 |
| “Kalau bansos tidak cair, pemerintah kurang becus melaksanakan Perda dan kehendak rakyat,” tegas Cok Rat yang mantan Bupati Badung. Menurut Cok Rat, Dewan punya hak penganggaran, mengawasi, dan mengontrol untuk urusan APBD. “Eksekutif wajar konsultasi ke Mendagri, tapi itu bukan urusan kami. Saya tidak mau tahu, itu bukan urusan kita. Mereka itu sebagai pelaksana anggaran. Kalau bansos tidak cair, alasannya apa? Kalau terus-terusan tidak cair, ya lihat saja nanti,” ancam Cok Rat. Sementara itu, pihak eksekutif memberikan alternatif harus ada konsultasi lagi ke Jakarta untuk memperjelas dasar hukum bansos dan hibah. |
DENPASAR - Urusan bansos dan dana hibah masyarakat tahun anggaran 2013 yang difasilitasi anggota DPRD Bali, belum juga selesai. Pimpinan DPRD Bali mendadak panggil Gubernur Made Mangku Pastika, Kamis (2/1) sore, terkait masalah bansos yang banyak tidak bisa cair.
Situasi panas terkait masalah bansos dan dana hibah di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis kemarin, sudah merebak sejak pagi pukul 10.00 Wita. Gara-gara persoalan bansos yang tidak cair sampai 1 Januari 2014, maka semua fraksi di DPRD Bali pilih menggelar rapat internal, Kamis kemarin, kecuali Fraksi Golkar. Khusus Fraksi Golkar pilih tunda rapat internal, karena Ketua Fraksi Wayan Gunawan kemarin tidak bisa hadir. Dari rapat tersebut, Fraksi PDIP DPRD Bali paling keras dalam bersikap. Dalam rapat internal yang dipimpin Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Ketut Tama Tenaya serta dihadiri anggotanya seperti Wayan Disel Astawa (Dapil Badung), Nyoman Parta (Dapil Gianyar), Ni Made Sumiati (Dapil Karangasem), Gusti Putu Budiarta (Dapil Denpasar), Gede Sudarma (Dapil Karangasem, Made Suparta (Dapil Tabanan), dan IGM Suryanta Putra (Dapil Tabanan), fraksi terbesar di Dewan ini kompak panggil Gubernur Pastika.
Bahkan, pemanggilan Gubernur Pastika langsung dilakukan kemarin sore, tanpa ada penundaan. “Kita gunakan kewenangan sebagai anggota Dewan. PDIP harus jadi pelopor perjuangan bansos dan hibah ini, supaya tidak dimainkan eksekutif. Kita nggak usah hantam SKPD, karena level kita bukan mereka. Paling tidak, Gubernur harus dipanggil atau didatangi,” tandas Suparta. Sementara, Disel Astawa mengusulkan dibentuk panitia khusus (Pansus) saja. “Bila perlu, dibentuk Pansus saja untuk urusan bansos dan hibah ini. Kalau mendesak, ya kita mondok di Dewan saja,” ujar Disel Astawa. “Tapi, saya usulkan kita rapat pimpinan (Rapim) dulu. Kita punya hak bertanya kepada eksekutif. Saya pengalaman mengurus hibah di eksekutif, banyak proposal numpuk, padahal sudah proses Surat Perintah Membayar,” lanjut Disel Astawa yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali. Pada hari yang sama, Kamis kemarin, Fraksi Banteng Indonesia Raya DPRD Bali dan Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali juga kompak harus ada kejelasan dari eksekutif terkait masalah bansos dan hibah ini.
Kedua fraksi ini kemarin bergabung gelar rapat untuk bersikap. Ketua Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali dari Hanura, Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles, mengatakan eksekutif sudah membohongi rakyat. “Tulis itu, karena eksekutif sebelumnya telah berjanji bansos ini akan cair,” ujar angota Dewan dari Dapil Buleleng ini. Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Banteng Indonesia Raya DPRD Bali dari PNBKI, Wayan Pinta Yadia, menyatakan pihaknya tidak mau kalah drengan Fraksi PDIP. “Kita sudah sepakat, panggil saja eksekutif. Sekarang kita mau Rapim,” tegas anggota Dewan Dapil Jembrana yang nyaleg ke DPRD Bali untuk Pileg 2014 melalui Hanura ini. Di sisi lain, Fraksi Demokrat DPRD Bali juga tidak mau ketinggalan dalam menyikapi persoalan bansos dan hibah yang belum beres ini. Fraksi Demokrat kemarin menggelar rapat terpisah di Warung Bendega, Jalan Tjokorda Agung Tresna Denpasar. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Nengah Tamba bersama Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta.
