 |
| Mantan Bupati Tabanan dua periode ini mengatakan, Megawati agendanya hanya menanam pohon di kawasan hutan lindung Bedugul, Kecamatan Baturiti, Tabanan. “Kita-kita saja bikin acara bersama Bu Megawati. Tidak ada kegiatan khusus. Besok pagi (Jumat hari ini) beliau sudah balik. Saya baru pulang mengantar beliau dari Tabanan ini. Habis menanam pohon,” tegas politisi asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini. Soal Pilkada serentak di Bali, kata Adi Wiryatama, DPP PDIP sudah menekankan pendaftaran jalan terus sebagai mekanisme partai menjaring kandidat calon kepala daerah. “DPP dan termasuk Ibu Megawati selaku Ketua Umum sudah menekankan kita partai terbuka, ada proses siapa yang berkeinginan gabung dalam Pilkada ayo kita berjuang sama-sama. Tentunya dengan proses dan mekanisme,” ujarnya. |
Jelang Pilkada Serentak, Mega Pantau Bali
DENPASAR - Menjelang Pilkada serentak di 5 kabupaten dan kota, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri menyempatkan diri berkunjung ke tanah Bali. Megawati dikabarkan memantau perkembangan Pilkada serentak di Bali Mei 2015 mendatang yang sudah dimulai PDIP dengan proses pendaftaran.
Informasi yang dihimpun dari sumber di Fraksi PDIP DPRD Bali, Kamis (9/10), Megawati berada di Bali selama tiga hari. Seperti biasa kunjungan Megawati tidak hanya untuk balutan acara santai dengan keluarga. Namun ada kegiatan dan agenda konsolidasi. Megawati dikabarkan bertemu kader elit PDIP di Villa Cucukan, Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. “Ibu sedang di Bali, konsolidasi dan memantau pastinya perkembangan politik. Konfirmasi kepada DPD saja, kepada Ketua DPD Cok Rat,” ujar sumber, kemarin.
Saat dikonfirmasikan kepada Ketua DPD PDIP Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat ponsel yang bersangkutan tidak aktif. Saat dikonfirmasi melalui ajudannya ada nada sambung namun tidak dijawab. Sementara Sekretaris DPD PDIP Bali I Nyoman Adi Wiryatama secara terpisah mengatakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati tidak ada khusus di Bali untuk urusan politik. “Tidak ada kegiatan khusus kalau untuk politik. Biasa acara keluarga,” ujar Adi Wiryatama, Kamis kemarin.
Mantan Bupati Tabanan dua periode ini mengatakan, Megawati agendanya hanya menanam pohon di kawasan hutan lindung Bedugul, Kecamatan Baturiti, Tabanan. “Kita-kita saja bikin acara bersama Bu Megawati. Tidak ada kegiatan khusus. Besok pagi (Jumat hari ini) beliau sudah balik. Saya baru pulang mengantar beliau dari Tabanan ini. Habis menanam pohon,” tegas politisi asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini. Soal Pilkada serentak di Bali, kata Adi Wiryatama, DPP PDIP sudah menekankan pendaftaran jalan terus sebagai mekanisme partai menjaring kandidat calon kepala daerah. “DPP dan termasuk Ibu Megawati selaku Ketua Umum sudah menekankan kita partai terbuka, ada proses siapa yang berkeinginan gabung dalam Pilkada ayo kita berjuang sama-sama. Tentunya dengan proses dan mekanisme,” ujarnya.
Sementara itu, di kubu Golkar yang menjadi komandan Koalisi Bali Mandara plus Merah Putih sudah menunjuk Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Ketut Sudikerta sebagai ‘Panglima Perang’ di 5 Pilkada serentak. Namun DPP Partai Golkar belum menetapkan mekanisme dan strategi menghadapi Pilkada serentak di 5 kabupaten/kota di Bali yakni Tabanan, Badung, Denpasar, Bangli dan Karangasem. Korwil DPP Partai Golkar Wilayah Bali, NTB, NTT Gede Sumarjaya Linggih secara terpisah menegaskan, DPP masih menunggu perkembangan politik yang sangat dinamis.”DPP akan menyusunnya. Kondisi politik menghadapi masa transisi aturan Pilkada ini sangat dinamis. DPP belum membuat keputusan apapun terkait Pilkada langsung maupun tidak langsung di Bali,” ujar Demer.
