sampai 200 tahun. Tapi ini terjadi perubahan dan kalau sekarang terjadi gempa, itu tidak bisa diprediksi. Gempa di satu tempat akan mempengaruhi lempengan lainnya,” tegasnya.
Menurut Ariantana, selama ini penataan ruang di Bali lebih banyak berbasis ekonomi, sehingga seringkali mengabaikan dampak jangka panjangnya.
Apabila sebuah wilayah terindikasi sebagai daerah rawan bencana, seharusnya tidak dipaksa untuk menjadi pusat pariwisata.
“Selain pengembangan wilayah berbasis perekonomian, juga harus berbasiskan geologi, harus berbasis mitigasi bencana geologi. Hotel wajib tahu. Misalnya hotel, bagian bawah tidak dijadikan tempat utama kamar, bisa jadi parkir. Kecepatan tsunami itu 700 km/jam,” ujarnya.
Guna membangun budaya mitigasi, ia menilai paling tepat dimulai dari sekolah, sebab orangtua pastilah akan lebih mengkhawatirkan anaknya.
Bencana yang sama sekali tidak bisa diprediksi, harus semakin membuat pemerintah lebih serius memperkenalkan budaya mitigasi ke sekolah-sekolah.
Para guru wajib mendapatkan diklat dan pelatihan, serta idealnya bisa dimasukkan menjadi salah-satu kurikulum.
“Budaya mitigasi ini harus dilakukan reguler, setidaknya seminggu sekali sampai waktu yang tidak ditentukan. Regulasi harus diperbaiki. Geologi tidak hanya menjadi wewenang di pusat. Di daerah harus jelas distribusi informasinya karena perlu dilakukan sosialisasi. Pelru menganggarkan kegiatan yang dampaknya lebih panjang. Ini investasi anggaran,” tegasnya.
Alat Pendeteksi Tsunami di Perairan Bali Selatan Dicuri, Kini Andalkan Decision Support System
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG Pusat menyatakan bahwa alat pendeteksi tsunami yang dikenal dengan nama Deep-Ocean Tsunami Detection Buoy di Bali sudah tak lagi berfungsi sejak 2012 silam.
Sejumlah alat seharga ratusan miliar bantuan dari berbagai negara itu sempat dipasang di selatan Bali. Namun, kini semua alat itu sudah tidak berfungsi lagi.
Lalu bagaimana cara BMKG memberikan peringatan dini tsunami kepada masyarakat khususnya warga pesisir Bali? Padahal, Bali termasuk dalam daerah yang rawan bencana.
Kepala Bidang Data dan Informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar, Sujabar membenarkan bahwa dulunya di selatan Bali sempat dipasang beberapa buoy.
Namun, saat ini alat tersebut sudah tak lagi berfungsi lantaran dicuri orang yang tak bertanggungjawab.
"Seingat saya dulu ada di selatan Bali itu tiga atau empat alatnya. Sekarang memang sudah tak berfungsi," kata Sujabar saat ditemui di kantor BMKG III Denpasar, Jalan Raya Tuban, Badung, pekan lalu.
Namun demikian, tanpa adanya alat tersebut, BMKG mengklaim masih bisa mengirimkan tanda-tanda jika ada gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami.
Cara yang ditempuh adalah dengan sistem pemodelan yang disebut sebagai decision support system (DSS).
DSS ini semacam sistem yang memberikan kesimpulan atas sebuah gempa apakah gempa yang terjadi berpotensi tsunami atau tidak.
Sistem ini mengintegrasikan hasil analisis seismik atau kegempaan menggunakan seismograf, GPS, tide gauges, dengan hasil sistem simulasi data base tsunami serta geospatial data.
Sebetulnya DSS ini juga mencakup hasil analisis dari buoys, namun karena saat ini buoy sudah tidak berfungsi, maka pemodelannya tanpa menggunakan analisa dari buoys.
"Buoy ini untuk menambah kepastian saja sebenarnya. Buoy itu mendeteksi atau mencatat gelombang tsunami dari laut tengah, sedangkan tide gauges itu untuk mengukur gelombang di pantai," kata Sujabar.
Setelah buoy tersebut tak berfungsi, tingkat kepastian dari analisis DSS memang berkurang. Hanya saja, menurut dia, tsunami bisa diukur dari tingkat kegempaannya.
Misalnya, jika alat pendeteksi gempa seismograf yang dioperasikan oleh BMKG mencatat ada gempa yang berkekuatan 7 SR atau lebih, maka DSS akan menganalisis kemungkinan terjadi tsunami atau tidak.
Jika hasil yang keluar menunjukkan adanya potensi tsunami, maka BMKG mengirimkan pesan ke Warning Receiver System (WRS) yang salah-satunya ada di Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Jadi penyebaran informasinya kami melalui lima media, dengan email, web, fax, WRS, dan telepon," jelas Sujabar.
Setelah info kilat itu sampai di Pusdalops BPBD, maka informasi dari BMKG tersebut akan dilihat dalam tiga kriteria. Pertama, waspada, kedua siaga, dan paling berbahaya adalah tingkat awas.
Untuk kriteria waspada, tsunami yang diperkirakan muncul adalah tsunami dengan ketinggian di bawah setengah meter.
Untuk level siaga, tsunami yang diperkirakan akan terjadi antara ketinggian setengah meter, sampai 3 meter. Sedangkan untuk level awas, tsunami yang diperkirakan muncul lebih dari 3 meter.
"Dan itu dibedakan dari warna. Level waspada berwarna kuning, siaga itu oranye, dan merah itu level awas. Kalau peringatannya merah, itu mau tidak mau harus segera menjauh dari pesisir," jelas Sujabar.
Setelah informasi ini sampai di Pusdalops BPBD, langkah pertama yang diidentifikasi adalah titik pusat gempa itu terjadi.
Dalam tahap ini, masyarakat diimbau melalui berbagai media untuk keluar dari gedung, atau mencari tempat yang aman.
Selanjutnya, BMKG akan mengupdate data dan memastikan kekuatan gempa, titik gempa. Jika memang gempa yang terjadi berpotensi tsunami, maka pihak BPBD akan menekan tombol sirine tsunami di daerah-daerah yang berpotensi terdampak.
Sujabar mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan itulah yang disebut dengan Tsunami Early Warning System (TEWS) yang mulai digencarkan pasca terjadinya tsunami di Aceh 2004 silam.
TEWS ini, lanjut dia, bukan hanya dilakukan oleh BMKG semata. BMKG cuma menganalisis dari sisi seismik atau kegempaannya saja dengan menggunakan alat yang disebut seismograf.
Sedangkan, yang menangani khusus alat deteksi tsunami adalah Badan Pengkajian, dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Sementara, alat tide gauges dan GPS menjadi tanggungjawab Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menangani akselerometer yang mengukur pergerakan gempa.
"Jadi sekali lagi, Tsunami Early Warning Sistem ini bukan dari BMKG saja. BMKG hanya di urusan seismiknya," tegas Sujabar.
sumber : tribun
