Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK, Puspayoga Menteri Koperasi dan UKM

Calon Gubernur Bali dan Calon Wakil Gubernur Bali, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa Nyoman Sukrawan (kedua dan ketiga dari kiri), dan Made Mangku Pastika - I Ketut Sudikerta (keempat dan kelima dari kiri), berfoto bersama anggota KPU, Juri Ardiantoro (kiri), dan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja (kanan), seusai penandatanganan Komitmen Berintegritas Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali Periode 2013-2018 di Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2013). Sebelum menandatangani komitmen berintegritas, cagub dan cawagub Bali mendeklarasikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masing-masing.

Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya, Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Ada empat menteri koordinator dengan 34 kementerian dan lembaga setingkat menteri. Nama kabinet Jokowi-JK adalah Kabinet Kerja:

"Dan pengumuman ini lebih cepat 8 hari dari batas maksimal 14 hari yang diatur oleh UU Kementerian Negara," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, penyusunan abinet kdilakukan dengan hati-hati dan cermat. Hal ini, kata Jokowi, menjadi keutamaan karena kabinet ini akan bekerja selama lima tahun.

"Dan kita ingin mendapatkan orang-orang terpilih dan bersih sehingga komunikasikan dengan KPK dan PPATK karena kita ingin akurat, kita ingin tepat dan kita semuanya percaya pada KPK dan PPATK. Yang kita pilih punya kemampuan sesuai bidangnya, punya kemampuan manjerial yang baik," ujar Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Berikut susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK:

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said
8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
9. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi
15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil
16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
17. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya 25. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
25. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
26. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin
27. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
28. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
30. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
31. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: M Nasir
32. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
33. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Jafar

Mengenal AA Gede Ngurah Puspayoga, Menkop dan UKM

JAKARTA - AA Gede Ngurah Puspayoga ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Berikut profil AA Gede Ngurah Puspayoga:

Nama Lengkap

AA Gede Ngurah Puspayoga

Tempat, Tanggal Lahir

Kota Denpasar, Bali/7 Juli 1965

PENDIDIKAN :

Umum :

• SD Negeri 10, Denpasar ( 1977 )
• SMP Negeri 1, Denpasar ( 1981 )
• SMA Negeri 1, Denpasar ( 1984 )
• Universitas Ngurah Rai, Denpasar (S-1) ( 1991 )

PERJALANAN KARIER:

Pekerjaan:

• Dosen Universitas Ngurah Rai, Denpasar

Pemerintahan:

• Wali Kota Denpasar ( 2000 - 2005 )
• Wali Kota Denpasar ( 2005 - 2008 )
• Wakil Gubernur Bali ( 2008 - 2013 )

Legislatif:

• DPRD Kab/Kota dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 1999 - 2000 )

Keterlibatan dalam Organisasi :

• Ketua DPRD II dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

KEGIATAN LAIN:

• Anggota Tim Sukses KLB PDI Perjuangan, Surabaya
• Pengurus Sekehe Teruna Teruni
• Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Ngurah Rai
• Dewan Pertimbangan DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar
• Ketua DPC PDI Perjuangan Bali Kota Denpasar
• Wakil Ketua DPC PDI Kota Denpasar
• Pengurus Desa PDI ( 1982 )
• Peserta Kongres V PDI Perjuangan Kota Denpasar ( 1999 )
• Peserta Kongres PDI Perjuangan di Semarang ( 2001 )

KELUARGA:

• IGA Bintang Darmawati, SE (istri)
• AA Ngurah Abiyoga (anak)

Ini 19 Orang Profesional yang Masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menamakan kabinetnya, Kabinet Kerja. Kabinet ini terdiri dari 34 menteri, dengan empat kementerian koordinator. Ada 19 menteri dari kalangan profesional yang mengisi kabinetn Kerja. Siapa saja 19 profesional yang didapuk Jokowi menjadi menteri?

Berikut 19 orang profesional dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK:

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil
5. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
7. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
8. Menteri ESDM: Sudirman Said
9. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
10. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
11. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
12. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
13. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
14. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
15. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
16. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
17. Menteri Wanita: Yohanan Yambise
18. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
19. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: M Nasir

Ini 15 Menteri Jokowi yang Berasal dari Partai Politik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla resmi mengumumkan susunan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja, Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Kabinet ini terdiri dari 34 kementerian, dengan empat menteri koordinator.

Dari 34 kursi menteri di Kabinet Kerja, sebanyak 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Berikut daftar menteri Jokowi yang berasal dari partai politik:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjiatno (Parpol-Nasdem)
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (Parpol-PDIP)
3. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Parpol-PDIP)
4. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (Parpol - PDIP)
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Parpol-Nasdem)
6. Menteri BUMN: Rini M Soemarno (Parpol-PDIP)
7. Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (Parpol-PDIP)
8. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Parpol-Hanura)
9. Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (Parpol-PKB)
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Parpol-Nasdem)
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Parpol-Nasdem)
12. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (Parpol-PPP)
13. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (Parpol-PKB)
14. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (Parpol-PKB)16. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (Parpol-PKB)

Susi Pudjiastuti, dari Jual Ikan Hingga Jadi Menteri Perikanan

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dikenal merintis usahanya dari nol seperti dimulai dari menjual ikan di daerah Pangandaran, Jawa Barat, yang juga dikenal sebagai salah satu sentra nelayan di Tanah Air.

"Beliau (Susi Pudjiastuti) memulai usaha dari jualan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan)," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu.

Menurut Presiden Jokowi, sosok Susi Pudjiastuti juga merupakan wirausahawan pekerja keras yang berhasil membangun usahanya dari nol.

Presiden juga mengingatkan bahwa keberhasilan usaha yang dirintis Susi antara lain adalah di jasa perhubungan dan maritim.

Untuk itu, Jokowi juga meyakini bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan akan dapat banyak melakukan perbaikan kebijakan.

Berdasarkan ensiklopedia dunia maya Wikipedia, Susi Pudjiastuti yang dilahirkan pada 15 Januari 1965 merupakan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product (eksportir hasil-hasil perikanan) dan PT ASI Pudjiastuti Aviation (maskapai penerbangan Susi Air.

Hingga awal tahun 2012, Susi Air memiliki 32 pesawat dengan berbagai tipe seperti Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-06 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 180 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing.

Pada masa lalu, Susi yang hanya memiliki ijazah SMO itu terpaksa berhenti sekolah dan mengawali profesinya sebagai pengepul ikan di Pangandaran hingga dapat mendirikan pabrik pengolahan ikan pada 1996.

Ketika bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar.

Dengan didukung suaminya yang berkewarganegaraan Jerman, Christian von Strombeck, Susi pada 2004 memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank, yang lama-lama dirintisnya menjadi maskapai penerbangan Susi Air.

Di tempat terpisah, praktisi sektor perikanan dan kelautan menilai bahwa penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah sebuah kejutan bukan hanya karena perempuan tetapi juga latar belakangnya sebagai profesional dan pekerja keras.

"Beliau adalah figur pengusaha sukses yang berangkat dari bawah. Beliau tahu persis soal perikanan," kata DR Ir Hasanuddin Atjo, MP, Ketua Perkumpulan Pengusaha Udang Indonesia (Shrimp Club Indonesia) wilayah timur Indonesia di Palu, Minggu (26/10) malam.

Lompatan berpikirnya terkait penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KP, menurut Atjo, adalah kesadaran penuh dari Presiden Jokowi bahwa nilai tambah sektor KP harus didorong dengan menyediakan sarana angkutan yang memadai (khususnya angkutan udara).

Menurut doktor perikanan Universitas Hasanuddin Makassar itu, Menteri KP baru dalam jangka pendek perlu segera meningkatkan konsolidasi terkait instrument perhubungan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor KP.

Menlu Retno Marsudi Sudah Siapkan Program Kerja

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengaku sudah memiliki program kerja untuk meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Retno mengatakan, program itu dalam waktu dekat akan segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Yang paling utama itu birokrasi luar negeri. Itu saya sudah punya tim dan tim saya sudah menyiapkan. Tinggal saya memberikan ke Presiden Jokowi," kata Retno di Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Retno merupakan Menlu perempuan pertama yang dimiliki Indonesia. Alumni jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM angkatan 1981itu merupakan salah satu sosok diplomat senior yang dimiliki Indonesia. Ia mulai menapaki karier diplomatnya pada tahun 1986.

