Warga Minta Balinuraga Dipindah, Gubernur Bali Janji ke Lampung

Kamis, 01/11/2012 07:59

Warga Menolak Damai, Minta Balinuraga Dipindah dari Lampung Selatan

Lampung, - Pertemuan yang diprakarsai Kapolda Lampung Brigjen Jodie Roosito dan Danrem Garuda Hitam Kolonel Amalsyah, dalam mencari kata sepakat berdamai antar dua kelompok warga belum membuahkan hasil. Warga mendesak kelompok warga di Bali Nuraga dipindahkan dari kawasan yang saat ini mereka huni.

Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang Kepala Desa Cangu, Kalianda, Irwan Erwandi, yang disampaikan dalam pertemuan bertempat di Aula Polres Lampung Selatan, Rabu (31/10/2012).

"Semua elemen masyarakat menuntut kita siap berdamai tapi minta satu syarat. Permintaan warga Lampung Selatan, khusus untuk Bali Nuraga mohon dipindahkan atau ditransmigrasikan ke Kalimantan atau Sumsel," kata Irwan di hadapan Kapolda dan Danrem Garuda Putih, serta kelompok masyarakat lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Hal ini didasari kepada pernyataan damai yang ada sebelumnya, menyusul bentrok warga di Napal Januari 2012 lalu. "Damai sudah beberapa kali dilaksanakan, di atas kertas di atas materai, dan itu tidak berguna dan masih berulang terus," imbuh Irwan.

Usulan ini tentu mendapat pernyataan serempak dari kelompok warga yang hadir di aula tersebut. "Betul!" teriak sejumlah tamu undangan.

Pertemuan antara dua kelompok warga dalam rangka perdamaian, yang digelar di Aula Polres Lampung Selatan, siang tadi belum membuahkan hasil. Namun, Brigjen Jodie membantah bila tidak adanya
penandatanganan perdamaian itu disebut tidak menemui titik temu.

"Bukan tidak ada kesepakatan, tapi kita ingin mengawali dulu perdamaian dari hati mereka masing-masing. Ini baru tahapan awal, akan ada tahapan pertemuan lainnya," kata Jodie.

Warga Minta Balinuraga Dipindah, Gubernur Lampung: Itu Tidak Masuk Akal

Jakarta - Gubernur Lampung Sjachroedin ZP tegas menolak keinginan sebagian warga yang meminta pemindahan kawasan Bali Nuraga dari Lampung Selatan. Menurutnya, keinginan sebagian warga tersebut tidak masuk akal

"Saya sudah bilang ke mereka, itu tidak masuk akal, saya bilang tidak bisa," tegas purnawirawan polisi bintang tiga ini kepada detikcom, Rabu (31/10/2012), usai meninjau Bali Nuraga yang porak poranda akibat benttrokan yang terjadi Minggu (28/10) dan Senin (29/10) kemarin.

Menurutnya, setiap warga negara Indonesia memiliki kewenangan yang dilindungi undang-undang untuk tingal dan menetap di Provinsi Lampung.

"Karena mereka warga negara Indonesia, dia datang bukan nyolong, dia beli dan sudah sekian tahun hidup di sini," ujarnya.

Dalam pertemuan yang digelar Polda Lampung dan Korem Garuda Hitam untuk mendamaikan situasi pasca bentrok antar warga di Bali Nuraga, Way Panji, salah seorang perwakilan warga dan merupakan Kades Cungu, Kalianda, Irwan Erwandi, meminta syarat perdamaian dapat dilakukan apabila pemerintah memindahkan kawasan Bali Nuraga dari Lampung Selatan.

"Semua elemen masyarakat menuntut kita siap berdamai tapi minta satu syarat. Permintaan warga Lampung Selatan, khusus untuk Bali Nuraga mohon dipindahkan atau di transmigrasikan ke Kalimantan, Sumsel," kata Irwan.

