Rabu, 4 April 2012, 04:29
DENPASAR - Dewan Bali menyentil Eksekutif belum banyak berinovasi dalam mencari potensi pemasukan 
dan pendapatan daerah. Selama ini, Pemprov Bali dinilai masih mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang klasik seperti pendapatan dari pajak kendaraan yang diperoleh dari BPKB (Biaya Pendaftaran Kendaraan Bermotor) dan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
dan pendapatan daerah. Selama ini, Pemprov Bali dinilai masih mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang klasik seperti pendapatan dari pajak kendaraan yang diperoleh dari BPKB (Biaya Pendaftaran Kendaraan Bermotor) dan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).Anggota Komisi II Nengah Tamba, Selasa (3/4) mengatakan, dalam dengar pendapat di Forum Perencanaan dan Pendapatan Daerah beberapa waktu lalu di Bedugul, Baturiti, Tabanan memang cita-cita Eksekutif akan berinovasi. Namun setiap tahun persoalan klasik dimana PAD itu hanya diperoleh besar dari pajak kendaraan bermotor saja. “Eksekutif jangan lagi klasik berpikir hanya mengandalkan dari pajak kendaraan bermotor saja dari BPKB dan BBNKB saja. Kalau masih mengandalkan sektor pajak kendaraan, sementara kita harus menyiapkan infrastruktur jalan
karena jumlah kendaraan terus bertambah, pengeng juga itu,” ujar Tamba.
karena jumlah kendaraan terus bertambah, pengeng juga itu,” ujar Tamba.
Politisi asal Jembrana yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini menegaskan, banyak yang bisa digarap dengan menggali sumber pendapatan lain. Tamba mengusulkan salah satunya kantor perwakilan Pemprov Bali di Jakarta yang sekarang menjadi tempat singgah dan menginap para pejabat dari Bali, bisa digali potensinya. Misalnya, menggarap menjadi layanan hotel berbintang. “Memang memerlukan anggaran tetapi itu investasi yang menjadi potensi PAD. Daripada sekarang kantor perwakilan dipakai pejabat yang layanananya sekedar kan bisa disulap jadi hotel berbintang,” usul Tamba.
Kalau bisa diwujudkan, kantor perwakilan nanti sudah punya segmen pasar tersendiri. Yakni tamu-tamu pejabat dari Bali. “Caranya ya setiap tamu atau pejabat dari Bali yang ke Jakarta harus menggunakan perwakilan. Itu bisa di MoU kan dengan kabupaten dan kota. Ya istilahkan idealisme kedaerahan sifatnya. Saya rasa kabupaten tidak keberatan dengan ide ini. Daerah lain saja punya hotel di Bali. Masak Bali yang kaya dengan segudang hotel tidak bisa ekspansi ke luar Bali,” tegasnya.
Ide mengali pendapatan ini, secara terpisah diungkapkan anggota Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II Wayan Disel Astawa. Kata politisi asal Desa Ungasan, Kuta Selatan Badung ini, ide menggali potensi pendapatan dari non pajak kendaraan bisa saja. Hanya saja di Bali perlu ada penyamaan persepsi dengan seluruh komponen termasuk ‘lembaga politik’ DPRD Bali dan Eksekutif. “Kita sering menelurkan ide besar, mengagas dan mewacanakan yang begitu bermutu dan menjanjikan tetapi sering terbentur dengan kepentingan politik. Ketika ada kepentingan politik saling jegal dan ujung-ujungnya batal,” ujar Disel Astawa.
Menurutnya yang rugi rakyat. “Yang rugi kita semua sebenarnya, oleh karena itu kedepan ide itu harus tuntas dan bisa dijaga bersama oleh para pengambil keputusan. Idenya diprogramkan Eksekutif dan Legislatif dalam mewujudkan harus kompak dan ada MoU secara politik supaya tidak selalu goyang di kemudian hari,” tegasnya.
Sebelumnya Gubernur Pastika saat membuka acara Forum Perencanaan Pendapatan Daerah menyebutkan, PAD Provinsi Bali memberi kontribusi yang signifikan dalam pembiayaan APBD Bali, dari tahun 2007 sampai 2011, yang rata-rata mencapai angka 62, 42 %. Kontribusi tertinggi berasal dari Pajak Daerah sebesar 88,58 % dan sisanya berasal dari retribusi dan PAD yang sah lainnya. Pastika menegaskan pengembangan potensi dan sumber – sumber pendapatan daerah seyogyanya disesuaikan dengan kewenangan dan perundangan yang berlaku dan target yang ditetapkan lebih cermat, mengacu pada realitas, bukan pada estimasi belaka sehingga target tidak tercapai. Ibarat pengelola keuangan rumah tangga dalam keluarga, ke depan Pemprov Bali seharusnya meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi pengeluaran sehingga memiliki ‘ saving’ (tabungan) yang nantinya diinvestasikan lagi sehingga aman secara finansial dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita harus memiliki jiwa enterpreneurship dan kerja keras dalam meningkatkan PAD kita. Saya berharap nantinya kita dapat menurunkan angka kemiskinan di Bali yang sekarang 4,5 % menjadi 1 % dan itu cita-cita saya , That is my dream”, ujar Pastika.
Gubernur Pastika juga memaparkan perjuangan Bali untuk mendapatkan kontribusi dari Bandara Ngurah Rai melalui VOA dan Air Port Tax sampai saat ini memang belum berhasil tetapi ada alternatif lain yang dimungkinkan. Badan PBB yang menangani Bidang Kebudayaan, UNESCO, memungkinkan bahwa Perlindungan Budaya dan Lingkungan dapat dipakai sebagai isu untuk mendapatkan kontribusi dari masyarakat internasional, apalagi Pemprov memiliki Perda tentang Pariwisata Budaya dan sudah mencanangkan Green Province.
sumber : NusaBali