Pada 1997, Retno menjabat sebagai sekretaris satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Di sana, Retno menjabat hingga 2001. Selanjutnya, Retno dipercaya menjadi Direktur Eropa dan Amerika. Pada 2003, ia mendapatkan promosi menjadi Direktur Eropa Barat.

Selang dua tahun kemudian, Retno menjadi Dubes RI di Norwegia dan Islandia. Selanjutnya, Retno dipercaya menjadi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. Bagi Retno, dunia diplomasi sangatlah menarik dan dinamis. Seorang diplomat harus menjalani mobilitas yang tinggi dan berinteraksi dengan berbagai golongan masyarakat.

M Nasir, Sosok yang "Diculik" Jokowi Jadi Menteri Ristek dan Dikti

Baru akan menjabat sebagai rektor malah sudah "diculik" presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri. Begitulah kira-kira kisah Muhammad Nasir yang merupakan pakar anggaran dari Universitas Diponegoro.

Presiden Jokowi pada Minggu (26/10/2014) melantik Nasir sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dia mengepalai kementerian pertama yang merupakan gabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi dalam kabinet sebelumnya dengan Dirjen Pendidikan Tinggi.

Nasir yang lahir di Ngawi, Jawa Timur, pada 27 Juni 1960 mengantongi gelar doktor dari University of Science di Penang, Malaysia. Pendidikan sebelumnya ia tempuh di dalam negeri, yaitu di Universitas Diponegoro (S-1) dan Universitas Gadjah Mada (S-2)

Nasir pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor II di Universitas Diponegoro. Kemudian, pada 7 September 2010, nasir terpilih sebagai Dekan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Pada 9 September 2014 lalu, Nasir terpilih sebagai Rektor Universitas Diponegoro, menggantikan Sudharto. Dikutip dari situs Universitas Diponegoro, Nasir baru akan menjalankan tugas sebagai rektor mulai 18 Desember 2014.

Cita-cita Nasir sebagai rektor adalah membuat universitasnya berkembang sebagai perguruan tinggi yang berbasis riset. Dalam biadng kemahasiswaan, ia juga bercita-cita membentuk komunitas peneliti mahasiswa.

Namun, nasib berkata lain. Nasir justru terpilih sebagai menteri dalam kabinet Jokowi-JK pada 2014 - 2019. Tak jauh dari cita-cita riset-nya, dia didapuk untuk mengepalai Kementerian Riset dan Teknologi.

Beberapa kali, menteri yang menangani riset dan teknologi berasal dari latar belakan sains. Gusti Muhammad Hatta yang menjadi Menristek 2011-2014 punya latar belakang kehutanan. Sementara, Suharna Surapranata (2009-2011) dan Kusmayanto Kadiman (2004-2009) punya latar belakang Fisika.

Nasir punya latar belakang di bidang ekonomi, pengelolaan anggaran. Apakah dunia riset dan pendidikan tinggi akan menjadi lebih baik? Indonesia akan melihat dalam lima tahun mendatang.

Mengenal Yohana Yembise, Menteri Perempuan Pertama dari Papua

Presiden Joko Widodo menunjuk Yohana Susana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019 di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (26/10/2014) petang.

Ia menggantikan Linda Amalia Sari pada Kabinet Indonesia Bersatu II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Penunjukkan Yohana sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah diduga sebelumnya karena namanya santer disebut-sebut duduk dalam jabatan itu.

Yohana Susana Yembise merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua. Dia adalah perempuan Papua pertama yang diberi gelar guru besar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai profesor doktor bidang silabus desain dan material development.

Istri dari Leo Danuwira ini lahir di Manokwari, 1 Oktober 1958. Yohana dikukuhkan menjadi profesor doktor oleh Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Festus Simbiak, di Auditorium Uncen, 14 November 2012. Sebelum Yohana didaulat menjadi profesor, dia memiliki segudang pengalaman, jabatan dalam pekerjaan.

Dosen perempuan Papua pertama bergelar profesor ini pertama menuntut ilmu di Sekolah Dasar (SD) Padang Bulan Jayapura, tahun 1971. Lalu, melanjutkan studinya di SMP Negeri 1 Nabire. Dia menyelesaikan pendidikan di sekolah tahun 1974. Pendidikan selanjutnya di bangku SMA Negeri Persiapan Nabire.

Setelah lulus sekolah, tahun 1985, Yohana melanjutkan pendidikan sarjana (S1) pada program studi bahasa Inggris jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP Uncen. Semasa kuliah, dia bekerja sebagai asisten dosen di program studi yang digelutinya selama tiga tahun yakni sejak 1983-1986.

Menjadi dosen tetap pada program studi itu sejak 1987 sampai sekarang. Selain menjadi dosen, dia pernah memegang jabatan sebagai kepala Laboratorium Bahasa Uncen setahun, yakni 1991.

Lompatan jabatan perempuan asli Papua ini boleh dibilang cepat. Tahun 1992 menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore. Meski sudah bekerja, ia tetap bertekad untuk melanjutkan pendidikan. Pada 1994 ia menyelesaikan pendidikan di Faculty of Education, Simom Fraser University British Colombia Canada dengan gelar Master of Art (MA).

Berbagai pengalaman semasa sekolah hingga menjajaki dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri sudah dialami Yohana. Diantaranya, menjabat sebagai ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, SMA di kabupaten Merauke untuk persiapan pengiriman guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University Australia.

Pengalaman luar negeri diantaranya, pernah sebagai anggota Joint Selection Team (JST) Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID tahun 2011.

Segudang pengalaman organisasi juga dimiliki Yohana, diantaranya terlibat dalam kegiatan kesenian yang disponsori badan kesenian Daerah Kabupaten Paniai di Nabire sejak 1974-1978. Pernah menjadi wakil ketua KNPI Kabupaten Paniai tahun 1984.

Dari sejumlah pengalaman dan pekerjaan yang dialami, perempuan Biak ini menerima ratusan penghargaan dari berbagai pihak. Salah satu diantaranya adalah menerima surat tanda penghargaan pernyataan lulus seleksi sebagai mahasiswa teladan sejak 1981-1982 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bukan hanya itu, sejak masih kuliah, Yohana termasuk salah satu peserta pertukaran pemuda antara Indonesia dan Kanada. Yohana Yembise juga terpilih mewakili Papua bersama pemuda Indonesia ke Kanada.

Menko Polhukam: Maritim Jadi Ujung Tombak

JAKARTA - Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Kerja 2014-2019, Minggu (26/10/2014). Tedjo mengatakan, kementeriannya akan menjelaskan tugas yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan, seusai dilantik pada Senin (27/10/2014) besok.

"Kami jajaran Polhukam dan kementerian terkait akan memaparkan besok tugas apa yang kita jelaskan, apa yang harus kami kerjakan," kata Tedjo, seperti dikutip dari wawancara KompasTV, seusai pengumuman kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu petang.

Menurut Tedjo, salah satu fokus perhatian kementeriannya adalah kemaritiman. Alasannya, maritim merupakan ujung tombak Indonesia dan tak terlepas dari pentingnya pertahanan dan keamanan wilayah. Tedjo mengatakan, Kementerian Polhukam akan mendukung keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan sektor maritim sebagai ujung tombak.

"Presiden yang inginkan sektor maritim jadi ujung tombak kerjanya," kata dia.

Tedjo mengatakan, Polhukam telah memiliki tataran kerja yang baik. Menurut dia, Presiden Jokowi mengingnkan peningkatan penegakan hukum dan situasi keamanan di laut dalam mendukung sektor maritim.

Harapan Transparansi Sektor ESDM Pada Sudirman Said

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan Kabinet Kerja di halaman Istana Merdeka, Minggu petang.

Dalam pengumuman yang didesain santai tersebut, salah satu anggota kabinetnya adalah Sudirman Said sebagai Menteri ESDM.

Kemunculan Sudirman cukup mengejutkan. Direktur Utama PT Pindad tersebut tidaklah disebut-sebut sebagai kandidat Menteri ESDM. Namanya baru muncul pada hari pengumuman kabinet.

Sejumlah calon kuat Menteri ESDM yang disebut-sebut sebelumnya antara lain mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Dirut PT PGN Tbk Hendi P Santoso, dan Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya.

