 |
| Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014, Ketut Tama Tenaya, menegaskan nantinya ada partai-partai yang diajak gabung sebagai pemecah ombak. Sebagai imbalannya, partai-partai dalam Fraksi Gabungan yang diajak berkolaborasi oleh Fraksi PDIP diberi kompensasi 1 jatah Ketua Komisi. Sedangkan PDIP borong 3 dari total 4 jatah Ketua Komisi. “Ya, bayarannya satu jatah Ketua Komisi diberikan cuma-cuma. Kita sudah siapkan jurus pemecah ombak itu. Jangan main-main dengan PDIP,” tandas Tama Tenaya yang juga Bendahara DPD PDIP Bali di Denpasar, Kamis (8/5). |
Jumat (9/5), Wakil Ketua DPD I Golkar Bali I Gusti Putu Wijaya menegaskan pihaknya siap membuka kompromi dengan PDIP. Wijaya menyebutkan, kalau dialogis dilakukan, maka pemerintahan ke depan tidak ada istilah oposisi. Semuanya berangkulan satu sama lain demi kepentingan Bali.
“Satu untuk semua. Kami menawarkan, mari kita sama-sama mengedepankan dialog. Kalau itu terjadi, akan bagus bagi kondusivitas pemerintahan di Bali ke depan,” ujar Wijaya yang juga mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan.
Karena itu, Wijaya berharap jabatan di DPRD Bali hasil Pileg 2014 dibagi-bagikan secara merata. Jabatan yang diharap terbagi merata itu adalah 4 jatah Ketua Komisi Dewan (Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, dan Ketua Komisi IV), serta dua alat Kelengkapan Dewan yakni Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan Ketua Badan Kehormatan (BH).
“Bila perlu, bagi rata semua-lah. Maksud kami, bagi rata oleh fraksi-fraksi yang ada di Dewan. Entah itu jabatan Ketua Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Bagi kami, lebih bagus seperti itu polanya,” ujar politisi asal Kerambitan, Tabanan yang mantan anggota DPR RI di era Orde Baru ini.
Namun demikian, Wijaya membantah kalau Golkar sudah mengutus dirinya melobi Sekretaris DPD PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, untuk ngedum (bagi-bagi) jabatan secara merata di DPRD Bali 2014-2019. Adi Wiryatama adalah petinggi PDIP yang nanti akan dipercaya partainya menduduki jabatan Ketua DPRD Bali 2014-2019, menggantikan AA Ngurah Oka Ratmadi yang lolos ke DPD RI.
Golkar sendiri sepertinya kapok dengan pengalaman pahit di DPRD Bali hasil Pileg 2009 lalu. Kala itu, Fraksi Golkar terlalu jual mahal, sehingga kehilangan jatah kursi Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014 yang sebetulnya telah diskenariokan akan diberikan oleh Fraksi PDIP.
Semula, Fraksi PDIP skenariokan akan mendudukkan anggota Fraksi Golkar Dapil Buleleng, Nyoman Sugawa Korry sebagai Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014. Namun, ternyata Sugawa Korry dijegal di internal Fraksi Golkar. PDIP pun banting haluan melirik Demokrat, karena melihat Golkar tidak cocok diajak kerjasama lantaran di internal saja tak solid. Jatah Ketua Komisi II DPRD Bali akhirnya diberikan PDIp kepada Fraksi Demokrat (I Gusti Rai Putrayasa, lalu beralih ke Putu Tutik Kusuma Wardani).
Sementara itu, kubu Demokrat juga punya pendirian hampir sama dengan Golkar terkait ancaman PDIP untuk sapi bersih semua jabatan Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Informasi yang dihimpun, Jumat kemarin, internal Demokrat ketar-ketir juga jika ancaman PDIp jadi kenyataan.
Namun, saat dikonfirmasi, Ketua Bidang Organisasi dan Kekaderan (OKK) DPD Demokrat Bali, Ketut Ridet, menegaskan pihaknya masih menunggu arah angin. Intinya, Demokrat sejauh ini belum bersikap dengan peluang dapat jatah jabatan Ketua Komisi DPRD Bali hasil Pileg 2014.
