SINGARAJA - Bupati Buleleng Putu Bagiada geram dengan ‘manuver’ yang dilakukan para akademisi dan 
tokoh yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bali untuk Bandara Baru. Bupati Bagiada merasa ditelikung di kegelapan terkait pembangunan bandara baru yang diwacanakan di kawasan Tejakula (Buleleng Temur) atas dalih biar dekat dengan daerah lain.
tokoh yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bali untuk Bandara Baru. Bupati Bagiada merasa ditelikung di kegelapan terkait pembangunan bandara baru yang diwacanakan di kawasan Tejakula (Buleleng Temur) atas dalih biar dekat dengan daerah lain.Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan seusai melantik Perbekel Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kamis (28/4), Bupati Bagiada menyayangkan langkah-langkah Tim Advokasi yang dinilainya membuat suasana tambah keruh. Padahal, kata Bagiada, hingga saat ini rencana pembanganuna bandara internasional di Buleleng masih dalam tahap kajian dari berbagai hal.
Menurut Bagiada, siapa pun tokoh masyarakat, entah akademisi maupun LSM, hendaknya saling koordinasi dan mengisi segala kekurangan dalam membangun Buleleng. ”Jangan saling mendahului, seperti menyalip di kegelapan. Yang merencanakan bandara itu Bupati, tidak ada urusan dengan mereka yang mengaku-ngaku tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpendidikan, bahkan ada profesor di sana. Mereka itu tidak ada urusan,” tandas Bagiada. “Sekali lagi, yang merencanakan itu Bupati. Saya juga heran, masalah ini kok sampai dibawa-bawa ke Dewan,” imbuh Bupati Buleleng dua kali periode yang diusung PDIP ini. Dijelaskan Bagiada, dirinya membaca di media ada masyarakat yang mengaku tokoh dengan mengeluarkan statemen yang dinilai membingungkan masyarakat Buleleng, menyangkut lokasi pembangunan bandara internasional di Gumi Panji Sakti.
Bagiada menyebut sekelompok orang yang membentuk Tim Advokasi untuk menentukan lokasi bandara adalah hal yang salah sasaran. Pasalnya, yang menentukan di Buleleng bagian mana akan dibangun adalah investor, sesuai dengan hasil kajian tim studi kelayakan yang hingga kini masih berada di Bali.
Ditegaskan, Buleleng mendapat kesempatan membangun bandara adalah suatu perjuangan yang panjang. Tujuan pembangunan transportasi udara di Bali Utara dimaksudkan agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara kawasan Bali Utara dan Bali Selatan. Menurut Bagiada, hingga kini pihaknya masih mempresentasikan masalah bandara ini kepada menteri terkait dan Presiden, agar mendapat dukungan dari pusat.
“Saya ingin membangun Buleleng dengan tenang. Semua kita bangun agar masyarakat Buleleng maju. Salah satunya adalah pembangunan bandara internasional, dengan tujuan agar Buleleng maju dan mudah dijangkau baik secara regional maupun internasional,” katanya. “Investor dibawa oleh Bupati, yang berjuang itu Bupati. Jangan sampai masyarakat Buleleng terprovokasi dengan statemen yang menyesatkan. Pembangunan bandara bukan masalah dekat dengan daerah lain, tapi berdasarkan kajian teknis oleh investor,” imbuh Bagiada. Saat ditanya apakah statemen yang dikeluarkan Tim Advokasi termasuk pernyataan tergesa-gesa, Bagiada tidak menjawab secara jelas. Hanya saja, Bagiada menyayangkan para tokoh tersebut mengeluarkan statamen yang dinilainya membingungkan.
“Saya katakan, yang kerja itu Bupati. Saya juga heran dengan mereka, di sana ada profesor yang secara keilmuan dan pendidikan seharusnya tahu. Tapi, saya tetap mengimbau mereka-mereka yang mengaku tokoh agar tidak membuat pernyataan yang dapat membingungkan masyarakat,” terangnya.
Soal lokasi bandara di kawasan Tejakula (Buleleng Timur) untuk kedekatan dengan wilayah Bali lainnya, sebagaimana diwacanakan Tim Advokasi, Bagiada tidak sependapat. “Kita kita tidak bicara soal kedekatan, tapi soal kelayakan. Kalau begitu, kenapa Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban (Badung) tidak dipindahkan saja ke Gianyar, misalnya, biar dekat dengan wilayah lain? Sekali lagi, bukan soal kedekatan,” tukasnya. Sebelumnya, bandara internasional di Bali Utara ini diwacanakan akan dibangun di wilayah Kecamatan Gerokgak (Buleleng Barat). Untuk membangun bandara internasional ini, sudah ada investor dari India yang berhasil digaet, yakni GMR Group India.
