Cek Mundur Dibalikkan
 |
| Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, I Made Sudana, cek mundur tersebut diberikan kepada bendesa adat dan Perbekel, dengan syarat memenangkan paket PAS. “Cek mundur itu sudah disebar ke bendesa dan beredar di banjar-banjar kawasan Selemadeg Barat. Banyak saksinya, polisi juga sudah mengamankan," ujar Made Sudana yang juga politisi elite Gerindra, Senin kemarin. Sudana pun mengingatkan masyarakat harus cerdas. Tanpa menerima cek yang melanggar Undang-undang karena bisa jadi money politics lantaran dibagikan saat hari tenang Pilgub, harusnya masyarakat tahu dan jangan pilih pemimpin yang suka main uang. "Debat publik yang diatur undang-undang sudah nggak datang, sekarang main uang. Ya, harusnya masyarakat bisa menakar pemimpinnya. Kalau yang kayak begini dipilih, bagaimana Bali ke depan?" tandas Sudana. |
Salah satu yang menerima cek ‘mundur’---dijanjikan akan cair setelah kandidat yang memberikannya menang dalam coblosan Pilgub Bali 2013---adalah Kelian Banjar Kabibil, Desa Buleleng, Kecamatan Kediri, Tabanan, I Nyoman Suarya. Hal ini diakui oleh menantu sang kelian banjar, I Gede Sarjana, kepada wartawan di Denpasar, Senin (13/5). Menurut Gede Sarjana, mertuanya yakni Nyoman Suarya menerima cek mundur senilai Rp 15 juta. Cek tersebut diberikan oleh tim sukses PAS.
Namun, karena mertuanya takut, cek mundur Rp 15 juta itu akhirnya dikembalikan. "Sudah saya suruh kembalikan saja, daripada nanti bermasalah. Kan yang memberikan cek itu adalah tim pemenangan PAS," papar Gede Sarjana. Gelontoran cek mundur untuk pemenangan Pilgub Bali 2013 bukan hanya terjadi di kawasan Kediri, namun juga wilayah Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan. Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, I Made Sudana, cek mundur tersebut diberikan kepada bendesa adat dan Perbekel, dengan syarat memenangkan paket PAS. “Cek mundur itu sudah disebar ke bendesa dan beredar di banjar-banjar kawasan Selemadeg Barat. Banyak saksinya, polisi juga sudah mengamankan," ujar Made Sudana yang juga politisi elite Gerindra, Senin kemarin. Sudana pun mengingatkan masyarakat harus cerdas. Tanpa menerima cek yang melanggar Undang-undang karena bisa jadi money politics lantaran dibagikan saat hari tenang Pilgub, harusnya masyarakat tahu dan jangan pilih pemimpin yang suka main uang. "Debat publik yang diatur undang-undang sudah nggak datang, sekarang main uang. Ya, harusnya masyarakat bisa menakar pemimpinnya. Kalau yang kayak begini dipilih, bagaimana Bali ke depan?" tandas Sudana.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tabanan Putu Eka Wiryastuti sebut isu cek mundur itu sebagai bentuk kekalahan sebelum berperang. "Itu namanya kalah sebelum berperang. Rakyat sekarang sudah cerdas. Walaupun rakyat miskin, mereka harus cerdas. Karena dengan cerdas, tidak akan miskin lagi," tegas Bupati Eka Wiryastuti di Tabanan, tadi malam. Menurut Eka Wiryastuti, paket PAS tidak akan berbuat seperti edarkan cek mundur bagi Perbekel. "Yang pasti bukan PAS, karena PAS pemimpin yang merakyat, jujur, dan sederhana," kata politisi PDIP ini. Kalau pun ada cek mundur tersebut, Eka Wiryastuti serahkan masalah ini ke masyarakat. "Kalaupun ada, biar masyarakat yang menilai. Karena ini demi masa depan Tabanan, bukan masa depan pribadi. Rakyat Tabanan sudah melek, jadi yakin tidak berpengaruh apa-apa," tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tabanan Putu Eka Wiryastuti sebut isu cek mundur itu sebagai bentuk kekalahan sebelum berperang. "Itu namanya kalah sebelum berperang. Rakyat sekarang sudah cerdas. Walaupun rakyat miskin, mereka harus cerdas. Karena dengan cerdas, tidak akan miskin lagi," tegas Bupati Eka Wiryastuti di Tabanan, tadi malam. Menurut Eka Wiryastuti, paket PAS tidak akan berbuat seperti edarkan cek mundur bagi Perbekel. "Yang pasti bukan PAS, karena PAS pemimpin yang merakyat, jujur, dan sederhana," kata politisi PDIP ini. Kalau pun ada cek mundur tersebut, Eka Wiryastuti serahkan masalah ini ke masyarakat. "Kalaupun ada, biar masyarakat yang menilai. Karena ini demi masa depan Tabanan, bukan masa depan pribadi. Rakyat Tabanan sudah melek, jadi yakin tidak berpengaruh apa-apa," tandasnya.
