Kamis, 12 April 2012, 05:19
 |
| Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti |
Bupati Eka Wiryastuti menegaskan, pihaknya tidak langsung mencopot Nyoman Rusmini dari jabatannya Kadis Peternakan Tabanan, karena lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi, proses peradilan Rusmini baru dimulai dan belum ada keputusan hukum tetap dari pengadilan.
“Ini baru proses, kita harus hormati asas praduga tak bersalah. Jangan sampai kita membuat keputusan yang membuat orang sudah jatuh tertimpa tangga, terbentur tembok lagi,” terang Bupati Eka Wiryastuti menjawab
di Tabanan, Rabu (11/4).
di Tabanan, Rabu (11/4).
Eka Wiryastuti merasa sangat yakin program di Dinas Peternakan Tabanan bisa jalan, tidak akan terganggu, meskipun pucuk pimpinannya disel. Sebab, di instansi ini sudah ada kepala bidang, ada sekretaris yang memiliki tugas dan kewajiban masing-masing.
Kalau toh nanti Rusmini dinyatakan terbukti bersalah, menurut Eka Wiryastuti, akan dilakukan pergantian posisi Kadis Peternakan sesuai standar operasional prosedur yang ada. “Jadi, sama sekali tidak terganggu dengan kinerja, karena Kadis Peternakan sudah dilimpahkan ke bawahannya. Saya sebagai pemimpin daerah terus memonitornya,” tandas Srikandi PDIP ini.
Sementara, Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi menyarankan agar ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kadis Peternakan, menyusul ditahannya Rusmini. Masa tugas Plh Kadis Peternakan ini berlaku sampai nanti ada keputusan hukum tetap terhadap Rusmini.
Menurut Suryadi, Plh Kadis Peternakan ini penting diadakan, agar tidak menghambat tugas-tugas administratif kedinasan. Suryadi sendiri menilai sosok Rusmini cukup kompeten sebagai Kadis Peternakan. Jika nanti dinyatakan tidak bersalah, Rusmini bisa menduduki kembali posisinya. “Saya sih berharap Rusmini jalani saja proses hukum sesuai prosedur. Mari taat hukum dan hormati apa pun keputusannya,” ujar Suryadi yang juga Ketua DPC PDIP Tabanan.
Mengenai pengganti Rusmini selaku Kadis Peternakan Tabanan, menurut Suryadi, Bupati Eka Wiryastuti sebaiknya memikirkan dan memutuskannya. “Karena ini penahanan terkait proses persidangan, harus dihargai asas praduga tak bersalah,” jelas Suryadi yang juga dikenal sebagai seniman.
“Tapi, saya sarankan Bupati agar mengangkat Plh Kadis Peternakan, sembari menunggu keputusan hukum tetap agar tidak menghambat tugas-tugas administratif kedinasan,” imbuh Ketua Dewan yang akrab dipanggil Boping ini. Rusmini sendiri dijebloskan ke LP Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung (status tahan titip), Selasa (10/4), seusai menjalani persidangan perdana kasus dugaan korupsi dana penanggulangan flu burung di Pengadilan Tipikor Denpasar. Rusmini dijebloskan ke LP Kerobokan bersama terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, I Made Budiarta (Ketua Kelompok Tani Ternak Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Denpasar).
Rusmini awalnya akan ditahan jajaran kepolisian di Mapolres Tabanan, 3 Maret 2012 lalu, namun keburu jatuh sakit hingga sempat beberapa hari dirawat di RSUD Badung di Desa Kapal, Kecamatan Mengwi. Kemudian, Rusmini (bersama Made Budiarta) diserahkan penyidik kepolisian ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, 13 Maret 2012 lalu.
Namun, kala itu pihak kejaksaan tidak menahan Rusmini, dengan dalih keduanya sudah mengembalikan uang negara yang diduga dikorupsi. Saat menyerahkan Rusmini dan Budiarta ke Kejari Tabanan, polisi juga menyerahkan uang negara sebesar Rp 256.840.000 atau Rp 256,84 juta yang berhasil disita dari kedua terdakwa.
Kasus yang menyeret Rusmini dan Budiarta sebagai terdakwa ini terjadi sejak tahun 2009. Ketika itu, Kelompok Tani Ternak (KTT) Desa Timpag menerima kucuran dana penanggulangan karena menjadi daerah terbanyak terjangkit kasus flu burung. KTT Desa Timpag digelontor dana sebesar Rp 620 juta untuk menjaga kawasan dari serangan flu burung.
Dalam perjalanannya, separo dana sudah digunakan untuk mendanai kelompok ternak inti yang ada. Namun, kelompok kecil di banjar-banjar tidak kebagian menikmati dana tersebut. Sedangkan sisa dana sebesar Rp 288 juta yang mestinya masih utuh, ternyata tidak mampu dipertanggungjawabkan Rusmini selaku Kadis Peternakan dan Budiarta selaku Kepala Gapoktan Desa Timpag.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) melihat ada kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Dari situ, kasus ini dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian diusut pihak kepolisian, hingga Rusmini dan Budiarta ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, Bupati Eka Wiryastuti melakukan mutasi terhadap 19 pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan, Rabu kemarin. Nyoman Rusmini selaku Kadis Peternakan Tabanan tidak termasuk di antara pejabat yang dimutasi, meski saat ini mendekam di sel tahanan.
Dari mutasi 19 pejabat ini, termasuk di antaranya 7 pejabat uzur yang tidak lagi diperpanjang masa pensiunnya. Satu dari 7 pejabat uzur itu kemarin tidak menghadiri acara pelantikan, yakni Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Arya Sanjaya. Selain itu, satu pejabat yang mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Bappeda Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, juga absen saat pelantikan kemarin. Bupati Eka Wiryastuti mengatakan, tujuan pelantikan dan mutasi 19 pejabat kali ini untuk mengisi jabatan eselon II yang telah memasuki masa pensiun dan murni untuk penyegaran birokrasi. “Saya tekankan jabatan ini harus dijaga dan dipegang teguh dengan tanggung jawab penuh, karena kita yang menetukan masa depan birokrasi,” tegas Eka Wiryastuti.
Ditambahkan Eka Wiryastuti, ke depan tidak akan ada lagi perpanjangan bagi pejabat yang memasuki usia pensiun. Alasannya, perpanjangan pensiun dapat melemahkan kinerja pemerintah. Karenanya, masing-masing instansi diharapkan mampu menciptakan kaderisasi dan menghindari kebekuan jabatan karier. “Saya buka lebar kesempatan untuk mereka yang mempunyai kemampuan dengan mengedepankan kompetensi, loyalitas, komitmen, dan performance yang sudah pasti akan membawa Tabanan bisa lebih baik dari sebelumnya,” ujar putri dari mantan Bupati Tabanan dua kali periode, Nyoman Adi Wiryatama ini.
sumber : NusaBali
