 |
| “Saya senang karena dalam pertemuan ini (tadi malam) Gubernur dan Wagub Bali ikut turun melakukan pengawasan kepada anak buah. Ini juga terjadi di Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur). Di Pemkab Badung, juga jungkir balik. Tapi, Gubernur mau turun, suasana seperti ini yang sangat kami harapkan,” lanjut Rizal. Dalam closing statement-nya tadi malam, Rizal sempat membuat tegang pejabat Pemprov Bali. Pasalnya, Rizal mengingatkan pejabat supaya tidak dengan gampang membuka data ke wartawan. Jangan memberikan data yang belum final kepada wartawan. |
Pemprov Diwarning BPK Soal Aset
BPK mewarning Pemprov Bali bahwa masalah aset tetap menjadi persoalan. Jika masalah aset terus jadi temuan, hasil audit atas laporan keuangan Pemprov Bali oleh BPK tidak akan pernah beranjak dari opini ‘Wajar dengan Pengecualian’ (WDP).
Warning masalah aset ini disampaikan anggota BPK VI RI, Rizal Djalil, saat memberikan pengarahan kepada kalangan pejabat Eselon III, Eselon II, dan Eselon I Pemprov Bali jelang pemeriksaan APBD Tahun 2013 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa (1/4) malam. Menurut Rizal, BPK tidak akan kaku terkait persoalan aset. Namun, Pemprov Bali diingatkan jangan sembunyikan data apa pun terkait dengan pemeriksaan. Soalnya, hal itu justru akan berbahaya.
“Soal aset masih saja terjadi. Kita nggak kakulah, tapi jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada yang disembunyikan, ini justru akan berbahaya. Kalau ada masalah nanti saya akan diskusikan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur di Bali,” jelas anggota BPK yang mewilayahi Indonesia Timur (Bali, NTB, NTT, dan Papua) ini.
Rizal menegaskan, BPK akan mengumpulkan data terkait dengan audit keuangan Pemprov Bali. Pihaknya mengingatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Bali terbuka dalam memberikan data-data yang diperlukan BPK. Rizal kemudian memberikan contoh kasus demi kasus yang akhirnya terungkap dan sampai ke KPK, karena saat proses audit ada yang disembunyikan. “Kasus pengadaan kitab suci itu adalah contoh kasus yang tidak perlu ditiru. Sebelumnya sudah kami ingatkan, diskusikan, tapi besoknya langsung diumumkan bermasalah. Di Bali saya harap semuanya dibuka, jangan disembunyikan. Tolong bantu diberikan data lengkap perwakilan kami di Bali,” ujar Rizal yang tadi malam didampingi Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wagub Ketut Sudikerta. Rizal memaparkan, masalah opini terhadap audit laporan keuangan Pemprov Bali sebenarnya hanya menyangkut aset saja. Kalau persoalan aset ini selesai, Pemprov Bali sangat mudah mencapai opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP) dari BPK. “Kalau masalah aset selesai, ya sudah selesailah semuanya,” katanya.
“Saya senang karena dalam pertemuan ini (tadi malam) Gubernur dan Wagub Bali ikut turun melakukan pengawasan kepada anak buah. Ini juga terjadi di Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur). Di Pemkab Badung, juga jungkir balik. Tapi, Gubernur mau turun, suasana seperti ini yang sangat kami harapkan,” lanjut Rizal. Dalam closing statement-nya tadi malam, Rizal sempat membuat tegang pejabat Pemprov Bali. Pasalnya, Rizal mengingatkan pejabat supaya tidak dengan gampang membuka data ke wartawan. Jangan memberikan data yang belum final kepada wartawan.
“Kami sudah tekankan kepada pejabat kami di BPK Perwakilan Bali agar jangan mengumbar data ke media. Tolong jaga kerahasiaan, karena wartawan juga mengikuti pemeriksaan ini. Kami akan melakukan jumpa pers ke media kalau sudah ada hasil final. Saya akan mengumumkan hasilnya nanti bersama Pak Gubernur dan Wagub,” tegas Rizal.
Menurut Rizal, selama ini serang terjadi kasus data BPK yang belum final bocor ke media. Gara-gara pejabat memberikan data yang belum final, makanya harus dilakukan klarifikasi lagi.
