SINGARAJA - Tim Kecil Kajian Bandara Buleleng bentukan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, bersama DPRD Provinsi Bali, Kamis (11/7) pagi, meninjau lokasi bandara internasional Bali Utara di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Namun, Tim Kecil belum dapat memastikan titik-titik batas lokasi bandara.
Tim yang turun meninjau lokasi kemarin, antara lain Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ida Bagus Puja Astawa, Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan Gatot Sanjaya, dan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Gusti Made Suryanta Putra alias Seno, dan anggota rombongan lainnya. Tim ini didampingi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama Kepala Bappeda Buleleng Gede Suyasa, Kadis Perhubungan Buleleng Made Arya Sukerta, serta pejabat di lingkungan Pemkab Buleleng. Peninjauan lokasi dilakukan langsung dari udara dengan naik pesawat latih milik sekolah penerbangan Bali Internasional Flight Academy (BIFA). Ada tiga orang yang naik pesawat, dua dari tim dan satu lagi adalah Kadis Perhubungan Buleleng Arya Sukerta. Pesawat yang mengangkut rombongan tim hanya berputar di atas wilayah Sumberkima kurang dari satu jam. Usai peninjauan, Ida Bagus Puja Astawa mengaku, pihaknya sudah beberapa kali meninjau wilayah Sumberkima. Namun, peninjauan kali ini untuk memastikan kondisi lokasinya setelah Sumberkima disepakati sebagai lokasi pembangunan bandara internasional di kawasan Bali Utara.
“Kami ke sini bukan yang pertama kali, tapi sebelumnya sudah ditinjau dan sekarang (kemarin) untuk melihat dari dekat lokasinya seperti apa,” katanya. Menurut IB Puja Astawa, pihaknya belum bisa memastikan batas-batas dari total lahan yang dimanfaatkan sebagai lokasi bandara. Karena permasalahan tersebut masih akan dikaji lebih lanjut. “Kalau masalah itu akan ada kajian yang lebih detail, dan yang jelas bandara akan dibangun dengan model dua runway. Apa yang kami temukan sekarang, akan kami laporkan pada Pak Gubernur,” jelasnya. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pihaknya hanya mendampingi Tim Kecil untuk melakukan pengecekan lokasi bandara di Buleleng barat. Pengecekan ini hanya menyangkut lokasi. Sedangkan aspek teknis kebandaraan lainnya akan diserahkan sepenuhnya kepada tim atau pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. “Saya tidak mau berkomentar banyak, yang jelas saya mendampingi tim mengecek lokasi. Masalah lainnya, itu saya serahkan kepada tim atau pemerintah pusat dan provinsi,” jelasnya.
Sementara DPRD Bali telah menyatakan sepakat dibangunnya Bandara Buleleng setelah peninjauan ke Sumberkima, Kamis kemarin. Ketua Komisi III DPRD Bali Gusti Ngurah Suryanta Putra alias Seno didampingi Kadishub Bali Dewa Punia Asa, kemarin ke Sumberkima. Seno yang dihubungi usai peninjauan lapangan mengatakan Bandara Buleleng sudah final di Sumberkima. Komisi III menilai dari sisi lokasi cocok dan difokuskan pembangunannya di Sumberkima. “Komisi III tidak ada masalah lagi. Apalagi di Buleleng ini dibangun bandara yang memang bermuara untuk kepentingan masyarakat. Sekarang tinggal menindaklanjuti dengan kajian teknis dari sisi keselamatan penerbangan,” ujarnya. Menurut Seno, kajian teknis itu harus dicari ke Jakarta, ke Kementerian Perhubungan. “Kajian teknis ini akan kami kejar ke Jakarta ke Kementerian Perhubungan. Kajian pembanding soal lokasi, kemungkinan kecil kami kejar. Tetapi tetap kami carikan kajian pembanding, kajian pembandingnya ya langsung ke teknis keselamatan penerbangan. Lokasi memenuhi syarat, tetapi kalau teknis serta syarat keselamatan penerbangan tidak terpenuhi kan rencana ini tidak jalan,” ujar politisi asal Tabanan, ini.