Sudirman bukanlah nama yang sama sekali baru di sektor ESDM. Sejumlah jabatan eksekutif baik BUMN maupun perusahaan swasta bidang ESDM pernah diemban pria kelahiran Brebes, 16 April 1963. Sudirman tercatat pernah berkarir di BUMN migas terbesar, PT Pertamina (Persero).

Awalnya, Sudirman dipercaya menjadi Staf Ahli Dirut Pertamina pada era Ari Soemarno. Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Sekretaris Perusahaan, sebelum menduduki posisi strategis sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC).

Pria berkumis tersebut juga pernah menjabat Wakil Dirut PT Petrosea Tbk dan Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk. Kedua perusahaan terbuka tersebut bergerak di bidang energi dan pertambangan. Namun, Sudirman belum terlalu banyak berkiprah di birokrasi pemerintahan.

Ia diketahui pernah menjabat Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Sudirman merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1984.

Pada 1994, Sudirman melanjutkan di George Washington University, Washington DC, AS untuk program Master of Business Administration, Majoring in Human Resources Management and Organizational Behavior & Development.

Sudirman Said juga kini tercatat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kedinasan (Ikanas) Keuangan-STAN periode 2013-2016. Lalu, sejak 4 Juni 2014, Sudirman dipercaya menduduki jabatan Dirut Pindad.

Transparansi

Harapan transparansi pengelolaan ESDM tidaklah terlalu berlebihan. Sudirman memang dikenal sebagai aktivis transparansi dan pengawasan.

Sudirman adalah pendiri dan kini masih menjadi anggota Dewan Pengawas Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Lalu, saat menjabat menjadi Deputi Kepala BRR Aceh-Nias, ia melakukan terobosan dalam transparansi dan pengawasan dana bantuan. Sudirman membentuk Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pascatsunami.

Kemudian, saat menjabat Kepala ISC Pertamina, Sudirman sempat menyedot perhatian publik. ISC didirikan Pertamina saat dipimpin Dirut Ari Soemarno pada September 2008 dan Oktober 2009, Sudirman ditunjuk sebagai Kepala ISC.

Saat itu, Ari Soemarno mengatakan, ISC merupakan upaya transformasi pengadaan minyak dan BBM. ISC digadang-gadang sebagai jembatan Pertamina menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia.

Dengan ISC, maka fungsi pengadaan minyak dan BBM yang sebelumnya terpisah di Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran dan Niaga bisa diintegrasikan, sehingga diharapkan lebih efisien.

Namun, keberadaan ISC tersebut disorot sejumlah kalangan termasuk DPR melalui Pansus Angket BBM, karena dinilai tidak efektif. Sudirman pun tidak lama menjabat Kepala ISC. Hanya lima bulan, pada Maret 2009, dia digeser dari jabatannya tersebut.

Pascapenggantian Sudirman, Pertamina merombak fungsi ISC menjadi penyusun strategi atau semacam "think tank" pemasaran. Pengalihan tersebut sesuai arahan Dewan Komisaris Pertamina.

Selain masih aktif di MTI, Sudirman merupakan Anggota Komite Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan berbagai pengalaman tersebut, Sudirman diharapkan membawa transparansi pengelolaan sektor ESDM ke depan.

Andrinof, Pemikir "Out of the Box"

JAKARTA - Lantang dan selalu menyuarakan pemikiran pembangunan yang berbeda dari gagasan arus utama (mainstream) adalah karakter yang dikenal melekat pada diri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A. Chaniago.

Di tangan pria kelahiran 3 November 1962 inilah, Presiden Joko Widodo mengharapkan program pembangunan berorientasi kesejahteraan rakyat dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Bappenas juga diharapkan dapat menjadi Lembaga yang berperan kuat dan mampu mengkoordinasi rencana pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Andrinof merupakan salah satu representasi janji Jokowi untuk menunjuk menteri dari kalangan profesional dan akademisi.

Pria berkumis ini adalah ahli kebijakan publik dan perencanaan yang lulus dari program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dia juga dikenal sebagai akademisi yang sangat aktif mengikuti pelatihan dan seminar pembangunan di luar negeri.

Dia pernah mengenyam pendidikan di The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan, (2004). Selain itu, dia juga mengikuti pelatihan dan seminar bertajuk "Economic Globalization", Wuhan, Tiongkok pada 2007, "Taiwan Economic Development and Planning", di Taipei, Taiwan pada 2006. Kemudian "Sustainable Urban Development" di Touyuan City, Taiwan, 2004, serta "Conflict Mediation", di Oslo dan Troms O, Norwegia, 2003.

"Dia salah satu pemikir yang selalu memberikan gagasan di luar pemikiran 'mainstream', selalu 'out of the box'," kata Ahmad Erani Yustika, kolega Andrinof, yang merupakan Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur kepada Antara, Minggu.

Presiden Jokowi menegaskan Andrinof sebagai akademisi di Kabinet Kerja, diharapkan dapat membuat perencanaan yang mendukung kesuksesan pembangunan.

"Beliau adalah ahli kebijakan publik dan anggaran, Saya mengajak beliau agar pembangunan kita tidak gagal," kata Joko Widodo (Jokowi) saat konferensi pers Anggota Kabinet Kerja 2014-2019 di Jakarta, Minggu

Sejak menempuh pendidikan di UI, Andrinof dikenal sebagai aktivis yang sangat kritis. Kalangan pemikir dari UI mungkin sudah tidak asing lagi dengannya.

Dia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UI. Pemikiran kritisnya itu hingga kini dia suarakan melalui karya-karya tulisan di media massa terkemuka, dan juga buku.

Buku karya Andrinof yang sangat dikenal adalah "Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia" yang terbit tahun 2001.

Melalui buku itulah, Andrinof mulai dikenal sebagai peneliti yang tidak hanya "hatam" ilmu pembangunan dan kebijakan publik, namun juga ilmu ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Karakter ahli lintas sektor inilah yang dianggap pantas untuk menjadi Kepala Bappenas.

"Kalau baca bukunya Andrinof, bisa dipahami, kalau Andrinof juga mengerti ilmu-ilmu di luar kebijakan publik. Dia juga menguasai ekonomi, dan kesra dan lainnya," ujar Erani.

Tim pemikir

Andrinof dan Erani adalah dua punggawa tim pemikir pembangunan, Visi Indonesia 2033. Melalui tim ini, Andrinof dan para peneliti, pernah menyuarakan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

Dikutip dari situs resmi tim Visi Indonesia 2033, Andrinof menyatakan, daya dukung Pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya tak memadai lagi untuk ibu kota. Pemindahan ibu kota juga menurut dia lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Selain itu, pemindahan ibu kota, menurut dokumen Visi Indonesia 2033, diharapkan akan menumbuhkan episentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran.

Paham Jokowi

Banyak kalangan ekonom beranggapan, Kepala Bappenas harus dekat dan pandai berkomunikasi dengan Presiden, menteri lain dan pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar perencanaan yang disusun Bappenas dapat disusun dengan matang, dan diimplementasikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

Alasan orang dekat Jokowi, bukan berarti pemilihan mengandung unsur nepotisme.

Justru, menurut Erani, kedekatan Presiden dengan Kepala Bappenas, mampu memudahkan komunikasi antara dua pihak, sehingga perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan konsep Presiden.

Andrinof, pria kutu buku ini dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Dia juga dikenal sebagai pemikir yang menjadi "dalang" gagasan-gagasan pembangunan "modal" kampanye Jokowi saat Pilpres 2014.

"Dia itu sangat dekat dengan Jokowi, maka dari itu dia diharapkan mampu menerjemahkan gagasan Jokowi dalam perencaan pembangunan yang matang," kata Erani.

Andrinof juga sepaham dengan gagasan tol laut Jokowi untuk mengurangi biaya logistik dan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.

Menurut dia, hal itu dapat mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mempercepat kemajuan menuju Indonesia yang maju, dibarengi dengan pemerataan tanpa penyimpangan.

"Ini bisa menjadi alasan. Ke depan nanti, Pak Jokowi akan berbicara tentang tol laut di Terminal Peti Kemas," kata Andrinof, dalam sebuah diskusi di Jakarta, beberapa waktu silam.