Sementara itu, Gubernur Pastika menyatakan penyampaikan dari BPK di hadapan para pejabat tadi malam sudah sangat gamblang. Sehingga, tidak perlu ada yang disembunyikan dan akhirnya justru menimbulkan masalah di kemudian hari. ”Secara gamblang sudah disampaikan di sini. Jangan sampai menimbulkan persoalan, terbuka saja. Sekarang opini WTP itu (untuk Pemprov Bali) sudah di ujung jari anggota BPK Bapak Rizal Djalil. Sedikit saja ada masalah, buyar sudah,” tandas Gubernur Pastika.
Menurut Pastika, pejabat Pemprov Bali sudah menjalani sumpah jabatan dan komitmen. Sumpah itu harus dijaga. “Apa yang tidak boleh dibocorkan, jangan dibocorkan. Kan Anda sudah disumpah,” katanya.
Sekadar mengingatkan, selama ini masalah aset sering jadi temuan BPK, sehingga Pemprov Bali tak kunjung berhasil meraih opini WTP. Berdasarkan audit laporan keuangan tahun anggaran 2012, misalnya, Pemprov Bali kembali hanya meraih opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) dari BPK.
Sementara, dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali, hanya Pemkot Denpasar yang setahun lalu berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sedangkan daerah lainnya se-Bali rata-rata dapat opini WDP. Bahkan, Pemkab Tabanan mendapat opini Disclaimer atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2012. Opini Disclaimer itu diberikan kepada Pemkab Tabanan terkait dengan tidak jelasnya laporan terhadap pengelolaan keuangan RSUD Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
Gubernur: Sudah Waktunya Bali Raih WTP
Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan sudah waktunya pemerintah provinsi setempat dapat meraih laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian setelah empat tahun berturut-turut meraih opini Wajar Dengan Pengecualian.
"Saya pikir tidak ada yang sengaja selama ini menyalahgunakan laporan keuangan, jika masih ada kekeliruan itu lebih disebabkan keterbatasan kita dalam mengurus aset dan anggaran karena memang hanya beberapa orang yang dididik khusus untuk itu," katanya saat menggelar dialog dengan jajarannya dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, di Denpasar, Selasa petang.
Menurut dia, kesalahan-kesalahan administrasi yang menghambat Bali meraih predikat WTP sebenarnya bisa diminimalisasi. Selain itu, predikat WDP yang disandang Pemprov Bali selama empat tahun terakhir bukan karena indikasi korupsi.
"Saya yakin itu hanya karena salah kelola dan salah pos saja dan ke depannya itu bisa dihindari," ucapnya sembari tidak memungkiri anggaran yang dikelola jajarannya mencapai miliaran rupiah namun hanya sedikit yang menguasai pembukuan.
Ia menambahkan, beberapa upaya yang sudah ditempuh Pemprov Bali adalah melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap beberapa sektor yang sempat mendapat penilaian minus.
Pastika juga mengingatkan seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar memberikan informasi secara terbuka. Saat tim BPK melakukan audit, setiap SKPD wajib mengutus orang yang benar-benar ahli untuk memberikan penjelasan.
Sementara itu, anggota BPK RI Rizal Jalil mengapresiasi upaya Pemprov Bali untuk mendapat predikat WTP. Baginya bukan hal yang mustahil Pemprov Bali meraih WTP asalkan beberapa syarat utama terpenuhi. Terutama setiap SKPD wajib memberikan data secara terbuka dan akurat.
Persoalan yang sering menjadi sorotan BPK dan kerap Pemprov Bali meraih penilaian minus terkait dengan aset. Banyak aset milik Pemprov Bali yang masih masuk dalam "daftar hitam" seharusnya dapat dituntaskan.
"Kami berharap, dalam tahun yang sudah berjalan ini tidak ada hal yang istimewa dan tak usah tunggu pemeriksaan, buka saja kalau ada masalah, secepat mungkin dan sedini mungkin," kata Rizal.
Demikian juga berbagai temuan lama agar cepat direspons sehingga tidak akan mengganggu proses penilaian ke depannya.
sumber : nusabali, antarabali