Hal ini didasari kepada pernyataan damai yang ada sebelumnya, menyusul bentrok warga di Napal Januari 2012 lalu.

"Damai sudah beberapa kali dilaksanakan, di atas kertas di atas materai, dan itu tidak berguna dan masih berulang terus," ujar Irwan.

permintaan ini ditolak mentah-mentah Kapolda Lampung Brigjen Pol Jodie Rooseto dan Danrem Garuda Hitam Kolonel Amalsyah.

"Syarat itu berat, saya bersedia mengundurkan diri," kata Jodie.

Begitu pula dengan Amalsyah. Menurutnya syarat yang dilayangkan tersebut tidak begitu saja dapat diputuskan dalam forum yang dimaksudkan mencari kaya perdamaian diantara warga yang terlibat dalam pertikaian dan menelan 12 korban jiwa.

"Bicara soal transmigrasi itu urusan Presiden apalagi memeindahkan kampung," ujar Amalsyah di tempat sama.

Gubernur Bali Janji ke Lampung

Gubernur Made Mangku Pastika janji segera akan berangkat ke Lampung Selatan guna menemui krama Bali perantauan korban bentrok di dua desa Kecamatan Waypanji, Desa Bali Nuraga dan Desa Sidoreno, yang kini mengungsi di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Kemilang. Kapan waktunya berangkat, Gubernur Pastika masih menunggu signal dari Gubernur Lampung, Syachroedin.

Gubernur Pastika mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Gubernur Lampung Syachroedin dan Kapolda Lampung, Brigjen Djodie Rooseto. “Dalam waktu dekat, saya akan terbang ke Lampung Selatan menemui korban bentrok yang berada di pengungsian. Ini masih menunggu signal dari Gubernur Lampung,” ujar Pastika di sela-sela rapat evaluasi dengan Pimpinan SKPD di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (31/10). Ditegaskan Pastika, Pemprov Bali, krama Bali, dan terlebih dirinya selaku Gubernur, sangat prihatin dan menyesalkan terulangnya insiden berdarah di Lampung Selatan. ”Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Saya juga diminta Gubernur Lampung dan Kapolda Lampung untuk membujuk warga kita di sana supaya bersedia diungsikan,” terang Pastika.

Situasi yang menimpa krama Bali perantauan di Desa Bali Nuraga dan Desa Sidoreno, Kecamatan Maypanji, Lampung Selatan memang sangat memprihatinkan. Ratusan rumah mereka dan sekolah porakporanda akibat dibakar massa gabungan penyerbu dari beberapa desa di Kecamatan Kalianda. Sebagian dari mereka sudah mengungsi, sebagian lagi masih bertahan di pemukimannya pasca bentrokan yang menewaskan 14 orang---10 korban tewas di antaranya warga Bali Nuraga---, Minggu (28/10) dan Senin (29/10).

Menurut Gubernur Pastika, transmigran asal Bali di Sumatra, termasuk di kawasan Lampung Selatan, rata-rata sukses. Di wilayah yang sedang dilanda bentrok, Desa Bali Nuraga dan Desa Sidoreno, krama Bali perantauan memegang roda perekonomian. Ada kesenjangan sosial antara krama Bali di rantau yang ulet dengan warga lokal.

Kendati kondisinya sangat memprihantinkan pasca bentrok berdarah yang merenggut 14 nyawa kali ini, Pastika masih menunggu waktu yang tepat untuk terbang ke Lampung Selatan menemui pengungsi korban bentrokan. Soalnya, Pastika masih menunggu sinyal dari Gubernur Lampung. “Saya katakan tinggal menunggu waktu ke sana (Lampung Selatan). Saya akan menenangkan masyarakat di sana,” ujar mantan Kapolda Bali dan Kalakhar BNN berpangkat Komjen Pol (Purn) alumnus Akabri 1974 ini.