Sebagai negara maritim, menurut Andrinof, tol laut merupakan poros penting. Tujuannya, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan menghilangkan ketimpangan ekonomi.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai Kepala Bappenas harus mampu menjadi konsolidator perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Enny juga meminta Kepala Bappenas terpilih agar mampu meyakinkan menteri-menteri lainnya, bahwa setiap kebijakan yang dikleluarkan pemerintah harus sinkron, dan jangan mengurangi manfaat kebijakan salah satu Kementerian atau Badan.

Menurut Enny, banyak program pembangunan sebelumnya, seperti pengentasan kemiskinan, yang tidak memenuhi target pada 2014 karena perencanaan program yang tidak matang dan, terjadinya benturan kebijakan lintas kementerian.

Dengan kemampuan seorang konsolidator, lanjut Enny, kepala Bappenas baru diharapkan dapat mensinergikan perencanaan pembangunan dengan instansi lain, termasuk juga dengan pemerintah daerah.

"Jadi Badan ini nantinya mampu mengoordinasikan perencananan pembangunan skala nasional maupun daerah," ujarnya.

Andrinof, pria perantau dari Padang ini kini diharapkan menjadi tumpuan perencanaan dari konsep pembangunan Jokowi.

Tantangan berat tentu ada di depan Andrinof. Jokowi sejak sudah lama mewanti-wanti, agar pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu berarti ketimpangan ekonomi yang pada 2013 lalu menyentuh level 0,41 harus dikurangi. Kemiskinan pun harus dientaskan secepat-cepatnya dan setuntas-tuntasnya.

Puan: Saya Belum Tahu Tugas Saya sebagai Menteri

JAKARTA - Puan Maharani mengaku belum tahu tugas yang akan diembannya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun bidang kementerian yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kepada Puan dinilai mirip dengan lingkup tugas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

“Terus terang saya belum terlalu tahu apa penugasan yang akan ditugaskan Pak Presiden,” kata Puan, saat diwawancarai Kompas TV, seusai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK, di Istana Kepresidenan, Minggu (26/10/2014).

Menurut Puan, dia akan mengetahui tugasnya dalam sidang kabinet yang akan diselenggarakan seusai pelantikan menteri pada Senin (27/10/2014) besok.

Terkait dipilihnya ia sebagai menteri, Puan yakin Jokowi sudah mempertimbangkannya secara matang. Saat ditanya tentang kompetensi yang dimiliki sebagai menteri, Puan berpendapat tidak penting untuk melihat latar belakang pengalaman maupun track record masing-masing menteri. Menurut dia, yang terpenting adalah niat untuk bekerja keras bagi negara.

“Jangan pikir seseorang dari track record hari ini, tetapi kinerja dan apa yang akan saya lakukan ke depan ini,” tambah Puan.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, jawaban Puan merupakan tanggapan yang terlalu berhati-hati. Ia menyayangkan pernyataan Puan bahwa latar belakang bukan hal yang penting untuk menjadi menteri.

Namanya Disebut sebagai Menteri, Khofifah Menangis

JAKARTA - Setelah diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja 2014-2019, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa tak kuasa menahan tangisnya. Saat diwawancarai media pun, Khofifah terus-menerus mengusap air matanya.

Khofifah mengaku dirinya menangis karena mendapat tanggung jawab besar sebagai menteri.

"Kalau sudah mendapat amanat berarti mewakili seluruh Indonesia, jadi ya setiap amanat di dalamya pasti ada tanggung jawab yang besar," ujar Khofifah.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengungkapkan pekerjaannya nanti harus bisa dipertanggungjawabkan ke akhirat. Hal itulah yang membuat Khofifah terus menangis.

Lantaran larut dalam haru, Khofifah pun enggan menjawab fokus pekerjaannya nanti sebagai Menteri Sosial. "Nanti deh, kita masih bergadengan tangan semua. Terlalu besar bangsa ini, masalahnya juga kompleks. Jadi kita harus bergandengan tangan, sinergi, sinergi, sinergi," ungkap dia.

Ditanya Jokowi

Khofifah mengaku keterpilihannya sebagai menteri bermula saat dia dipanggil oleh Jokowi, Senin (20/10/2014) malam. Di dalam pertemuan itu, Khofifah mengaku ditanya soal posisi menteri.

"Seandainya nanti kalau bisa diminta untuk membantu kabinet, nanti di posisi apa?' Kira-kira seperti itu. Saya juga mengajukan posisi apa. Sifatnya diskusi sih," imbuh dia.

Rini Soemarno, Sosok Pekerja Keras yang Dipilih Jadi Menteri BUMN

JAKARTA - Mantan Ketua Tim Transisi Rini M Soemarno ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Rini pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Dalam pengumuman di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014), Presiden Jokowi menyebutnya sebagai sosok yang suka bekerja keras.

"Seorang profesional yang kaya pengalaman sebagai CEO dalam perusahaan besar, bekerja keras dan juga menjadi tim transisi," ungkap Jokowi.

Berikut profil singkat Rini:

Nama Lengkap : Rini Mariani Soemarno

Tempat, Tanggal Lahir : AS, 9 Juni 1958

Agama : Islam

Umum :

• Fakultas Ekonomi, Wellesly College Massachusetts, USA (1981)

PERJALANAN KARIER :

Pekerjaan :

• Presiden Komisaris PT Semesta Citra Motorindo, Jakarta
• Pengurus Pinjaman Bank Dunia untuk Negara-negara Asia Afrika, Departemen Keuangan Amerika Serikat, USA (1979-1980)
• Trainee Departemen Keuangan USA, Office of Multilateral Development Bank, USA (1981-1982)
• Trainee Citibank N.A, Jakarta (1982)
• Asisten Manager Citibank N.A, Jakarta (1982-1983)
• Manager Citibank N.A, Jakarta (1984-1988)
• Assisten Vice President Citibank N.A, Jakarta (1986-1988)
• Vice President Citibank N.A, Jakarta (1988-1989)
• GM Finance Division PT Astra International, Jakarta (1989)
• Direktur Keuangan PT Astra International, Jakarta (1990)
• Direktur Utama PT Astra International, Jakarta (1998-2000)
• Komisaris PT Agrakom (Bidang Bisnis Internet), Jakarta (2000 )
• Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo (2000-2001)
• Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia (2005)

Pemerintahan :

• Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Jakarta (1998)

Menteri :

• Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)

KEGIATAN LAIN :

• Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA)
• Penasehat Ahli Keuangan Koperasi Pegawai Negeri khususnya pada Bank Kesejahteraan Ekonomi (Bank yang saham terbesarnya dikuasai Koperasi Pegawai Negeri)

PENGHARGAAN :

• Penghargaan atas terpilihnya sebagai Pemimpin Puncak Terpuji 1995 dari Majalah Swa Sembada ( 1995 )

KELUARGA : 

• Anak : 3 orang

Mendag Rachmat Gobel, Pecinta Silat yang Inginkan Persatuan

Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya resmi telah mengumumkan deretan nama menterinya. Sesuai janji Sang Presiden, dia menyelipkan nama-nama dari kalangan profesional sebagai menteri yang akan membantunya selama lima tahun ke depan.

Salah satu nama yang muncul adalah Rachmat Gobel, Direktur Utama PT Gobel International, induk perusahaan Kelompok Usaha Gobel.

Pria kelahiran Jakarta, 3 September 1962 ini merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel. Tidak hanya sekadar memimpin perusahaannya yang diturunkan dari pendahulunya, Rachmat berhasil membawa perusahaan menuju kejayaan meski diterpa krisis ekonomi. Keberhasilan tersebut melambungkan nama Rachmat Gobel.

Prestasinya pun terus berlanjut selama dua dekade belakangan ini. Tidak hanya itu saja, dia juga telah menerima berbagai penghargaan di dunia akademik.

Sosok Rachmat Gobel juga menarik. Tidak hanya sukses memimpin berbagai perusahaan, Rachmat juga dikenal di dunia olah raga, khususnya pencak silat.

Sementara itu, mengenai kapasitasnya menjadi Menteri Perdagangan, Rachmat pernah terekam mengungkapkan bahwa seharusnya, Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan dipimpin oleh Departemen Perindustrian. Dengan penyatuan tersebut, tutur Rachmat, kemajuan otomotif di Indonesia bisa terjamin.