Bahkan, MoU investasi bandara internasional ini sudah ditandatangani pemerintah pusat dan Bupati Buleleng Putu Bagiada dengan pihak investor India. Penandatanganan MoU itu dilakukan di Taj Palaje Hotel, New Delhi, India, 25 Januari 2011 lalu.
Penandatanganan MoU yang dilakukan oleh GMR Group India dengan PT Wira Cipta Sukses selaku saksi. Pihak investor India pun sudah melakukan presentasi dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, didampingi Kepala Bappeda dan Dinas Perhubungan Bali.
Belakangan, Senin (25/4) lalu, sejumlah guru besar dan akademisi yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bali untuk Bandara Baru mendatangi Komisi I DPRD Bali di Gedung Dewan, Nitimandala Denpasar untuk menyatakan dukungan agar bandara internasional dibangun di Tejakula. Dalam pertemuan dengan Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya, hari itu, Tim Advokasi menyodorkan kajian pembangunan bandara internasional di Buleleng. Berdasarkan kajian, bandara internasional itu direkomendasikan untuk dibangun di wilayah Kecamatan Tejakula (Buleleng Timur). Alasannya, Tejakula dianggap lebih strategis diakses dari Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Badung Utara, sehingga daerah lain bisa ikut menikmati dampak sosial dan ekonomi pembangunan bandara.
Setelah mendatangi Komisi I Dewan, Tim Advokasi berencana menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Jumat (29/4) ini. Kedatangannya menemui Gubernur hari ini untuk menyodorkan kajian tim yang merupakan gabungan pemikiran akademisi dari perguruan tinggi di Bali. “Kami Tim Advokasi dan segenap eksponen guru besar serta akademisi akan audiensi ke Gubernur besok (hari ini),” ujar Sekretaris Tim Advokasi, Putu Wirata Dwikora, di Denpasar, Kamis kemarin. Menurut Wirata Dwikora, pihaknya ingin beraudiensi dengan Gubernur dan sekaligus menyampaikan pemikiran serta hasil kerja awal terhadap pembangunan bandara baru, menyikapi berbagai aspirasi di masyarakat, termasuk soal lokasi bandara tersebut.
Sementara itu, Pemprov Bali belum bisa bersikap terkait lokasi bandara di wilayah Buleleng. Yang jelas, menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali, Putu Suardhika, pihaknya sangat mendukung adanya pembangunan bandara baru di Bali Utara. ”Kita sejak awal komit dengan pembangunan bandara baru di Bali Utara,” tegas Suardhika secara terpisah di Kantor Gubernur Bali, Nitimandala Denpasar, Kamis kemarin.
Ditanya apakah sudah ada MoU dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan bandara baru, sebagaimana disarankan Komisi IV DPRD Bali sebelumnya, menurut Suardhika, belum ada. “MoU sih belum ada, karena pembangunan bandaranya belum terlaksana. Tapi, kalau soal lokasi bandara, kita sangat dukung di Bali Utara,” ujar birokrat asal Tabanan ini. Bocoran yang diperoleh dari Wakil Ketua DPRD Bali, Ketut Suwandhi, pembangunan bandara di Bali Utara ini termasuk program priroritas dari pusat. Dalam 5-10 tahun ke depan, kata Suwandhi, ada 69 bandara yang ditargetkan akan dibangun di berbagai daerag di Indonesia. Saat ini, lanjut Suwandhi, semuanya masih dalam kajian, termasuk di mana lokasi bandara di Bali tersebut. “Kalau dari hasil pertemuan Kementerian Perhubungan, saya dengar di wilayah Gerokgak (Buleleng Barat) lokasinya tidak mungkin, karena faktor angin. Sekarang masih menunggu kajian lagi. Yang jelas, kita sangat memerlukan bandara ini dibangun,” jelas politisi senior Golkar ini.
Di sisi lain, dukungan dibangunnya bandara internasional di kawasan Tejakula terus mengalir. Dukungan itu, antara lain, datang dari mantan anggota DPR asal Buleleng, Ketut Bagiada. “Kita sangat mendukung lokasi bandara baru di Tejakula, karena bisa diakses dari Gianyar, Karangasem, Bangli, Klungkung, dan Badung,” tegas Bagiada, Kamis kemarin. “Kita tidak boleh mengabaikan lima daerah di sekitar Buleleng ini. Mereka juga harus dapat dampak ekonomi dari pembangunan bandara. Kalau daerah lain tidak mendapatkan manfaat, mereka bisa menolak juga,” lanjut tokoh asal Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng ini.
Bagiada mengingatkan agar studi kelayakan pembangunan bandara harus dikawal, agar tidak terulang kasus Dermaga Kapal Pesiar di Pantai Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem. Menurut Bagiada, setelah selesai dibandun, Dermaga Pesiar Tanah Ampo ternyata belum bisa disinggahi kapal pesiar ukuran besar.
sumber : NusaBali