Sementara, Kapolres Tabanan AKBP Dekananto Eko Purwono mengatakan sampai Senin malam pihaknya belum ada menerima laporan dari Panwaslu ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Polres Tabanan terkait dugaan cek mundur untuk Pilgub Bali 2013 tersebut. "Kalaupun ada yang melapor, akan kita sampaikan ke Panwaslu. Kemudian, Panwaslu yang menentukan apakah diteruskan ke Gakkumdu atau tidak," ujar Kapolres Dekananto. Sedangkan Ketua Panwaslu Bali, Made Wena, juga mengatakan hingga Senin kemarin belum menerima pengaduan ada gelontoran duit atau money politics untuk Pilgub. Soal isu cek mundur, kata Made Wena, pihaknya tidak menanggapi. "Panwaslu tidak menanggapi, karena ini masa tenang," tandas Made Wena.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pasti-Kerta (Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta) Wilayah Buleleng, Nyoman Sugawa Korry, desak Panwaslu proaktif menyikapi isu-isu berkaitan dengan dugaan money politics. “Panwaslu tidak mesti menunggu laporan resmi dari masyarakat, mereka harus proaktif terhadap isu seperti itu,” kata Sugawa Korry di Singaraja, Senin kemarin. Bila perlu, kata Sugawa Korry, Panwaslu melibatkan seluruh anggotanya di tingkat kecamatan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan money politics. “Memang harus ada data dan fakta, karena itu sangat penting bagi Panwaslu lakukan investigasi di lapangan,” tandas Ketua DPD II Golkar Buleleng yang juga anggota Komisi II DPRD Bali ini. Sugawa Korry juga meminta aparat keamanan ikut mengawasi isu pergerakan money politics jelang coblosan Pilgub. Masalahnya, isu tersebut bisa mengganggu stabilitas keamanan menjelang coblosan Pilgub. Di samping itu, Sugawa Korry juga meminta pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berhati-hati mencairkan dana menjelang coblosan. Apalagi, nama BPD dikaitkan dengan isu money politics bermodus cek ‘mundur’ senilai Rp 100 juta kepada Perbekel.
“Saya selaku anggota Komisi II DPRD Bali minta agar BPD berhati-hati cairkan dana. Demikian juga dengan para Perbekel. Karena kita akan sikapi serius isu itu, cair atau tidak, kita akan lakukan pengawasan terus,” ujar politisi Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. Sugawa Korry juga menegaskan, isu pembagian paket sembako bergambar Pasti-Kerta di Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar yang telah dilaporkan ke Panwaslu Buleleng tidak ada hubungannya dengan tim pemenangan Pasti-Kerta. “Kami selaku Ketua Tim Pasti-Kerta Wilayah Buleleng tidak tahu masalah itu. Karena, tim tidak ada kegiatan seperti itu. Tim kami disiplin, mentaati aturan masa tenang, dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat kampanye,” tegas Sugawa Korry.