Bahkan, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, I Gusti Bagus Alit Putra, juga hadir. Hasilnya pun sama dengan parpol lain: Fraksi Demokrat minta ada penjelasan dari eksekutif terkait masalah bansos. Akhirnya, Kamis siang sekitar pukul 13.30 Wita, seluruh unsur Pimpinan DPRD Bali sepakat memanggil eksekutif. Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat beberapa kali menghubungi Gubernur Pastika melalui ajudannya masing-masing. Informasi yang diperoleh, siang itu Gubernur Pastika masih ada kegiatan. Kemudian, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali Putu Pande Malihana berusaha memfasilitasi supaya eksekutif bisa hadir. Akhirnya, pihak eksekutif yang dipimpin Wakil Gubernur Ketut Sudikerta bisa hadir ke Gedung Dewan, Kamis sore sekitar pukul 15.15 Wita. Wagub Sudikerta sore itu didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, Asisten II Setda Provinsi Bali Ketut Wija, Kepala Bappeda Bali Putu Astawa, dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha.
Pertemuan eksekutif-legislatif di Gedung DPRD Bali kemarin sore digelar secara tertutup. Wartawan pun diusir dari Ruangan Pimpinan Dewan, yang dipakai tempat rapat. Dalam pertemuan eksekutif-legislatif tersebut, Ketua Dewan Cok Rat didampingi dua Wakil Ketua DPRD Bali: IGB Alit Putra (dari Fraksi Demokrat) dan IB Putu Sukarta (dari Gerindra), serta seluruh ketua fraksi (kecuali Golkar) dan ketua komisi. Meskipun rapat digelar tertutup, namun dari celah ventilasi ruangan terdengar jelas Cok Rat mencak-mencak. “APBD ini bukan uang saya, bukan juga uangnya Anda. Ini urusan rakyat,” tegas Ketua DPRD Bali yang notabene Ketua DPD PDIP Bali ini. Cok Rat menegaskan, bansos dan hibah tidak banyak membantu caleg incumbent untuk meraup suara dalam Pileg 2014 mendatang. Pasalnya, rakyat tidak lagi berpatokan pada bansos dalam memilih. “Ayo taruhan, apakah karena bawa bansos, anggota Dewan ini bakal dipilih lagi?” tantang tokoh Puri Satria Denpasar ini.
Seusai pertemuan dengan eksekutif, Cok Rat kemarin sore menggelar jumpa pers. Cok Rat menyatakan pihaknya memperingatkan eksekutif bahwa Perda APBD sudah mengagendakan bansos dan hibah untuk masyarakat. “Kalau bansos tidak cair, pemerintah kurang becus melaksanakan Perda dan kehendak rakyat,” tegas Cok Rat yang mantan Bupati Badung. Menurut Cok Rat, Dewan punya hak penganggaran, mengawasi, dan mengontrol untuk urusan APBD. “Eksekutif wajar konsultasi ke Mendagri, tapi itu bukan urusan kami. Saya tidak mau tahu, itu bukan urusan kita. Mereka itu sebagai pelaksana anggaran. Kalau bansos tidak cair, alasannya apa? Kalau terus-terusan tidak cair, ya lihat saja nanti,” ancam Cok Rat. Sementara itu, pihak eksekutif memberikan alternatif harus ada konsultasi lagi ke Jakarta untuk memperjelas dasar hukum bansos dan hibah.
Namun, DPRD Bali tetap ngotot hibah dan bansos harus dicairkan. Alasannya, sudah dituangkan dalam Perda APBD. Usai pertemuan eksekutif-legislatif kemarin sore, Wagub Sudikerta tidak memberikan keterangan pers, dengan alasan satu pintu dari DPR Bali saja. “Silakan tanya ke Ketua Dewan saja,” elak Wagub Sudikerta sembari langsung beranjak ke mobil dinasnya.
sumber : NusaBali
