 |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan tertutup dengan 4.500 kader Partai Demokrat sewilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Minggu malam. |
Ketua Demokrat Buleleng Digugat Rp. 2 Miliar
Singaraja - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng Luh Gede Herryani yang membuka praktik notaris di wilayah Kuta, Kabupaten Badung, digugat oleh kliennya untuk membayar ganti rugi senilai Rp2 miliar.
"Gugatan itu mulai Senin (20/1) besok disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar," kata Gede Indria selaku kuasa hukum penggugat, Noviyanti Andydarma, di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Minggu.
Gugatan perdata nomor 14 Pdt./G/2014/PN.Dps itu berawal dari akta perjanjian dan kuasa menjual yang dibuat Herryani dianggap cacat hukum.
Indria menjelaskan bahwa Noviyanti menandatangani akta perjanjian dan kuasa menjual atas sebidang tanah dan bangunan seluas 460 meter persegi di Legian, Kuta.
Lahan tersebut dijual kepada Suwanly Darmawan asal Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam akta jual-beli tertanggal 30 Oktober 2013 disebutkan bahwa pembayaran tahap II sebesar Rp10 miliar jatuh tempo pada tanggal 30 November 2013 sehingga akta jual-beli dianggap sah apabila Suwandy Darmawan membayar lunas.
Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada 30 November 2013 calon pembeli tidak membayar lunas, kendati sudah disomasi atau diingatkan.
"Karena tidak diindahkan, maka klien saya berkesimpulan bahwa Suwanly Darmawan telah berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji dan tidak sungguh-sungguh untuk membeli," kata Indria.
SBY Gelar Pertemuan Tertutup Dengan Kader Demokrat
Nusa Dua - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan tertutup dengan 4.500 kader Partai Demokrat sewilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Minggu malam.
Dalam pertemuan yang dimulai pada pukul 19.30 Wita di gedung Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) itu Presiden yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut didampingi Ny Ani Yudhoyono dan putranya Edhie Bhaskoro Yudhoyono yang menjabat sekretaris jenderal partai itu.
Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Sjarif Hasan (Menkop UKM), dan Amir Syamsudin (Menkumham) turut hadir dalam pertemuan itu.
Pengurus teras Partai Demokrat lainnya, seperti Marzuki Alie (Ketua DPR) dan Made Mangku Pastika (Gubernur Bali) juga tampak hadir.
Sejumlah awak media hanya diizinkan meliput pembukaan acara pertemuan tersebut. Namun setelah penampilan para penari Bali, awak media dipersilakan meninggalkan ruang pertemuan karena Presiden akan memberikan arahan dan pembekalan kepada kadernya dalam menghadapi Pemilu 2014.
Syarief Hasan: Temu Kader Tak Bahas Pasek
Nusa Dua - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan acara temu kader Partai Demokrat seluruh Bali-Nusa Tenggara yang digelar pada Minggu (19/1) malam tidak membahas pemecatan Gede Pasek Suardika sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.
"Acara kali ini adalah temu kader sekaligus pembekalan kader partai agar mampu memenangkan Pemilu 2014," katanya di Nusa Dua, Bali, Minggu.
Syarief Hasan yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu mengatakan, pertemuannya di Bali itu juga tidak ada kaitannya dengan pemecatan kader partai asal Pulau Dewata.
Pertemuan yang digelar diikuti oleh 4.500 kader Partai Demokrat se wilayah Bali dan Nusa Tenggara dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat didampingi Ny Ani Yudhoyono dan putranya Edhie Bhaskoro Yudhoyono yang menjabat sekretaris jenderal partai tersebut.
Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Sjarif Hasan (Menkop UKM), dan Amir Syamsudin (Menkumham) turut hadir dalam pertemuan itu.
Sebelumnya surat pemecatan terhadap Pasek diterima Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti pada 13 Januari 2014.
"Surat baru masuk nih, tertanggal 13 Januari dari DPP Partai Demokrat," kata Winantuningtyastiti.
Selanjutnya, surat ini akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI dan nantinya pimpinan DPR akan kembali berkirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
sumber : antarabali