Di sisi lain, Ketua Panwaslu Buleleng, Ni Ketut Ariani, mengaskan pihaknya telah menugaskan seluruh angota di kecamatan untuk memantau isu-isu money politics yang muncul belakangan. Namun, pihaknya sejauh ini belum mendapatkan data dan fakta atas isu-isu tersebut, kecuali yang sudah dilaporkan secara resmi. “Semua isu money politics sudah kita sikapi. Kita sudah minta anggota Panwascam untuk bergerak mengawasi isu tersebut. Tapi, sejauh ini kita belum temukan data dan faktanya,” tutur Ketut Ariani di Singaraja kemarin. Terkait laporan resmi adanya pembagian paket sembako di Desa Banyuseri, menurut Ariani, pihaknya telah mendalami lewat pembahasan bersama dengan penegak hukum terpadu (Gakumdu). Diri rapat bersama itu, diperlukan pemanggilan guna mendengarkan keterangan pelapor dalam hal ini Gede Bagiada, warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, serta dua terlapor: Putu Sumitra (Kelian Dusun Desa, Desa Banyuseri) dan Putu Widana (Kelian Dusun Tamansari, Desa Banyuseri). Agenda pemanggilan direncanakan Selasa (14/5) ini.
Jelang Pemungutan Suara Pilgub Bali
Jelang pemungutan suara Pemilihan Gubernur Bali, Rabu (15/5) besok, lingkungan Pupem Badung Mangupraja Mandala di Mengwi mulai dijaga aparat keamanan dari satuan Brimob Polda Bali. Bahkan, mobil Rantis ATC antipeluru pun sudah disiagakan di depan pintu gerbang utama.
Informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah satuan Brimob dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta sengaja dikirim untuk memback up pengamanan selama pilgub. Untuk pengamanan di lingkungan Puspem Badung, personel yang sudah diterjunkan yakni satu regu yang berjumlah 10 orang. Berdasarkan keterangan personel di lapangan, tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan personel, mengingat Puspem Badung merupakan satu dari sekian kawasan yang tergolong sangat vital. “Baru hari ini (Senin kemarin) kami ditugaskan di sini (Puspem Badung). Yang di sini semuanya satu regu berjumlah 10 orang,” ujar Briptu Agus Putu Sugiantara, ketika ditemui, kemarin. Apakah akan ada penambahan personel dan mobil taktis untuk menjaga kawasan Puspem Badung? Briptu Agus tak berani memastikan. Pengerahan personel langsung di bawah komando pimpinan.
“Kalau itu belum tahu. Sepertinya ditambah,” akunya yang diiyakan Briptu Sugeng, personel Brimob. Ditanya soal kendaraan yang sudah disediakan di depan pintu gerbang Puspem Badung, Briptu Agus mengaku kendaraan Rantis ATC merupakan kendaraan evakuasi kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kendaraan dimaksud adalah kendaraan lapis baja yang antipeluru. Sementara, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Raka Yuda, menegaskan, penjagaan oleh aparat kepolisian itu merupakan bagian dari pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah. Dan itu sudah bagian dari standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Itu bagian dari pengamanan. Karena Puspem Badung kan merupakan aset milik pemerintah. Makanya, perlu mendapat pengamanan,” tutur Gung Raka, sapaan akrab AA Raka Yuda. Apakah pengamanan ini hanya di depan pintu masuk? Gung Raka menegaskan bahwa seluruh kantor di lingkungan Puspem Badung mendapat perhatian yang sama.
Hal itu, karena seluruh kantor merupakan aset pemerintah. Pada hari yang sama, Bupati Badung AA Gde Agung menggelar rapat koordinasi pengamanan dengan lurah, bendesa adat, tokoh adat, pekaseh, di sekitar puspem. “Pupem ini milik krama Badung, selain dikawal oleh aparat keamanan seperti TNI dan Polri yang terdiri dari 1 satuan setingkat kompi (SSK) dengan jumlah sekitar 150 orang anggota Brimob yang didatangkan dari Jawa Timur, pengamanan Puspem Badung juga akan mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat adat di seputaran puspem,” ujar Bupati Gde Agung. “Keberadaan berbagai fasilitas pemerintah seperti Puspem Badung hendaknya tidak luput dari pengamanan menjelang pencoblosan besok (Rabu, 15/5) dan setelah pencoblosan. Pengamanan di samping oleh polisi dan TNI, peran serta pengamanan dari masyarakat sekitar Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung juga sangat diharapkan,” imbuh bupati.
sumber : NusaBali