Kata anggota Fraksi Golkar DPR RI dapil Bali ini, DPP Golkar biasanya menyusun rancangan dan proses rekrutmen kandidat jelang Pilkada langsung. “Terbitnya Perppu kemarin kita masih memikirkan pola dan mekanisme kita menghadapi Pilkada langsung, terutama merekrutmen calon,” tegas politisi asal Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Buleleng ini.
Koalisi Merah Putih KO di Buleleng
SINGARAJA - Inilah pil pahit yang harus diterima Koalisi Merah Putih berkuatan tiga partai besar: Golkar-Demokrat-Gerindra di DPRD Buleleng 2014-2019. Gara-gara lakukan aksi walk out (WO) saat rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan di Singaraja, Kamis (9/10), Koalisi Merah Putih beranggotakan tiga fraksi dengan total 19 kursi parlemen ini justru tidak kebagian jabatan. Seluruh 6 jabatan Alat Kelengkapan Derwan disapu bersih kubu PDIP-Hanura-NasDem.
Dalam pemilihan jabatan Alat Kelengkapan Dewan yang dilakukan melalui voting di Gedung DPRD Buleleng di Singaraja, Kamis sore, Fraksi PDIP (berkekuatan 16 kursi parlemen plus 1 kursi milik PPP) sapu 4 jabatan, masing-masing Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Badan Legislasi (Baleg), dan Ketua Badan Kehormatan (BH).
Jabatan ketua Komisi I dipegang Putu Mangku Mertayasa (anggota Dewan incumbent dari Fraksi PDIP), sementara jabatan Ketua Komisi II dipegang Putu Mangku Budiasa (juga anggota Dewan incumbent dari Fraksi PDIP). Sedangkan Ketua Baleg DPRD Buleleng dipegang I Gede Ody Busana (Fraksi PDIP), sementara Ketua BK DPRD Buleleng jatuh ke I Gusti Putu Artana (Fraksi PDIP).
Sebaliknya, dua jabatan lainnya yakni ketua Komisi III dan Ketua Komisi IV masing-masing jatuh ke Fraksi NasDem (dengan kekuatan 4 kursi parlemen) dan Fraksi Hanura (dengan kekuatan 6 kursi parlemen). Ketua Komisi III DPRD Buleleng dipegang Ni Made Putri Nareni (Fraksi Nasdem) dengan Wakil Ketua I Gede Wisnaya Wisna (Fraksi Hanura) dan Sekretaris I Wayan Wayan Masdana (Fraksi PDIP). Sedangkan Ketua Komisi IV dipegang I Ketut Wirsana (Fraksi Hanura), dengan Wakil Ketua I Ketut Ngurah Arya (Fraksi PDIP) dan Sekretaris I Gede Ngurah Suartawan (Fraksi NasDem).
Di sisi lain, Fraksi Golkar DPRD Buleleng (dengan kekuatan 7 kursi parlemen), Fraksi Demokrat (berkekuatan 6 kursi parlemen), dan Fraksi Gerindra (berfkekuatan 6 kursi parlemen) benar-benar tidak kebagian jabatan apa pun dalam perebutan Alat Kelengkapan Dewan. Pasalnya, seluruh posisi Wakil Ketua maupun Sekretaris Alat Kelengkapan Dewan juga diborong kelompok PDIP cs.