Soal langkah terbaik yang akan ditawarkan, Pastika mengaku akan merudingkan dulu dengan pihak terkait. “Mana langkah yang terbaik, itu kita pikirkan. Tentu saja kita perihatin dengan apa yang terjadi. Kejadian ini beberapa waktu lalu terjadi, dan sekarang terjadi lagi. Ini akan terus terulang kalau kelakuan orang-orang tersebut tetap seperti itu,” tandas Pastika.

Sebelumnya, Gubernur Pastika juga sempat terjun ke Lampung Selatan saat peristiwa bentrok serupa yang menimpa krama Bali perantuan di Dusun Napal, Desa Sidowulyo, Kecamatan Sidomulyo, 24 Januari 2012 lalu. Kerusuhan yang dipicu insiden di pasar kala itu, menyebabkan sedikitnya 60 rumah milik krama Bali perantauan di Dusun Napal dibakar massa gabungan dari Desa Kota Dalem dan sekitarnya. Untungnya, waktu itu tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah sudah mengungsi duluan sebelum pemukimannya dibakar. Sementara, organisasi kemayarakatan (Ormas) gabungan melakukan aksi di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu kemarin, untuk menuntut penyelesaian bentrok Lampung Selatan. Pendemo berorasi di hadapan Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat dan Ketua Fraksi PDIP, Ketut Tama Tenaya.

Habis beraksi di Gedung DPRD Bali, Ormas gabungan kemarin mendatangi Gubernur Pastika yang berada beberapa puluh meter arah timur Gedung Dewan. Mereka diterima langsung Gubernur Pastika. Ormas gabungan yang menggelar aksi damai di Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Bali kemarin, antara lain, terdiri dari Jala Satria Muda, KNPI Bali, Baladika, Pemuda Bali Bersatu, Cakrawahyu, dan Pusat Koordinasi Hindu.

Ada beberapa tuntutan yang diajukan Ormas gabungan dalam aksi damai kemarin. Di antaranya, pemerintah diminta stop pengiriman transmigran ke Lampung. Selain itu, juga tuntut pencopotan Kapolda Lampung, Brigjen Djodie Rooseto, karena dianggap tidak mampu mengendalikan situasi. “Copot Kapolda Lampung,” teriak para pendemo ketika memasuki Gedung DPRD Bali.

Ormas gabungan juga bentangkan spanduk ‘Hentikan Kekerasan, Melakukan Kekerasan terhadap Saudara Kami, Berarti Menyakiti Hati Kami dan Menyakiti Bangsa Kami!’ Pimpinan Ormas Pemuda Bali Bersatu (PBB), Ngurah Putra, dalam pernyataan sikapnya ketika diterima di ruangan sidang gabungan DPRD Bali mengatakan, ketika krama Bali disuruh transmigrasi, malah Bali dibanjiri orang luar. “Yang sangat menyedihkan pemerintah melepas begitu saja krama yang transmitgrasi, tidak ada perlindungan. Ini Negara sudah gagal memberikan perlindungan kepada warga negaranya,” ujar Ngurah Putra.

Sedangkan Ketua Puskor Hindu, Ida Bagus Suseno, mengatakan Hindu minoritas, krama Bali minoritas, tapi budi pekerti dan tolerasinya sangat tinggi. “Di Bali krama Hindu membuktikan toleransi tinggi, tapi di luar saudara kami dibantai. Kalau terjadi lagi ke depan dengan skenario apa pun, kami juga siap puputan,” ujar IB Suseno.

Menanggapi pendemo, Ketua DPRD Bali Cok Rat mengatakan sangat menyesalkan insiden di Lampung Selatan. ”Kita belum merdeka, tidak ada lagi kemerdekaan di replublik ini,” sergah Cok Rat. “Saya senang Anda menyatakan sikap Anda. Tapi, kalau bisa, jangan membawa pasukan ke Lampung. Bawa bantuan saja ke sana. Saudara kita di luar Bali ada 10 juta merantau, rata-rata sukses, kita hati-hatilah menyikapi masalah ini,” lanjut Cok Rat.

