 |
| Peserta aksi ditemui oleh Asisten III Sekdaprov Bali Made Santha. Ia mengatakan akan menerima aspirasi dan harapan peserta aksi untuk kemudian dibahas bersama dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan jajarannya. |
"Tahun lalu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Asisten I sudah menjanjikan pembentukan komite pengawas perburuhan independen, namun sampai sekarang belum direalisasikan juga," kata Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Wilayah Bali Ihsan Tantowi, saat mengadakan aksi damai di Denpasar, Rabu.
Ihsan dan puluhan peserta aksi yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Bali memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Bali.
"Pembentukan komite pengawas perburuhan independen, kami harapkan supaya bisa mengawasi buruh dengan baik, seperti diketahui nasib buruh di Bali masih banyak yang jauh dari kesejahteraan," ujarnya.
Ia menyebut, jumlah pengawas ketenakerjaan yang ada di Disnaker juga sangat jauh dari ideal. Di Kota Denpasar hanya ada satu pengawas dan satu mediator. Namun, di Badung tidak ada pengawas sama sekali. "Disnaker jadi tidak produktif mengawasi para pekerja di tengah banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kita," ucapnya.
Selain menuntut pembentukan komite pengawas perburuhan independen, yang tidak kalah penting mereka juga menuntut segera direalisasikan upah minimum provinsi sektoral.
"Kami minta komitmen Gubernur Bali, apakah pro pekerja atau pro investor? Seminggu ke depan, kami akan kembali mendatangi DPRD dan gubernur terkait komitmen perlindungan tenaga kerja setelah peringatan May Day hari ini," tegasnya.
Peserta aksi ditemui oleh Asisten III Sekdaprov Bali Made Santha. Ia mengatakan akan menerima aspirasi dan harapan peserta aksi untuk kemudian dibahas bersama dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan jajarannya.
sumber : Antara Bali
