Rabu, 28 Maret 2012, 04:59
 |
| ist |
Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyatakan sikap tegasnya untuk dukung rakyat tolak kenaikan BBM. Bagi Eka Wiryastuti, sah-sah saja seorang Bupati mengaspirasikan keluhan rakyatnya. “Masalah penolakan kenaikan harga BBM tidak ada hubungannya dengan jabatan politik. Sah-sah saja jika Bupati mengaspirasi keluhan rakyatnya,” tandas Eka Wiryastuti di Tabanan, Selasa (27/3).
Sebagai Bupati yang diusung PDIP, Eka Wiryastuti juga mengaku patuh atas perintah induk partainya untuk mendukung rakyat lakukan penolakan kenaikan harga BBM. Bupati termuda dan sekaligus kepala daerah perempuan pertama di Bali ini mengaku tidak peduli dengan ancaman sanksi yang dilontarkan Mendagri Gumawan Fauzi. “Bupati itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak ada korelasinya penolakan kenaikan
BBM dengan jabatan politik,” jelas Eka Wiryastuti yang juga fungsionaris DPP PDIP.
BBM dengan jabatan politik,” jelas Eka Wiryastuti yang juga fungsionaris DPP PDIP.
Sikap hampir senada disampaikan Bupati Klungkung, Wayan Candra. Bupati yang notabene Ketua DPC PDIP Klungkung ini mengingatkan pemerintah agar menyikapi dengan arif dan bijaksana penolakan rakyat atas kenaikan harga BBM, yang ditandai dengan aksi demo sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
“Prinsipnya, akan lebih bagus dan bijak jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM,” ujar Bupati Candra secara terpisah di Semarapura, Selasa kemarin. Candra berharap ada solusi yang disepakati, sehingga tidak sampai terjadi kenaikan harga BBM. “Itu kalau bisa, akan lebih bagus, mengingat kondisi penolakan luas oleh masyarakat, sehingga situasi bisa lebih kondusif. Ingat, persoalan BBM menyangkut banyak aspek,” ujar Bupati yang menyandang gelar doctor ilmu politik ini.
Terkait ancaman sanksi dari Mendagri bagi kepala daerah yang ikut demo menolak kenaikan harga BBM, Candra melihatnya dari perspektif hukum. “Harus jelas aturannya, apa yang menjadi landasan hukumnya,” kata Candra. Ditambahkan Candra, harus dicermati apa yang dilakukan kepala daerah yang ikut demo tolak kenaikan harga BBM. Itu kan salah satu bentuk penyampaian aspirasi. “Singkatnya, harus dikaji apa yang menjadi landasan dan dasar hukum ancaman pemberian sanksi itu,” tegas Candra.
Sedangkan Bupati Buleleng yang diusung PDIP, Putu Bagiada, belum diperoleh konfirmasinya masalah kenaikan harga BBM. Namun, Wakil Bupati Buleleng yang kader senior PDIP, Made Arga Pynatih, menyatakan menolak keras kenaikan BBM, karena akan berdampak luas.
Sebagai bukti penolaknnya, Arga pun memberi restu terhadap aksi demo kalangan akademisi dan masyarakat Buleleng, yang rencananya digelar Rabu (28/3) ini. “Selaku Dewan Pembina di PDIP, saya diberitahu akan ada aksi demo, ya saya restui demo itu. Tapi, saya ingatkan agar demo nanti dilakukan dengan santun, tertib, dan aman,” jelas Arga di Singaraja, Selasa kemarin.
Walikota Denpasar yang diusung PDIP, IB Rai Dhramawijaya Mantra, juga belum bisa dimintai konfirmasinya. Tapi Wakil Walikota GN Jaya Negara mengatakan, selaku kader PDIP, pihaknya menolak tegas kenaikan harga BBM. Apalagi, ini menjadi aspirasi rakyat Kota Denpasar.
Karena itu, saat disinggung soal ancaman Mendagri kepada kepala daerah yang menolak kenaikan BBM, Jaya Negara menjawab diplomatis. Mohon digarisbawahi, selaku kader partai, saya pasti mendukung penolakan kenaikan BBM,” kata Jaya Negara.
Jaya Negara menegaskan, masyarakat akan semakin dibebani dengan kenaikan harga BBM itu. “Realita di Denpasar dengan UMR sebesar Rp 1,1 juta sekarang, sebelum ada kenaikan harga BBM pun masyarakat sudah kewalahan. Apalkagi nanti kalau BBM naik, yang pastinya bakal diikuti melambungnya harga-harga,” tandasnya.
Sementara, Bupati Bangli yang diusung PDIP, Made Gianyar, juga belum diperoleh konfirmasinya. Namun, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan pihaknya menolak tegas kenaikan BBM. Sebagai wujud kesetiaan terhadap instruksi induk partai dan penyaluran aspirasi rakyat, kata Sedana Arta, jajaran pengurus PDIP Bangli sudah pasang spanduk tolak kenaikan BBM di sejumlah tempat strategis.
“Kami kompak tolak kenaikan harga BBM, karena akan menyebabkan kecil semakin sengsara,” tandas Sedana Arta. Selaku Wakil Bupati Bangli, Sedana Arta siap menampung seluruh aspirasi yang ada. Aspirasi itu nantinya akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Sedangkan Wakil Bupati Jembrana dari PDIP, Made Kembang Hartawan, menyatakan pihaknya tegas menolak kenaikan BBM karena akan diikuti melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Karena itu, Kembang Hartawan selaku Ketua DPC PDIP Jembrana mengikuti instruksi dari pusat DPP PDIP tentang sikap tolak kenaikan BBM.