"Coba Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan dipimpin oleh Departemen Perindustrian bersatu menyusun langkah-langkah yang tepat untuk kemajuan industri otomotif. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Ini membuat langkah menjadi tak jelas," ujar Rachmat saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (21/10/2009) silam di Jakarta.

Data diri Rachmat Gobel

Nama: Rachmat Gobel

Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 3 September 1962

Alamat: Jalan Prof Supomo SH No 55 A, Tebet Barat, Jakarta 12810

Pendidikan:

• Doktor Kehormatan dari Chuo University, Tokyo, Jepang (2014)
• Doktor Kehormatan dari Takushoku University, Tokyo, Jepang (2002)
• On-the-Job Training, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Headquarters and Divisions, Osaka, Japan (1988/1989)
• Sarjana Ilmu Perdagangan Internasional, Chuo University, Tokyo, Jepang (1987)

Pekerjaan:

Rachmat Gobel merupakan kepala PT Gobel Indonesia. Dia menempati posisi sebagai Presiden Direktur dan pemilik saham mayoritas bagi PT Gobel International. Seperti dikutip dalam Businesweek, Rachmat telah menjadi Presiden Direktur untuk PT National Panasonic Gobel sejak 1993 lalu. Berikut ini daftar lengkap perusahaan yang tengah dan pernah dipimpinnya.

• Direktur Utama, PT. Gobel International (holding company Kelompok Usaha Gobel) (1994 sampan sekarang)
• Komisaris, PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (2002 sampai sekarang)
• Wakil Direktur Utama, PT. National Gobel (1993 – 2002)
• Direktur Perencanaan, PT. National Gobel (1991 – 1993)
• Assisten Direktur Utama, PT. National Gobel (1989 – 1991)
• Komisaris Utama, PT. Panasonic Gobel Indonesia (2004 - sekarang)
• Direktur Utama, PT. National Panasonic Gobel (1993 - 2004)
• Wakil Direktur Utama, PT. National Panasonic Gobel (1992 – 1993)
• Komisaris Utama, PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (1998 - sekarang)
• Direktur, PT. Matsushita Gobel Battery Industry (1994 - 1998)
• Komisaris Utama, PT. Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia (1994 - sekarang)
• Komisaris Utama, PT Panasonic Gobel Eco Solutions Sales Indonesia (1994 - sekarang)
• Komisaris Utama, PT Panasonic Healthcare Indonesia (1995 - sekarang)
• Komisaris Utama, PT Nusantara Parkerizing (2000 - sekarang)
• Wakil Komisaris Utama, PT Nusantara Parkerizing (1999 - 2000)
• Wakil Komisaris Utama, PT Parker Metal Treatment Indonesia (2002 - sekarang)
• Komisaris Utama, PT. Gobel Dharma Nusantara (2013 – sekarang)
• Direktur Utama, PT. Gobel Dharma Nusantara (2006 – 2013)
• Komisaris, PT. Smart, Tbk (2004 - sekarang)
• Komisaris, PT. Indosat, Tbk. (2008 - sekarang)
• Komisaris Utama, PT Visi Media Asia, Tbk. (2014 – sekarang)

Menhub Ignasius Jonan, Semua Berawal dari Kereta Api

JAKARTA - Bagi Ignasius Jonan, kereta api adalah segala-galanya. Mulai dari istri hingga meraih kepercayaan sebagai Menteri Perhubungan, semuanya dimulai dari kereta api.

Kereta api memang mempunyai tempat tersendiri di hati Ignasius Jonan. Ia pernah bertemu dengan seorang gadis, yang kini menjadi istrinya, di kereta api.

”Saya itu kenal istri waktu naik kereta api dari Surabaya ke Blitar tahun 1985. Ternyata dia adik kelas saya. Saya sudah tingkat terakhir, dia tingkat pertama,” kata Jonan yang alumnus Universitas Airlangga, Surabaya, itu mengenang peristiwa 29 tahun lalu sebagaimana dikutip dari Harian Kompas (18/5/2014).

Itulah mengapa ia merasa punya ”utang” pada kereta api. "Utang" Jonan kepada kereta api tentunya juga akan makin besar seiring dengan ditunjuknya dia menjadi Menteri Perhubungan, karena dinilai berhasil memperbaiki manajemen PT Kereta Api Indonesia.

Jonan yang memiliki tanggal lahir yang sama dengan Presiden Joko Widodo ini, yaitu 21 Juni, merupakan alumnus Universitas Airlangga jurusan Akuntansi.

Sebelum menduduki jabatan sebagai Dirut KAI, dia pernah berkarier sebagai Direktur Private Equity Citi (1999-2001), Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2001-2006), Managing Director and Head of Indonesia Investment Banking Citi (2006-2008), dan terakhir sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (2009-saat ini).

Salah satu keberhasilan Jonan dalam merombak KAI adalah dia membawa kultur tanggung jawab di antara pegawai, serta passion untuk menghasilkan output yang terbaik sesuai kemampuan.

"Saya bilang ke teman-teman, okelah, kamu perbaiki satu hal kecil dalam pekerjaan Anda, dalam satu hari satu saja. Itu dalam setahun, Anda akan menjadi orang yang berbeda, wong ada 365 hari dalam setahun. Memperbaiki 200 saja apa pun bentuknya," kata Jonan.


Sofyan Djalil, Mantan Kondektur Metromini yang Kini Menduduki Posisi Strategis

JAKARTA - Besar dari lingkungan sederhana di Peureulak, Aceh Timur: ayah seorang tukang cukur dan ibunda guru mengaji, Sofyan A. Djalil kecil menyadari bahwa tidak ada kata bermalas-malas.

Pun saat dia merantau ke Jakarta, dia sempat menjadi penjaga mesjid di Menteng Raya 58 dan kondektur Metromini. Karena ketekunannya, dia berhasil tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Seiring dengan perjalanan waktu, Sofyan Djalil mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Amerika Serikat, yakni ke Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989 (S2), dilanjutkan dengan mengambil bidang Law and Diplomacy di The Fletcher School of Law and Diplomacy pada universitas yang sama tahun 1991 (S2).

Setelahnya, Sofyan Djalil melanjutkan jenjang S3 dengan konsentrasi pada The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993.

Berbagai karier profesional dan pemerintahan pernah dia duduki, baik sebagai staf ahli menteri, komisaris hingga konsultan.

Sofyan Djalil pernah menduduki staf ahli, antara lain Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000). Dia juga menduduki sebagai staf ahli Wakil Presiden Boediono, setelah meninggalkan posisi sebagai Menteri BUMN.

Sebagai komisaris, beberapa perusahaan yang pernah dia singgahi antara lain Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004), Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (1999-Mei 2002), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (1998-Mei 2001).

Adapun sebagai konsultan penerapan good corporate governance (GCG), beberapa perusahaan yang pernah dia bantu antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa Tbk, PT Jamsostek, PT Waskita Karya Tbk, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, hingga PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004).

Di jabatan pemerintahan, Sofyan Djalil pernah menduduki dua jabatan menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informastika dan Menteri BUMN yakni pada pemerintahan SBY-JK.

Kini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memanggilnya kembali untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dengan tugas yang tentunya lebih luas ketimbang sebelumnya. Selamat bertugas Pak Sofyan.

Profil Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek

Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, akhirnya mengumumkan menteri dan pejabat menteri yang akan bekerja dalam kabinet. Prof.dr.Nila Djuwita F.Moeloek, Sp.M, terpilih sebagai menteri kesehatan.

Ketika memperkenalkan jajaran menteri di kabinetnya, Presiden Jokowi menyebut Nila sebagai seseorang yang kaya pengalaman. "Ia adalah senior yang sangat berpengalaman," katanya di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/14).

Nama Nila Moeloek memang tidak asing di dunia kesehatan. Terlebih, dokter spesialis mata ini pernah diproyeksikan menjadi menteri kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu II era Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa alasan yang jelas, ia batal dilantik meski sudah mengikuti proses seleksi.

Nila lahir di Jakarta 11 April 1949 dan menjadi salah satu staf ahli divisi tumor mata di RSCM Kirana Jakarta. Ia merupakan istri dari dr.Farid Anfasa Moelok, menteri kesehatan pada Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden BJ.Habibie. Pasangan ini dikaruniai 3 anak, Muh.Reiza, Puti Alifah, dan Puti Annisa.