Jabatan Wakil Ketua Baleg, misalnya, direbut I Gede Wisnaya Wisna (Fraksi Hanura), sementara Wakil Ketua BK jatuh ke Wayan Teren (juga Fraksi Hanura). Demikian pula Wakil Ketua Komisi I diberikan ke H Mulyadi Putra (PPP) dengan Sekretaris Ni Ketut Windrawati (Fraksi NasDem). Sedangkan Wakil Ketua Komisi II direbut I Made Sudiarta (Fraksi NasDem), dengan Sekretaris I Made Budiasa (Fraksi Hanura).
Perebutan jabatan Alat Kelengkapan Dewan yang ditandai mati kutunya Koalisi Merah Putih tidak terlepas dari aksi walk out (WO) Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, Kamis kemarin. Ini mirip insiden perebutan kursi Pimpinan DPR RI 2014-2019 di Senayan, Jakarta yang ditandai aksi WO 4 fraksi: PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura hingga melapangkan jurus sapu bersih jabatan oleh Koalisi Merah Putih (Golkar-Gerindra-Demokrat-PAN-PKS-PPP).
Rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, Kamis kemarin, berlangsung alot sejak pagi pukul 10.00 Wita. Rapat kemarin dipimpin langsung Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna (dari Fraksi PDIP) didampingi tiga Wakil Ketua Dewan: I Ketut Susila Umbara (Fraksi Golkar), Made Adi Purnawijaya (Fraksi Demokrat), dan I Ketut Sumardhana (Fraksi Hanura).
Tanda-tanda rapat akan berlangsung alot sudah kelihatan ketika paripurna baru berjalan beberapa menit. Masalahnya, komporomi politik yang sebelumnya digalang fraksi-fraksi, tidak membuahkan hasil. Ini terjadi lantaran jumlah anggota yang didistribusikan oleh 6 fraksi untuk Alat Kelengkapan Dewan, justru melanggar tata tertib (Tatib).
Dalam Tatib, jumlah anggota di masing-masing Alat Kelengkapan Dewan telah diatur maksimal. Untuk Baleg, jumlah anggotanya maksimal 11 orang, BK maksimal 5 orang, untuk Komisi I maksimal 10 orang, Komisi II maksimal 11 orang, Komisi III maksimal 10 orang, dan Komisi IV maksimal 10 orang. Namun, dalam penempatan anggota dari masing-masing fraksi, jumlah anggota Baleg menjadi 12 orang, anggota BK menjadi 6 orang, Komisi I menjadi 11 orang, Komisi II menjadi 9 orang, Komisi III menjadi 9 orang, dan Komisi IV menjadi 12 orang. Akibatnya, anggota Baleg kelebihan 1 orang, anggota BK kelebih 1 orang, Komisi I kelebihan 1 orang, sementara Komisi II kekurangan 2 orang, Komisi III kekurangan 1 orang. Dalam pembahasan, baik kubu PDIP maupun Golkar (Koalisi merah Putih) sama-sama ngotot mempertahankan formasi pendistribusian anggotanya di Alat Kelengkapan Dewan tersebut. Karena tidak ada yang mengalah, pimpinan sidang pun meminta agar masing-masing fraksi melakukan lobi dengan menskorsing rapat hinga 2 jam.
Setelah diskors selama 2 jam, rapat paripurna kembali dilanjutkan. Namun, lagi-lagi gagal mendapatkan titik temu. Koalisi Merah Putih tetap pada pendiriannya bahwa pendistribusian anggotaan fraksi di Alat Kelengkapan Dewan adalah perintah partai. Mereka berpendapat, formasi yang diajukan dalam Alat Kelengkapan Dewan itu tidak bisa diotak-atik lagi.
Sebaliknya, kubu PDIP-Hanura-NasDem yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), menyatakan penempatan anggota fraksinya di Alat Kelengkapan Dewan dilakukan secara proporsional, berdasar prosentase jumlah suara yang diperoleh saat Pileg 2014. Versi PDIP, jika mengacu jumlah suara hasil Pileg 2014, maka Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra harus rela menggeser formasi keanggotaannya di Alat Kelengkapan Dewan, untuk mendapatkan jumlah keanggotaan yang sesuai dengan Tatib.
