Rabu, 31 Oktober 2012, 02:59
 |
| Pastika, Cok Rat, Puspayoga |
‘Pengadilan’ bagi Gubernur Pastika dan Wagub Puspayoga dalam rapat paripurna DPRD Bali terjadi setelah agenda mendengar jawaban Gubernur atas pemandangan umum frraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2013 dan Penyertaan Modal Daerah. Persidangan siang itu dipimpin langsung Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat, didampingi tiga Wakil Ketua Dewan: I Ketut Suwandhi (Fraksi Golkar), I Gusti Bagus Alit Putra (Fraksi Demokrat), dan Ida Bagus Putu Sukarta (dari Gerindra).
Awalnya, sidang paripurna yang mengagendakan pembacaan jawaban Gubernur Pastika atas pemandangan umum fraksi-fraksi berjalan lancar. Nah, setelah Gubernur Pastika selesai menyampaikan jawaban eksekutif, muncul interupsi dari Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya.
Semula, Ketua Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP ini interupsi soal kasus bentrokan di Lampung Selatan, yang menimpa krama Bali perantauan di Desa Bali Nuraga. Namun, dari masalah bentrokan di Lampung Selatan, Made Arjaya langsung menohok ke persoalan ‘bentrok’ antara Gubernur Pastika vs Wagub
Puspayoga.
Puspayoga.
Dalam interupsinya, Made Arjaya mempertanyakan kebenaran pemberitaan media massa selama ini soal Wagub Puspayoga yang hak-haknya dipreteli, hingga statemen Gubernur Pastika yang menyebut Wagub tidak ngantor selama setahun terakhir. “Kami perwakilan masyarakat. Saya melihat Gubernur-Wagub di sini (sidag paripurna Dewan) akur-akur saja, tapi di media massa kok perang terbuka perangnya?” tanya politisi muda PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan ini. Made Arjaya pun meminta pasangan Pastika-Puspayoga komit melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan, Agustus 2013 mendatang, karena keduanya paket yang diusung PDIP. “Kami mohon komitmen Gubernur-Wagub dijaga. Tapi, hari ini mohon ada klarifikasi dan penjelasan. Kami salah satu kader PDIP yang ikut dulu memenangkan paket ini,” tandas Made Arjaya.
Interuspsi Made Arjaya ini sebenarnya berawal dari keinginan Komisi I DPRD Bali memanggil secara resmi Gubernur Pastika-Wagub Puspayoga. Namun isunya, ada permainan di internal DPRD Bali, supaya Ketua Dewan Cok Rat tidak menandatangani surat Komisi I untuk memanggil Pastika-Puspayoga. Bidikannya, supaya Puspayoga tidak bertemu Pastika.
Hanya saja, Made Arjaya selaku Ketua Komisi I jauh lebih cerdik. Dia langsung interupsi di sidang paripurna, tanpa melalui mekanisme surat ke Pimpinan Dewan. Made Arjaya pun meminta Cok Rat memberikan ruang klarifikasi. Awalnya, Cok Rat yang memegang kendali sidang paripurna kemarin mengarahkan supaya klarifikasi soal hubungan Gubernur-Wagub dilakukan pada rapat lain. Tapi, Made Arjaya tetap ngotot supaya klarifikasi dilakukan di sidang paripurna kemarin, selama satu menit saja. Argumen Made Arjaya ini disambut anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, yang juga interupsi dan meminta klarifikasi hubungan Gubernur-Wagub dilakukan di sidang kemarin saja.
Sugawa Korry mengatakan sangat mendukung sikap Made Arjaya. “Kalau Gubernur dan Wagub dipanggil, itu kurang tepat. Di forum sidang paripurna inilah tepatnya kesempatan menjawab berita media massa,” tegas Sugawa Korry. Menurut Sugawa Korry, pemberitaan di media selama ini jelas-jelas menyebutkan hubungan Gubernur-Wagub retak dan itu merugikan keberhasilan Pastika-Puspayoga dalam memimpin Bali. "Dari pemberitaan-pemberitaan selama ini, seolah-olah telah terjadi perbedaan yang mendasar antara Gubernur dan Wagub dalam pengelolaan pembangunan. Saya minta Gubernur dan Wagub diberikan ruang mengklairifikasi di sini," lanjut politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.