Selain masih aktif mengajar di program doktor pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Nila juga dipercaya menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2009-2014.

Sebagai utusan khusus, Nila adalah duta Presiden yang bertugas menyampaikan berbagai hal tentang MDGs, tidak saja kepada para pemangku kepentingan di kabupaten dan kota, tetapi juga nasional, regional, bahkan global.

Problem universal yang ingin ditanggulangi oleh program MDGs ini adalah kemiskinan absolut, belum terjangkaunya pendidikan, masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya kesehatan anak, kesenjangan jender, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lain, kerusakan lingkungan, serta penggalangan kemitraan global.

Bekal pengalaman tersebut tampaknya dianggap cukup oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercayakan tugas-tugas di kementrian kesehatan kepada Nila. Selamat bekerja untuk ibu menkes.

Indroyono Soesilo, Ujung Tombak Cita-cita Maritim Jokowi-JK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Indroyono Soesilo sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Pengumuman dilakukan di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Indroyono dipercaya Jokowi untuk menjabat posisi baru ini menyusul cita-cita komitmen Jokowi menggencarkan program pembangunan berlandaskan maritim di Indonesia. Jokowi berniat mengembalikan kejayaan maritim saat zaman kerajaan Sriwijaya. Berikut profil singkat Indroyono:

Nama Lengkap : Indroyono Soesilo

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, Jawa Barat, 27 Maret 1955

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan

PENDIDIKAN :

Umum :

• Jurusan Teknik Geologi ( 1978 )
• Jurusan Remote Sensing University Michigan, Amerika Serikat ( 1981 )
• Jurusan Geologic Remote Sensing The University of Iowa, Amerika Serikat ( 1987 )

Khusus :

• Remote Sensing Satellite Ground Station Management Training, Canada, ( 1992 )

PERJALANAN KARIER :

Pekerjaan :

• Dosen luar biasa kursus staf senior TNI-AD Seskoad Bandung ( 1991 )
• Asisten laboratorium petrografi dan asisten kampus lapangan geologi, Karang Sambung Dep. Teknik ITB ( 1976 - 1978 )
• Research asistant, Department of Geology, Amerika Serikat The University of Iowa ( 1981 - 1986 )
• Teaching assistant, Department of Geology The University of Iowa, Amerika Serikat ( 1983 - 1986 )
• Dosen luar biasa Sesko ABRI Bandung ( 1988 - 1989 )
• Dosen luar biasa, jurusan Meteorologi dan Geofisika ITB ( 1994 - 1995 )
• Dosen luar biasa Program Pascasarjana Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya ( 1995 )
• Dosen luar biasa Fakultas Teknologi Mineral Jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti (1996)
• Dosen Fakultas MIPA UI ( 1997 )

Pemerintahan :

• Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut Departemen Kelautan dan Perikanan
• Kepala Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Alam (Tisda) Matra Dirgantara (BPPT) ( 1992 - 1995 )
• Direktur Inventarisasi Sumberdaya Alam (Tisda) BPPT ( 1993 - 1997 )
• Anggota Panitia Tetap Dewan Kelautan Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan ( 1997 )
• Deputi Ketua BPPT, Bidang Pengembangan Kekayaan Alam ( 1997 - 1998 )
• Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam ( 1998 )
• Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan ( 2001 )

KEGIATAN LAIN :

• Ketua Kelompok Kerja Sumberdaya Alam dan Lingkungan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia ( 1997 )
• Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) ( 1999 )

PENGHARGAAN :

• Worldwide Permina Foundation Award USA ( 1980 )
• Indonesian Cultural Foundation Award USA ( 1981 )
• Isabel-Demple Foundation Award USA ( 1984 )
• Member, Sigma XI, Scientific Research Honor Society USA ( 1987 )
• Adhicipta Rekayasa Persatuan Insinyur Indonesia ( 1993 )
• Satya Lencana Pembangunan RI ( 1995 )
• Who's Who of The World ( 1998 )
• Satya Lencana Karya Satya X Tahun ( 1999 )
• Bintang Ajasa Utama ( 1999 )

KELUARGA :

• DR.Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo M.Sc., A.P.U (isteri)

Ini Sosok Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri

JAKARTA - Muh. Hanif Dhakiri dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

Berikut profil Hanif Dhakiri:

Nama Lengkap

Muh. Hanif Dhakiri

Tempat, Tanggal Lahir

Kota Semarang, Jawa Tengah, 6 Juni 1972

Jabatan

Anggota DPR RI (2014-2019)

PENDIDIKAN:

Umum:

• Madrasah Tsanawiyah Negeri Salatiga ( 1988 )
• Madrasah Aliyah Al-Muayyad Surakarta ( 1991 )
• Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) DPP PKB ( 2006 )
• Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) DPP PKB ( 2006 )
• IAIN Walisongo Salatiga ( 1996 )

Khusus :

• Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII Cabang Salatiga ( 1992 )
• Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PMII Koorcab Jawa Tengah ( 1994 )

PERJALANAN KARIER:

Pekerjaan:

• Konsultan FNS Indonesia ( 1997 - 2002 )
• Direktur Eksekutif ISIS Jakarta ( 1999 - 2002 )
• Program Officer NDI Indonesia ( 2000 - 2005 )
• Staf Khusus Menakertrans ( 2006 - 2007 )

Legislatif:

• DPR dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ( 2009 - 2014 )

KEGIATAN LAIN :

• Ketua DPP PKB
• Pemimpin Redaksi majalah Mahasiswa Dinamika IAIN Walisongo Salatiga ( 1994 )
• Ketua PMII Cabang Salatiga ( 1995 - 1996 )
• Koordinator Pleno PMII Jawa Tengah ( 1995 - 1996 )
• Pendiri Dewan Daerah WALI Jawa Tengah ( 1997 )
• Ketua Lembaga Studi Advokasi Buruh PB PMII ( 1997 - 2000 )
• Studi Komparataif Parlemen dan Politik Lokal, FNS, di Jerman ( 1999 )
• Pendiri Komite Anti Diskriminasi Indonesia (KADI), Jakarta ( 1999 )
• Studi Komparatif Sistem Politik, International Republican Institute (IRI), Amerika Serikat ( 2000 )
• Peserta Young Leader Workshop, Korea Selatan ( 2001 )
• Pendiri dan Anggota Komite Eksekutif Monopoli Watch ( 2002 )
• Studi Komparatif Council of Asian Liberals dan Democrats (CALD), Bangkok, Thailand ( 2005 )
• Wakil Sekjend DPP PKB ( 2005 - 2010 )
• Wakil Ketua Umum DKN Garda Bangsa ( 2006 - 2011 )

KELUARGA :

• Ma'rifah (isteri)
• Anak : 3 orang

Lukman Hakim, Politisi PPP yang Dipercaya Jokowi Jadi Menteri Agama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Lukman Hakim sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Pengumuman dilakukan di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Lukman sempat menjabat sebagai Menteri Agama sejak 9 Juni lalu. Jokowi kembali mempercayakan posisi itu kepada politikus PPP ini dalam kabinetnya.

Berikut profil singkatnya:

Nama Lengkap : Lukman Hakim Saifuddin

Tempat, Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 25 November 1962

Agama : Islam

Jabatan : Wakil Ketua MPR RI (2009-2014)

PENDIDIKAN :

Umum :

• SD Negeri Jakarta
• Madrasah Ibtidaiyah Manaratul Ulum Jakarta
• SMP Negeri XI Jakarta
• S1 Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta
• Fakultas Dakwah Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta ( 1990 )

Khusus :

• Pendidikan Singkat Mengenai Community Organizer in Health and Development in Asian Rural Settings Nagoya, Jepang,
• Pendidikan Singkat Mengenai HIV/AIDS Prevention and Control Program Curtin University Perth, Australia,
• Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, ( 1982 )

PERJALANAN KARIER :

Pekerjaan :

• Kepala Program Kajian, Lakpesdam NU ( 1989 - 1995 )
• Manager Helen Keller Internasional ( 1995 - 1997 )

Legislatif :

• DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1997 - 1999 )
• DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1999 - 2004 )

Keterlibatan dalam Organisasi :

• Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1999 )
• DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 2004 - 2009 )

Keterlibatan dalam Organisasi :

• Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
• Wakil Ketua Sosialisasi UUD MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
• Anggota Tim Kuasa Hukum DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
• DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 2009 - 2014 )

KEGIATAN LAIN :

• Sekretaris Umum YISC Al-Azhar
• Wakil Sekretaris PP LKKNU
• Ketua PP Lakpesdam NU
• Sekretaris Pimpinan Harian DPP PPP
• Program Manajer Lakpesdam NU ( 1990 - 1995 )
• Wakil Ketua Yayasan Saifuddin Zuhri ( 1994 - 1999 )
• Anggota Majelis Pengarah Pesantren Al-Hamidiyah ( 1995 - 1999 )
• Ketua Lakpesdam NU ( 1996 - 1999 )
• Ketua Lembaga Diklat DPP PPP ( 1999 - 2004 )
• Ketua Lembaga Pusdiklat DPP PPP ( 1999 - 2003 )
• Sekretaris Forum Konstitusi ( 2004 )
• Ketua PH DPP PPP ( 2007 - 2012 )

KELUARGA :

• Trisna Willy (isteri)
• Anak: 3 orang

Mengenal Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

JAKARTA - Yuddy Chrisnandi dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Berikut profil politisi Partai Hanura itu:

Nama Lengkap : Yuddy Chrisnandi

Tempat, Tanggal Lahir : Jawa Barat, 29 Mei 1968

PENDIDIKAN :

Umum :

• SD Negeri Panitran III Cirebon ( 1980 )
• SMP Negeri I Cirebon ( 1983 )
• SMA Negeri I Cirebon ( 1986 )
• Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung ( 1991 )
• Fakultas Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ( 1997 )
• Program doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ( 2004 )

PERJALANAN KARIER :

Pekerjaan :

• Dosen Fakultas Ekonomi , Universitas Trisakti
• Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional
• Dosen PPS Ilmu Politik Universitas Indonesia
• Karyawan Bank Bukopin Pusat ( 1991 - 1992 )
• Karyawan Bank Bumi Daya Pusat ( 1992 - 1994 )
• Staf Khusus Ketua Ketua BPPN ( 1998 - 2000 )
• Staf Khusus Kapolri ( 1999 - 2000 )
• Staf Khusus Wapres Wakil Presiden RI ( 2001 - 2003 )

Legislatif :

• MPR dari Partai Golkar ( 1997 - 1999 )

Keterlibatan dalam Organisasi :

• Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar
• DPR dari Partai Golkar ( 2004 - 2009 )

Keterlibatan dalam Organisasi :

• Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar

KEGIATAN LAIN :

• Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPP Golkar
• Ketua Pimpinan Majelis Nasional KAHMI (Korps Alumni HMI)
• Ketua Bidang Internasional MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong)
• Ketua Bidang Organisasi Lemkari (Lembaga Karatedo Indonesia)
• Pokja PP-OKK Golkar ( DPP) ( 1991 - 1995 )
• Bappilu DPP Golkar ( Bidang seni budaya ) ( 1995 - 1997 )
• Pengurus DPP Golkar ( Dept Pemuda) ( 1998 - 2004 )
• Pengurus Golkar (Dept Hukum dan Ham) ( 1998 - 2004 )
• Ketua DPP Partai Hanura ( 2010 - 2015 )

PUBLIKASI :

• Kontributor Buku : Membangun Kemandirian Indonesia Penerbit : Yayasan Kebangsaan Bersatu ( 1995 )
• KPP HAM Bukan Pengadilan HAM Penerbit : Yayasan Kebangsaan Bersatu ( 1999 )
• Editor Buku : Orang Berkata Tentang Wiranto Penerbit : Yayasan Kebangsaan Bersatu ( 2001 )
• Kurator Buku : Pemimpi Perubahan; PR Untuk Presiden RI 2005-2009 Penerbit : Kota Kita Press ( 2004 )
• Reformasi TNI, Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Penerbit : LP3ES ( 2005 )
• Kesaksian Para Jenderal Penerbit : LP3ES ( 2007 )
• Post Soeharto Civil-Military Relations in Indonesia Penerbit : Rajaratnam School of International Studies Singapore ( 2007 )
• Beyond Parlemen; Dari Politik Kampus Hingga Suksesi Kepemimpinan Nasional Penerbit : Transwacana ( 2008 )

KELUARGA :

• Velly Elvira, SH (isteri)

Anies Baswedan, Sosok Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memilih Anies Rasyid Baswedan untuk menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berikut profil Anies Baswedan:

Nama Lengkap : Anies Rasyid Baswedan

Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969

Agama : Islam

Jabatan : Rektor Universitas Paramadina

PENDIDIKAN :

Umum :

• SD IKIP Laboratori II, Yogyakarta ( 1982 )
• SMP Negeri 5, Yogyakarta ( 1985 )
• SMA, South Milwaukee, Senior High School (AFS Year Program), Wisconsin, Amerika ( 1988 )
• SMA Negeri 2, Yogyakarta ( 1989 )
• S1, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta ( 1995 )
• S2 University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika ( 1998 )
• S3, Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika (2005)

Karya Tulis :

• Riset: Kebijakan Nilai Tukar Rupiah
• Spesialisasi : International Economic and Security Policy

Karya Tulis :

Desentralisasi dan Pola Demokrasi di Indonesia, Promotor : Prof. Dwight King Spesialisasi :

1. Public Policy;
2. Political Economic and Development,
3. Comparative Politics

Khusus :

• Asian Studies, Sophia University, Tokyo, Japan, ( 1993 )

PERJALANAN KARIER :

Pekerjaan :

• Redaktur dan Pembawa Acara "Tanah Merdeka" (Program TVRI Yogyakarta) ( 1989 - 1991 )
• Program Koordinator di Center for Student and Community Development ( 1993 - 1994 )
• Peneliti dan Koordinator Proyek di Pusat antar Universitas (PAU) - Studi Ekonomi UGM ( 1994 - 1996 )
• Peneliti pada The Office of Research, Evaluation, and Policy Studies, Northern Illinois University ( 2000 - 2004 )
• Peneliti pada Center for Governmental Studies, Northern Illinois University ( 2000 - 2000 )
• Research Manager di IPC, Inc., Chicago, Illinois, Amerika ( 2004 - 2005 )
• Research Director The Indonesian Institute, Center for Public Policy Analysis, Jakarta ( 2005 - 2009 )
• Peneliti Utama di The Indonesian Survei Institute (LSI), Jakarta ( 2005 - 2007 )
• National Advisor Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Partnership for Governance Reform, Jakarta ( 2006 - 2007 )
• Rektor Universitas Paramadina ( 2007 - 2011 )
• Pendiri dan Ketua Gerakan Indonesia Mengajar ( 2010 )
• Presenter Program Save Our Nation, Metro TV ( 2010 )
• Presenter Young Global Leaders Summit, Tanzania, Afrika ( 2010 )

KEGIATAN LAIN :

• Pengurus Yayasan Paramadina ( 2005 - 2007 )
• Pengurus Bina Antar Budaya-AFS Indonesia ( 2006 )
• Pengurus AMINEF-Fullbright ( 2008 )
• Moderator dalam acara debat calon Presiden ( 2009 )
• Anggota Tim-8 dalam kasus dugaan pidana pimpinan KPK yaitu Bibit dan Chandra ( 2009 )
• Pengurus Financial Club ( 2011 )

PUBLIKASI :

• Political Islam in Indonesian: Present and Future Trajectory, University of California ( 2004 )
• Indonesia Politics in 2007: the Presidency, Local Elections and Future of Democracy, BIES Australian National University ( 2007 )

PENGHARGAAN :

• AFS Intercultural Program, Milwaukee High School, Wisconsin, AS ( 1987 )
• JAL Scholarsip ( 1993 )
• Fulbright Scholarship ( 1997 )
• ASEAN Student Awards Program (USAID-USIA-NAFSA) ( 1998 )
• William P Cole III Fellowship, Universitas Maryland ( 1998 )
• Indonesian Cultural Foundation Scholarship ( 1999 )
• Gerald Maryanov Fellow, Northem Illions University ( 2004 )
• William P Cole III Fellow di Maryaland School of Public Policy, ICF Scholarship ( 2005 )
• Top 100 Public Intelectuals, Majalah Foreign Policy, Washington, Amerika ( 2008 )
• Young Global Leader, World Economic Forum ( 2009 )
• 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia dari Lembaga Royal Islamic Strategic Studies Centre, Yordania ( 2010 )
• Worlds 20 Future Figure, Majalah Foresight, Tokyo, Jepang ( 2010 )
• Nakasone Yasuhiro Award, Institute for International Policy Studies (IIPS) ( 2010 )

KELUARGA :

• Fery Farhati S.Psi, M.Sc (Istri)
• 1. Mutiara Annisa Baswedan (Anak)
• 2. Mikail Azizi Baswedan (Anak)
• 3. Kaisar Hakam Baswedan (Anak)
• 4. Ismail Hakim Baswedan (Anak)

Ini Sosok Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

JAKARTA - Siti Nurbaya Bakar, sebelumnya tak pernah membayangkan menjadi seorang menteri di sebuah kabinet pemerintahan. Sebagai figur yang berlatar belakang birokrat, cita-cita tertingginya adalah ingin mencapai jabatan eselon I atau menjadi Direktur Jenderal.