“Tapi, kami di daerah tidak ada melakukan gerakan-gerakan (demo), paling hanya memasang spanduk penolakan. Jika ada gerakan, nanti takutnya dikatakan politisasi, padahal murni suara rakyat,” ujar Kembang yang jadi penguasa Jembrana mendampingi Bupati I Putu Artha---hingga kemarin belum bias dikonfirmasi.
Ketua DPRD Bali yang notabene Ketua DPD PDIP Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat juga menegaskan pihaknya menolak kenaikan harga BBM. Dikatakan Cok Rat, warga PDIP sendiri sangat merasakan akibat dari kenaikan harga BBM. “Kita lihat sendiri, nelayan-nelayan hidupnya kolaps, apalagi nanti setelah harga BBM naik,” terang Cok Rat dilansir beritadewata.com secara terpisah di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa kemarin.
Menurut Cok Rat, dirinya bersama jajaran pengurus PDIP mendukung aksi mahasiswa yang membela nasib wong cilik. “Mahasiswa itu berdemo sudah pasti untuk kepentingan wong cilik,” katanya. Cok Rat sendiri mengaku sudah sempat menghubungi Direktur Pertamina di Bali agar nelayan bisa dimudahkan dalam mendapatkan BBM. Salah satu caranya, dengan mengurangi subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT). “BLT tersebut menipu dan tidak menjamin kesejahtraan rakyat. BLT tidak bikin kita maju,” kritiknya.
Sementara, Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang juga diusung PDIP menyatakan sesungguhnya tidak ada orang setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Soalnya, kenaikan BBM pasti akan memicu kian melambungnya biaya-biaya. Biarlah pemerintah membahas itu di DPR, mereka semua orang-orang bijaksana," kata Gubernur Pastika pada Antara di Denpasar, Selasa kemarin. Kendati demikian, Pastika meminta masyarakat untuk menunggu dengan sabar hasil pembahasan BBM di DPR. Pastika yakin pemerintah dan DPR pasti memikirkan rakyat. "Ini 'kan belum selesai, masih dibahas terus dan tidak mudah untuk mengambil keputusan. Kita tunggulah dengan sabar," ujarnya. Terkait intruksi DPP PDIP yang meminta seluruh kader dan kepala daerah dari partainya untuk menolak kenaikan harga BBM, Pastika tak mau bersikap. "Silakan mereka beradu argumentasi di sana, kita tidak usah ikut-ikutan beradu seperti itu di sini (Bali)."
Di sisi lain, jajaran Polda Bali mulai melakukan pengamanan di semua SPBU yang tersebar di Pulau Dewata. Secara khusus pengamanannya akan diserahkan kepada masing-masing Polres. "Pengamanannya akan kami serahkan ke setiap Polres, tapi dari Polda Bali sendiri tetap memback-up," jelas Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hariadi, Selasa kemarin.
Selain mengamankan SPBU, pengamanan juga dilakukan Polda Bali di seluruh Depo Pertamina dan jalur-jalur pendistribusian BBM ke masing-masing wilayah. Bentuk pengamanannya, selain petugas disiagakan di setiap SPBU, polisi juga akan rutin melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadinya gesekan. Hal yang diantisipasi, antara lain, antrean panjang jelang kenaikan BBM di setiap SPBU dan indikasi penimbunan BBM.
Sementara itu, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, jika APBN kenaikan BBM disahkan menjadi Undang-undang, maka kepala daerah yang ikut demo akan dipecat. Pemberhentian kepala daerah itu disebut dalam Undang-undang, karena melanggar sumpah jabatan. "Kalau masih ada lagi demo kepala daerah, itu boleh diberhentikan," ujar Gamawan dikutip detikcom terpisah di Jakarta kemarin. "Karena kepala daerah bersumpah patuh dan taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, itu bunyinya," imbuh dia. Sayangnya, lanjut Gamawan, ada beberapa kepala daerah yang beranggapan peraturan pemberhentian tersebut belum diatur menjadi UU. Dia menegaskan, bupati/walikota adalah wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga tidak boleh ada perbedaan pemikiran antara pusat dan daerah.
Karena obralk ancaman pecat kepala daerah yang demo tolak kenaikan BBM, Gumawan Fauzi dituding cari muka ke Presiden SBY. "Untuk urusan ini (demo kepala daerah), Pak Mendagri tidak usah pasang badan hanya untuk mencari muka di depan Pak SBY," kritik Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo. Dia menilai ancaman Mendagri tidak berdasar. Seharusnya, ancaman seorang menteri harus berdasar aturan atau UU yang berlaku.
Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, juga mepertanyakan dasar ancaman Mendagri terhadap ancaman pecat kepala daerah yang demo, seperti Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo. "Dasarnya apa kalau Mendagri mau memberhentikan Wawali Solo?" kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, pejabat daerah seperti walikota dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, wajar jika seorang kepala daerah memperjuangkan aspirasi rakyatnya. "Gubernur, walikota, bupati, dan wakilnya itu pejabat daerah yang merupakan aparat pemerintah pusat. Tapi, mereka dipilih oleh rakyat, sehingga harus memperjuangkan aspirasi rakyatnya."
sumber : NusaBali