Kalau tidak terpenuhi kajian keselamatan penerbangan? “Ya kita harus lakukan kembali kajian bersama-sama dengan Dishub. Kami masih akan lakukan pembanding tentang teknis keselamatan penerbangan ke Jakarta. Ya sama-sama dengan Dishub dan Tim Kecil, berangkat,” tutur Seno. Sementara Punia Asa yang dihubungi terpisah mengatakan sekarang Pemprov Bali tinggal membuat tindak lanjut kalau DPRD Bali sudah menyetujui setelah cek lapangan. “Kami akan laporkan hasil sidak bersama ini dulu ke gubernur,” ujarnya. Soal penetapan status quo di kawasan pembangunan Bandara Buleleng untuk menghindari percaloan di Sumberkima, kata Punia Asa, pemprov juga akan menyampaikan surat ke Bupati Buleleng. Supaya segera dilakukan penetapan status quo. “Itu (hasil cek lokasi) kami lapor ke pimpinan dulu, barulah surati bupati. Kalau sudah ada Perbup status quo, tinggal mengawasi notaris dan BPN saja supaya tidak ada notaris dan transaksi. Kalau cuma dua are satu are tidak masalah.
Asal jangan berhektare-hektare,” tegas mantan Kadis Pekerjaan Umum Bali, ini. Sebelumnya ada tiga lokasi di wilayah Buleleng (Bali Utara) yang semula diajukan ke pusat sebagai lokasi bandara. Masing-masing, Desa Kubutambahan (Kecamatan Kubutambahan, Buleleng Timur), Desa Celukan Bawang (Kecamatan Gerokgak, Buleleng Barat), dan Desa Sumberkima (Kecamatan Gerokgak, Buleleng Barat). Desa Kubutambahan sebetulnya dianggap terbaik sebagai lokasi bandara internasional, namun tantangannya paling berat, karena menyangkut banyaknya pura penting dan perumahan penduduk yang harus direlokasi. Akhirnya, Desa Sumberkima yang dipilih sebagai lokasi bandara. Meski ada 4 pura dan 4 masjid yang harus direlokasi, namun tantangannya lebih ringan di Desa Sumberkima. Akhirnya, Gubernur Pastika memutuskan Bandara Buleleng dibangun di Desa Sumberkima. Ketua Tim Kecil Pengkaji Lokasi Bandara Dewa Punia Asa memaparkan, kalau bandara dibangun di Desa Sumberkima, risikonya dari sisi sosial budaya dan adat istiadat jauh lebih kecil daripada di Desa Kubutambahan.
“Kalau di Kubutambahan ada 14 pura dan situs purbakala yang harus dipikirkan keberadaanya karena proyek bandara. Sebaliknya, di Desa Sumberkima memang ada pura dan masjid yang terdampak, tapi tidak sebanyak di Kubutambahan,” ujar Dewa Punia. Dari 6 pura di Desa Sumberkima sekitar proyek bandara, hanya 4 unit di antaranya yang harus direlokasi, yakni Pura Segara, Pura Desa Pakraman, Pura Dalem Pejarakan, dan Pura Sudalama. Sedangkan 2 pura lagi selamat tanpa harus direlokasi, yaitu Pura Gunungsari dan Pura Puncak Manik. Sementara 4 masjid di Desa Sumberkima yang kena dampak proyek bandara adalah Masjid Mujahidin, Masjid Al Akmin, Masjid Annur, dan Masjid Darusallam. Ini beda dengan di Desa Kubutambahan, yang mesti menggusur 14 pura dan rumah penduduk dalam jumlah sangat besar. Selain itu, kata Dewa Punia, mayoritas kawasan di Desa Sumberkima berupa lahan kering, permukiman penduduk juga lebih jarang. Diperkirakan hanya perumahan milik 2.570 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak bandara. Ini beda dengan jika bandara dibangun di Desa Kubutambahan, di mana ada pemukiman milik 8.012 KK yang harus tergusur. Faktor memudahkan lainnya, di sekitar Desa Sumberkima ada tanah milik Pemprov Bali seluas 650 hektare. Karenanya, Pemprov Bali sekaligus provinsi bisa berkontribusi.
sumber : NusaBali