 |
| Sikap mengejutkan muncul dari Fraksi PDIP DPRD Bali. Fraksi terbesar DPRD Bali hasil Pileg 2009 ini batal menjadi oposisi terhadap pemerintahan Made Mangku Pastika-ketut Sudikerta selaku Gubernur-Wakil Gubernur periode 2013-2018. Bahkan, Fraksi PDIP siap ikut kawal program Bali Mandara Jilid II. |
DENPASAR - Sikap mengejutkan muncul dari Fraksi PDIP DPRD Bali. Fraksi terbesar DPRD Bali hasil Pileg 2009 ini batal menjadi oposisi terhadap pemerintahan Made Mangku Pastika-ketut Sudikerta selaku Gubernur-Wakil Gubernur periode 2013-2018. Bahkan, Fraksi PDIP siap ikut kawal program Bali Mandara Jilid II.
Perubahan drastis sikap Fraksi PDIP ini disampaikan melalui pemandangan umum fraksi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (20/9). Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Sukarta (dari Gerindra) didampingi Wakil Ketua Ketut Suwandhi (Fraksi Golkar) dan I Gusti Bagus Alit Putra (Fraksi Demokrat) kemarin mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait APBD Perubahan 2013. Dalam sidang paripurna yang dihadiri langsung Gubernur Pastika dan sejumlah pimpinan SKPD Pemprov Bali tersebut, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Nyoman Parta, menegaskan fraksinya juga tidak ada istilah pasang badan dan oposisi. Pasalnya, sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menurut Nyoman Parta, yang masuk dalam pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan legislatif. Fraksi PDIP juga secara jantan mengucapkan selamat atas terpilih dan dilantiknya 2013-2018 hasil Pilgub Balim, 15 Mei lalu.
”Kami ucapkan selamat kepada Gubernur Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Ketut Sudikerta yang sudah dilantik 29 Agustus 2013,” tegas Parta. Selain menyatakan tidak akan oposisi, Fraksi PDIP juga menegaskan siap mengawal program Bali Mandara Jilid II yang dijadalkan Pastika-Sudikerta. “Program Bali Mandara Jilid I adalah milik semua kekuatan politik di Bali. Dalam Bali Mandara Jilid II, kami tegaskan PDIP tidak dalam posisi oposisi,” jelas Parta. “Kami juga tidak pasang badan, karena DPRD Bali bukanlah lembaga yang bisa pasang badan apalagi oposisi untuk lembaganya sendiri yang masuk bagian pemerintah. Tapi, kami tetap mengkritisi dan sekaligus mendukung program Bali Mandara Jilid II,” lanjut politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini. Fraksi PDIP, kata Parta, juga menyarankan agar program-program Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Pastika-Sudikerta nanti lebih strategis dalam perencanaan anggaran. Harus ada pula penanganan masalah klasik belanja aparatur.
“Perencanaan anggaran yang bisa menyebabkan masalah hukum, supaya bisa diminimalkan,” katanya. Tak pelak, perubahan sikap Fraksi PDIP terhadap pemerintahan Pastika-Sudikerta tersebut langsung jadi perbincangan usai sidang paripurna di DPRD Bali, Jumat kemarin. Namun, anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan sikap Fraksi PDIP tidak bisa dilahap begitu saja. Namanya politik, sebuah statemen politik pasti ada ekor dan kepalanya. “Kalau dalam sebuah perang, pernyataan seperti itu (sikap Fraksi PDIP sebagaimana disampaikan Parta) ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan karena ketakutan dengan lawan. Kedua, memang benar-benar kompromi. Harus kita lihat sampai 31 Desember 2013 nanti,” ujar Sugawa Korry. Berdasarkan penelusuran, muncul sindiran lain lagi atas sikap politik Fraksi PDIP DPRD Bali. Salah satu anggota fraksi dari parpol Koalisi Bali Mandara menilai sikap Fraksi PDIP yang menyatakan tidak oposisi, sudah bisa dibaca.
“Bansos-bansos lama digantung,” celetuknya. Namun, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali yang juga Ketua Komisi I Dewan, Made Arjaya, menegaskan pemandangan umum fraksinya sudah dirancang sejak awal alurnya memang seperti itu. “Kalau saya sebagai politisi, ya menyadari bahwa dalam sebuah perang, diplomasi itu jalan terbaik. Perang adalah jalan terakhir. Di DPRD ini kan ibarat perang,” tandas Arjaya. Lantas, apakah sudah siap risiko kalau ada intervensi bahkan sanksi dari induk partai terhadap komprominya sikap Fraksi PDIP? “Paling intervensinya dari Kiai Langitan. Anda tahulah siapa itu Kiai Langitan. Kalau hal itu sampai terjadi, ya tidak dewasa namanya,” ujar Arjaya yang kini jadi calon anggota DPD RI menuju Pileg 2014.