Mulanya, Fraksi Demokrat tempatnya 2 anggota di Baleg, hingga harus dikurangi menjadi 1 anggota. Sedangkan Fraksi Gerindra yang awalnya menempatkan masing-masing 2 anggota di Komisi I dan Komisi IV, juga harus dikurangi. Namun, permintaan pengurangan oleh kubu PDIP cs langsung ditolak Golkar cs. Alasannya, Tatib tidak menyebut penempatan anggota fraksi di Alat Kelengkapan Dewan berdasar perolehan suara Pileg. Yang disebutkan dalam Tatib adalah penempatan atas perintah partai.
Karena tidak ada titik temu, rapat pun kembali diskor hingga dua kali. Ternyata, hingga skorsing ketiga kalinya, rapat paripurna belum juga membuahkan kata sepakat. Kubu KMP (Golkar-Demokrat-Gerindra) tetap pada formasi semula, demikian juga dengan PDIP cs. KMP sempat menawarkan agar situasi ini dikonsultasikan ke Kemendagri, namun kubu KIH (PDIP-Hanura-NasDem) menentang dengan alasan jumlah keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan telah berdasar kesepakatan bersama dan juga sudah dikonsultasikan ke Pemprov Bali.
Kerena tidak ada titik temu, kubu PDIP cs menghendaki agar dilakukan voting dalam penempatan anggota fraksi-fraksi di Alat Kelengkapan Dewan. Langkah ini pun ditentang kubu Golkar cs, karena dianggap melanggar Tatib. “Kalau sekarang mau divoting, penempatan anggota di Alat Kelengkapan Dewan akan diatur oleh fraksi lainnya,” sergah anggota KMP, I Putu Tirta Adnyana.
Sementara, ketika Ketua Dewan Gede Supriatna (dari PDIP) menyambut keinginan kubu KIH, sempat dipotong oleh Wakil Ketua Dewan dari Golkar, I Ketut Susila Umbara. “Kami Pimpinan Dewan ada empat orang. Kami belum pernah diajak berbicara soal voting itu. Apa yang akan divoting?” tanya Susila. Namun, Supriatna selaku pimpinan rapat kembali melempar pilihan apakan dilakukan voting atau tidak? “Yang memilih voting, silakan berdiri,” kata Supriatnya sambil langsung ketok palu. Keputusan pimpinan rapat ini pun langsung disambut kubu KIH yang kompak menyatakan pilih voting.
Nah, saat KIH berdiri, kubu KMP dimotori Fraksi Gerindra langsung menyatakan WO, kemudian disusul Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat. Ternyata, dari komposisi suara, KIH menguasai 26 kursi DPRD Buleleng, sementara KMP hanya 19 kursi, sehingga rapat pun dinyatakan telah memenuhi qourum untuk dilanjutkan dengan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan.
Hasilnya pun bisa ditebak: seluruh jabatan Alat Kelengkapan Dewan dibagi-bagi PDIP, Hanura, dan NasDem. KMP melalui juru bicaranya, Susila Umbara, menyatakan pihaknya akan menempuh upaya hukum atas langkah voting yang diambil dalam rapat internal DPRD Buleleng dengan agenda pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, Kamis kemarin. “Tentu nanti ada upaya hukum. Kita akan coba dulu konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Bali, kalau bagaimana kita ke Kemendagri. Selama ini, kami belum bisa menerima apapun keputusan lembaga itu,” tegas petinggi DPD II Golkar Buleleng ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyatakan pihaknya minta Sekretariat Dewan untuk secepatnya meminta KMP menempatkan anggotanya di Alat Kelengkapan Dewan. “Nanti agar pihak kesekretariatan yang berkirim surat, meminta agar fraksi-fraksi yang belem menempatkan anggota di Alat Kelengkapan Dewan agar secepatnya mengirim nama-nama,” terang Sekretaris DPC PDIP Buleleng ini.
sumber : NusaBali