Ketut Ridet menegaskan, saat ini angin politik di internal Demokrat ada yang dingin dan ada pula yang sejuk. “Kita maunya yang sejuk dan adem,” tandas politisi Demokrat asal kawasan pegunungan Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Menurut Ridet, kader Demokrat di DPRD Bali tidak akan saklek dalam melakukan sebuah komunikasi politik untuk pemerataan komposisi jabatan. Sebenarnya, tanpa jabatan Ketua Komisi pun, Demokrat bisa memainkan peran untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Tapi, akan lebih bagus jika ada kader Demokrat yang pegang jabatan di Dewan.
“Demokrat memang bukan pemenang (kursi legislatif), tapi kami memimpin di eksekutif (tempatkan Made Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali, Red). Kami harap tidak ada oposisi-lah. Kita lihat nanti sikap Fraksi Demokrat terkait jabatan di Dewan. Sejauh ini, partai belum membahasnya,” ujar Ridet.
Sebelumnya, kubu PDIP menyatakan siaga penuh atas munculnya gerakan koalisi dan skenario main keroyok oleh fraksi-fraksi non PDIP di DPRD Bali 2014-2019. Untuk menghadapi strategi main keroyok dalam perebutan 4 jatah Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, PDIP pilih siapkan jurus ‘pemecah ombak’. Jurus ‘pemecah ombak’ yang disiapkan PDIP itu adalah dengan merangkul parpol-parpol gurem pemilik kursi parleman yang hanya mampu membentuk Fraksi Gabungan di DPRD Bali hasil Pileg 2014. Fraksi Gabungan itu akan berisikan empat partai dengan total 5 kursi parlemen, yakni NasDem (2 kursi DPRD Bali), Hanura (1 kursi DPRD Bali), PKPI (1 kursi DPRD Bali), dan PAN (pemilik 1 kursi DPRD Bali).
Nantinya, Fraksi PDIP (berkekatan 24 kursi parlemen) dan Fraksi Gabungan (5 kursi parlemen) bisa saja berkoalisi di DPRD Bali 2014-2019, untuk menghadapi tiga kekuatan yang ancam main keroyok, yakni Fraksi Golkar (berkekatan 11 kursi parlemen), Demokrat (berkekatan 8 kursi parlemen), dan Gerindra (berkekatan 7 kursi parlemen).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014, Ketut Tama Tenaya, menegaskan nantinya ada partai-partai yang diajak gabung sebagai pemecah ombak. Sebagai imbalannya, partai-partai dalam Fraksi Gabungan yang diajak berkolaborasi oleh Fraksi PDIP diberi kompensasi 1 jatah Ketua Komisi. Sedangkan PDIP borong 3 dari total 4 jatah Ketua Komisi.
“Ya, bayarannya satu jatah Ketua Komisi diberikan cuma-cuma. Kita sudah siapkan jurus pemecah ombak itu. Jangan main-main dengan PDIP,” tandas Tama Tenaya yang juga Bendahara DPD PDIP Bali di Denpasar, Kamis (8/5).
Jurus pemecah ombak ini sebelumnya pernah diterapkan PDIP hasil Pileg 2009 lalu. Ketika itu, PDIP berkolaborasi dengan Demokrat untuk ‘kucilkan’ ribalnya seperti Golkar. Fraksi Demokrat kemudian diberi jatah Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014 (yang diduduki I Gusti Rai Putrayasa, lalu beralih ke Ni Putu Tutik Kusuma Wardani).
Sementara Fraksi PDIP kala itu borong 3 jatah komisi lainnya, yakni Ketua Komisi I (diduduki Made Arjaya, dari Dapil Denpasar), Ketua Komisi III (diduduki Putu Agus Suradnyana dari Dapil Buleleng, kemudian dialihkan ke IGN Suryanta Putra dari Dapil Tabanan), dan Ketua Komisi IV (diduduki Nyoman Parta, dari Dapil Gianyar). Selain itu, Fraksi PDIP juga borong jabatan Ketua Baleg dan Ketua BH DPRD Bali 2009-2014.
Tama Tenaya menegaskan, kalau satu fraksi saja bisa digaet seperti Fraksi Gabungan (terdiri NasDem, Hanura, PKPI, PAN), maka yang lain semuanya lewat. “Kemungkinan yang akan digaet adalah Fraksi Gabungan. Kalau Fraksi Gabungan bisa digaet, yang lain lewat,” tandas caleg incumbent PDIP dari Dapil Badung ini.
sumber : NusaBali