Perubahan sikap Fraksi PDIP terhadap pemerintahan Pastika-Sudikerta, Gubernur-wakil Gubernur yang diusung Koalisi Bali mandara (Golkar-Demokrat-Gerindra-PNBKI-Hanura-PKPB-PKPI-Pakar Pangan-PAN), sebagaimana disampaikan dalam sidang paripurna Dewan kemarin, memang terbilang mengejutkan. Sebab sebelumnya, Fraksi PDIP ngotot akan ambil peran sebagai oposisi jika Cagub-Cawagub yang mereka usung, AA Puspayoga-Dewa Sukrawan, tetap kalah dalam gugatan sengketa Pilgub Bali 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, sebelumnya juga mengisyaratkan partainya akan oposisi terhadap pemerintahan Pastika-Sudikerta, jika Puspayoga-Sukrawan benar-benar keok di Pilgub 2013.
“Sikap kita jelas oposisi demi rakyat Bali. Oposisi itu jangan diartikan tukang kritik. Oposisi kita itu adalah pro rakyat. Kalau programnya tidak pro rakyat, Mangku Pastika pasti kita libas,” ancam Tama Tenaya, 19 Juni 2013 lalu, sehari sebelum keluarnya putusan MK yang memenangkan Pastika-Sudikerta. Sedangkan aggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, Ketut Kariyasa Adnyana, kala itu menegaskan partainya selalu kritis terhadap pemerintahan Pastika-Puspayoga, sebelum Gubernur dan Wagub yang mereka usung tersebut saling berhadapan di Pilgub Bali 2013. “Dewan tugasnya memang harus kritis dan melakukan kontrol. Itu sudah diatur dalam Undang-undang. Selama ini, kita dari PDIP sudah kritis, termasuk ketika Gubernur Pastika masih diusung partai kami sebagai Gubernur,” ujar Kariyasa Adnyana.
Menurut Kariyasa, ke depan pun PDIP tetap akan kritis terhadap pemerintah. Tapi, kritisnya PDIP tidak membabibuta. Kalau kebijakan Gubernur Pastika bagus, tetap akan disokong PDIP. “Tapi, kalau kebijakannya tidak pro rakyat, maka bukan hanya PDIP akan melakukan kritik dan kontrol, melainkan seluruh anggota DPRD Bali pasti bersuara. Kita melihat fakta dan kenyataan saja,” jelas politisi PDIP asal Busungbiu, Buleleng ini. Sementara itu, pemandangan umum fraksi-fraksi lainnya dalam sidang paripurna DPRD Bali, Jymat kemarin, masih menyoroti seputar kondisi politik di Bali. Fraksi Golkar DPRD Bali, melalui juru bicara Nyoman Wirya, menegaskan Bali harus dijaga bersama-sama seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi KTT APEC, 1-9 Oktober 2013. Nyoman Wirya juga terang-terangan meminta media turut membuat Bali kondusif.
“Kami meminta media, terutama Bali Post, supaya menyajikan berita yang berimbang,” pinta Ketua DPD II Golkar Tabanan ini. Wirya bahkan mendesak kepolisian supaya menindak tegas pengacau di Bali. “Kami Fraksi Golkar DPRD Bali dalam kesempatan ini berharap kepada kepolisian supaya menindak tegas pengacau di Pulau Dewata,” ujar Wirya.
Sedangkan Fraksi Demokrat DPRD Bali, melalui juru bicara AA Gede Gerana Putra, mendesak supaya eksekutif dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) supaya melakukan sebuah terobosan dalam pengelolaan aparatur dan penempatan PNS. “Ada PNS yang dari penugasan awal di Dispenda, sampai bertahun-tahun hingga pensiun tetap di Dispenda. Mohon ini dievaluasi,” pinta Gerana Putra.
Sedangkan Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali, melalui jubir Gede Ngurah Wididana, menegaskan bakal mengawal program-program Bali Mandara Jilid II yang dilaksanakan pemerintahan Pastika-Sudikerta. Pemandangan senada untuk kawal program Bali mnandara Jilid II juga disampaikan Fraksi Benteng Indonesia Raya DPRD Bali, melalui jubir Wayan Tagel Arjana.
sumber : NusaBali