Mendengar argumentasi Sugawa Korry dan Made Arjaya, Cok Rat selaku pimpinan sidang awalnya tidak mau menyerah. Cok Rat menyarankan masalah perseteruanGubernur vs Wagub diklarifikasi dan diselesaikan di tempat khusus, dengan menyertakan unsur Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi. “Penyelesaian masalah ini dilakukan di forum lain, perlu ada skorsing sidang Jangan sampai hal ini menjadi kasus Lampung kedua di Bali,” ujar Cok Rat yang disambut tertawa peserta sidang paripurna kemarin. “Jangan tertawa!” lanjut Ketua DPD PDIP Bali ini sambul membentak.
Dalam kondisi tegang ini, tiba-tiba Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi menggeser tubuhnya ke Cok Rat, seperti membisikkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Cok Rat langsung menyambar tangkai pengeras suara seraya meminta Gubernur Pastika dan Wagub Puspayoga menjelaskan semuanya. ”Baiklah, kalau begitu silakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur klarifikasi sekarang di sini,” ujar Cok Rat.
Sementara, Gubernur Pastika yang mendapat kesempatan lebih dulu untuk klarifikasi, terlihat tenang dan menunjukkan diri sebagai orangtua. Pastika mengatakan, memang bagus kalau persoalan ini diselesaikan di sidang paripurna DPRD Bali, karena anggota Dewan yang hadir lengkap.
Pastika memaparkan, dirinya komit melaksanakan tugas sampai Agustus 2013 bersama Wagub Puspayoga. Pastika menyatakan tidak benar apa yang diberitakan media soal mempreteli hak-hak Wagub Puspayoga. “Apa yang diberitakan media massa di luar sesungguhnya, fakta tidak seperti itu. Pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, sesuai dengan rencana, program pun jalan,” beber Pastika.
"Hubungan kami cukup baik. Kami sepakat dan komit untuk melaksanan tugas sampai akhir masa jabatan kami berdua hingga 28 Agustus 2013. Oleh karena itu, tidak perlu dikhawatirkan layanan publik. Pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa dan program-program pun berjalan sesuai dengan yang direncanakan bersama-sama oleh pemerintah provinsi, baik eksekutif maupun legislatif," kata Pastika.
Sedangkan Wagub Puspayoga, yang dapat kesempatan klarifikasi setelah Pastika, menyatakan tidak benar dirinya nggak ngantor selama setahun. “Silakan baca di media. Dalam beberapa kali wawancara di media, saya sampaikan tetap melaksanakan tugas. Malah saya sering minta izin mau ke lapangan sama Pak Gubernur,” papar Puspayoga yang juga adik kandung Cok Rat.
Menurut Puspayoga, memang benar ada perbedaan pandangan dengan Gubenrur, namun tidak sampai pecah. “Pecah sih tidak. Saya sayang dengan Bapak Gubernur. Dalam alam demokrasi, perbedaan itu biasa. Soal penyewaan hutan mangrove, misalnya, saya sepakat dengan kawan-kawan Dewan supaya dikaji,” ujar Puspayoga.
“Mohon dipahami Dewan, perbedaan itu bukanlah perpecahan. Saya ingin klairifikasi, saya punya gaya kepemimpinan beda. Berangkatnya juga beda. Saat jadi Walikota Denpasar, saya jarang di kantor karena lebih sering ke lapangan. Pagi di kantor 1-2 jam saja, selebihnya di lapangan.”
Sementara itu, apa yang disampaikan Wagub Puspayoga ternyata belum diterima kalangan DPRD Bali sebagai penyelesaian kisruh hubungan dengan Gubernur. Ketua Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali, Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles, langsung interupsi. Pak Oles mengingatkan, dalam tata kelola pemerintahan, pemimpin itu hanya satu yakni Gubrnur.
“Tidak boleh ada matahari. Kalau pemimpin itu sudah dua, pasti perpecahan. Saat terjadi dualisme kepemimpinan, akan ada perpecahan,” kata Pak Oles. “Oleh karena itu, apa yang menjadi visi dan keputusan Bapak Gubernur harus diikuti, didukung, dan diimplementasikan menjadi satu kesatuan oleh Wakil Gubernur. Boleh ada perbedaan, tapi jangan sampai ada perpecahan," lanjut Ketua DPD Hanura Bali ini.
Sikap Pak Oles dalam sidang paripurna kemarin langsung ditutup Made Arjaya. “Hak dan kewajiban Gubernur serta Wagub sudah jelas. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,” tandas Ketua Komisi I DPRD Bali ini.
sumber : NusaBali