Siti telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1979. Ia sempat menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Tepat pada 8 Mei 1998, ia dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, R Hartono. Inilah titik balik di mana ia harus hijrah ke Jakarta, tempat yang membuat kariernya semakin moncer.

"Beberapa hari setelah dilantik, kemudian kerusuhan di Jakarta. Itu saat-saat kritis dan sudah pernah saya lalui," kata Siti, saat dijumpai Kompas.com, di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Pada 2013, Siti memutuskan berhenti menjadi PNS dan banting stir menjadi politisi Partai Nasdem. Di partai itu, Siti kini menjabat Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai Nasdem.

Siti adalah alumni Institut Pertanian Bogor tahun 1975-1979. Ia asli kelahiran Jakarta dari ibu yang kelahiran Lampung dan ayahnya kelahiran Jakarta.

Mengenai cita-cita, kata Siti, umumnya PNS menginginkan menjadi direktur jenderal atau bupati. Tentunya menjadi bupati dengan asumsi ditunjuk oleh atasan seperti di era Orde Baru.

"Tahun 1996 saya pernah diperintah jadi Bupati Tulang Bawang, Lampung. Tapi saya enggak mau. Saya mau ke Jakarta, saya mau jadi dirjen," selorohnya.

Ini Sosok Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar

JAKARTA - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Hafar ditunjuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berikut ini profil Marwan yang dihimpun dari data Litbang Kompas.

Nama Lengkap : Marwan Jafar

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, Jawa Tengah/12 Maret 1971

Agama : Islam

PENDIDIKAN:

Umum:

• SD Negeri Dukuh Seti, Pati (1984)
• Madrasah Tsanawiyah Manahijul Huda, Pati (1987)
• Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah (1990)
• Fakultas Hukum UII, Yogyakarta (1998)

Khusus:

• Pesantren Maslatul Huda, Pati (1990)
• Bahasa Inggris ELTI, Yogyakarta (1993)
• Jurnalistis UII, Yogyakarta (1993)
• Bahasa Inggris LIA, Yogyakarta (1994)
• Kepengacaraan LKBH UII, Yogayakarta (1996)

PERJALANAN KARIER:

Pekerjaan:

• Konsultan Rosdiono & Partners (1999)
• Marketing Manager PT Sentra Mekanindo (1999 - 2000)
• Direktur PT Wahana Sarana Jati (2000 - 2004)
• Direktur PT Madu Buana Abadi (2000 - 2004)
• General Manager PT Satria Muda Indonesia (2000 - 2004)
• Komisaris PT Wahana Sarana Jati (2004)

KEGIATAN LAIN:

• Kabid Litigasi dan Konsultasi LPBH NU DI Yogyakarta (1994 - 1999)
• Litbang GP Ansor DI Yogyakarta (1995 - 2000)
• Ketua PMII Cabang Yogyakarta (1995 - 1996)
• Wakil Sekjen PP LPNU (1999 - 2004)
• Wakil Sekjen Inkopsim NU Pusat (1999 - 2004)
• Mabin Cab IPNU Cabang Pati (1999)

KELUARGA:

• Ari Haryati (istri) - Anak: 3 orang

Mengenal Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM

JAKARTA - Yasonna Hamonangan Laoly ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Berikut profil Yasonna Laoly:

Nama Lengkap:

Yasonna Hamonangan. Laoly

Tempat, Tanggal Lahir:

Tapanuli Tengah/Sumatera Utara, 27 Mei 1953

PENDIDIKAN:

Umum:

• SR Katholik Sibolga (1965)
• SMP Negeri I Sibolga (1968)
• SMA Katholik Sibolga (1971)
• Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) (1978)
• Master of Sience Virginia Commonwealth University, AS (1986)
• Doctor (Ph.D) North Carolina State University, AS (1994)

Khusus :

• Kursus Guru Kader Nasional PDI Perjuangan
• Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem, Virginia (1984)

PERJALANAN KARIER:

Pekerjaan:

• Ketua Jurusan Hukum Perdata Universitas HKBP Nommensen, Medan (1994 - 1998)
• Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan (1998 - 1999)
• Dosen Pascasarjana (Magister Hukum), Medan (2000)

Legislatif:

• DPRD Provinsi dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) (1999 - 2004)

Keterlibatan dalam Organisasi :

• Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
• DPR dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2004 - 2009 )

Keterlibatan dalam Organisasi :

• Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
• Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
• DPR dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) (2009 - 2014)

KEGIATAN LAIN :

• Narasumber ( Penceramah ) TVRI Medan, Stasiun Radio, Seminar
• Ketua Umum Pengurus Pusat BKS PGI GMKI
• Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias
• Sie Pendidikan BPC GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), Medan (1974 - 1976)
• Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, USU (1975)
• Wakil Bendahara KNPI Medan (1979 - 1983)
• Sekertaris PL.BKS PGI - GMKI Medan (1996 - 2001)
• Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (2000 - 2005)
• Kepala BADIKLATDA PDI Perjuangan Sumatera Utara (2002 - 2005)
• Penasihat HAPSU (Himpunan Abang Becak Sumut) (2003)
• Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (2005 - 2008)

PENGHARGAAN:

• Outstanding Graduate Student Award, Virginia Commonwealth University, USA
• Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society USA
• Sigma Iota Rho International Honor Society, USA

KELUARGA:

• Eliaye Widya Ketaren (istri)
• Anak: 4 orang

Pengembang Sambut Positif Basuki sebagai Menteri PU-Perumahan Rakyat Baru

JAKARTA - Pengembang dan pelaku bisnis properti menyambut positif terpilihnya Basuki Hadimuljono sebagai bos baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Bagus, dan saya menyambut dengan baik. Hanya saja, Menpera-PU baru ini harus bisa memprioritaskan pengentasan kekurangan (backlog) rumah 15 juta unit," ujar Wakil Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk., Indra Wijaya, kepada Kompas.com, Minggu (26/10/2014).

Indra menuturkan, selain mampu mengerjakan pekerjaan rumah pengentasan backlog rumah, sang menteri pun diharapkan dapat melakukan terobosan dan penyegaran regulasi.

"Saya berharap Menpera-PU bisa mewujudkan kepemilikan properti untuk orang asing. Terlebih sebentar lagi ada Masyarakat Ekonomi ASEAN. Regulasi yang ramah investasi dan sekaligus tidak merugikan rakyat, itu yang kami harapkan," imbuh Indra.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy. Menurut dia, pengembang dan pelaku bisnis dan industri properti menyambut baik terpilihnya Basuki.

"Dia merupakan unsur internal PU yang sangat berpengalaman serta profesional. Kami berharap, pembangunan di sektor perumahan rakyat juga mendapat prioritas dan diperhatikan," kata Eddy.

Ditanya mengenai penggabungan Kemenpera dan PU, baik Indra maupun Eddy menganggap tidak masalah. Asalkan, pekerjaan rumah besar pengurangan defisit rumah bisa diselesaikan dengan baik.

"Meskipun kami lebih berharap kalau Kemenpera itu berdiri sendiri. Tapi tentu saja penggabungan ini sudha dipertimbangkan dengan matang. Ya kami harus mengikuti," tandas Eddy.

Masa depan perumahan rakyat, lanjut Eddy, sangat tergantung pada kemauan menteri sekarang dan pemerintah ke depan.

propinsibali.com_____
sumber : kompas