Pada hari yang sama, Rabu kemarin, aksi serupa juga digelar di Tabanan. LSM Forum Komunikasi Kota (Forkot) menggelar aksi solidaritas di bundaran Patung Perjuangan Sagung Wah, Jalan Gunung Batur Tabanan. Sedangkan LSM Balanusa, DPC Pemuda Bali Bersatu, dan Forum Pemuda Kota Tabanan (FPKT) menggelar doa bersama di Taman Makam Pahlawan Pancakatirta. Usai sembahyang, rombongan Balanusa, FPKT dan PBB meluncur ke Gedung DPRD Bali untuk bergabung dengan elemen massa lainnya dari seluruh Bali.

Komang Gede Sanjaya yang notabene Wakil Bupati Tananan ikut terjun bersama LSM Forkot. Usai berorasi, Sanjaya membacakan surat pernyataan sikap yang berisi enam tuntutan. Di antaranya, meminta Presiden SBY mengutuk kerusuhan di Desa Bali Nuraga dan Desa Sidoreno, Lampung Selatan, serta menyatakan bahwa itu adalah perilaku yang biadab. Selain itu, mengusut tuntas oknum-oknum yang memprovokasi kejadian tersebut dan menuntut pertanggungjawaban petugas aparatur negara yang berwenang di bidang keamanan dan BIN karena telah lalai atau kurang sigap mengantisipasi keadaan.

Presiden SBY juga diminta melakukan langkah-langkah pemulihan keamanan dan ekonomi untuk menjamin masa depan warga Bali yang telah menjadi korban di Lampung Selatan. “Aksi damai ini kami lakukan untuk membuka mata Indonesia bahkan dunia, agar kedamaian datang dari Tabanan,” jelas Sanjaya. Sedangkan Raja Tabanan, Ida Cokorda Anglurah Tabanan, dalam aksi solidaritas kemarin juga ‘bersabda’ agar pemerintah mampu memberikan rasa aman kepada warga negaranya. Jangan sampai terjadi kasus-kasus berbau SARA, sebab semua rakyat Indonesia berada dalam NKRI. “Kami berharap warga Bali di rantau diberi ketabahan dan menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada aparat penegak hukum,” ujar Ida Cokorda.

Di sisi lain, anggota DPD RI asal Bali, Wayan Sudirta, membentuk Posko Korban Peristiwa Lampung, guna menampung sumbangani untuk korban bentrok. Pada hari pertama dibukanya Posko, Rabu kemarin, langsung terkumpul dana Rp 43 juta. Sebanyak Rp 15 juta di antaranya sumbangan Wayan Sudirta sendiri (Senator asal Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Karangasem) selaku pendiri Yayasan Bunda Luh Ronce. Sudirta menyatakan kecewa dan menganggap negara telah gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan melindungi keselamatan jiwa raga segenap warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi. Selain itu, Polri dinilai kurang cepat mengantisipasi serangan massa yang sangat besar itu, sampai-sampai timbul korban jiwa. “Presiden harus segera memanggil dan memberikan teguran keras terhadap Kapolri, Gubernur Lampung, dan Bupati Lampung Selatan yang telah lalai melakukan kewajibannya,” tandas Sudirta.

Keprihatinan juga mengalir dari kalangan tokoh umat di Bali. Ketua Penasihat Pura Kentel Gumi (Klungkung), Ida Ayu Indra Kondi, tak ketinggalan menghimpun dana untuk para pengungsi korban kerusuhan Lampung Selatan. Menurut Ida Ayu Kondi, banyak warga Nusa Penida, Klungkung yang transmigrasi ke Lampung Selatan. “Kami meminta pemerintah pusat tegas menyelesaikan kasus rusuh berdarah ini. Akan menjadi preseden buruk kalau persoalan ini tidak tuntas, bisa menjadi api dalam sekam,” ujar Srikandi PDIP ini.

Dre@ming Post______________

sumber : detik, NusaBali